GORUT – Pencapaian Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam pembangunan, mendapat respon baik dari Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, hal ini diungkapkan Bupati Indra Yasin usai menerima kunjungan kerja Gubernur dan rombongannya, (25/2/2021).

“Alhamdulillah pak gubernur merespon pembangunan yang sudah kita laksanakan saat ini, Oleh sebab itu saya masih ada diskusi dengan dinas-dinas tertentu untuk menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Gubernur,” Ungkap Indra kepada sejumlah awak media.

Indra menambahkan, pemerintahan Gorontalo Utara pada tahun 2021 anggaran yang akan dikelola mengalami peningkatan. Tentu saja ini tak lepas dari perhatian Gubernur Rusli.

“Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur karena tahun ini ada kurang lebih 284 Miliar masuk ke Gorontalo Utara, naik dari tahun sebelumnya, dan tentu ini bentuk perhatian beliau untuk daerahnya, termasuk Gorontalo Utara” Kata Indra.

Diketahui kunjungan Gubernur Rusli Habibie bersama rombongannya dalam rangka roadshow pelaksanaan program APBD, APBN tahun 2020 dan penajaman program kegiatan provinsi yang dialokasikan di kabupaten/kota, dengan sumber dana APBD dan APBD tahun 2021.

The post Pembangunan Gorut Kepemimpinan Indra Yasin Di Apresiasi Gubernur appeared first on Barakati ID.

The post Pembangunan Gorut Kepemimpinan Indra Yasin Di Apresiasi Gubernur appeared first on Barakati ID.

Ketua Gerindra Provinsi Gorontalo Elnino M Husein Mohi, memberikan pandangan mengenai dinamika virus corona di Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan saat ini Bangsa Indonesia menghadapi dua masalah sekaligus, yakni kesehatan dan ekonomi.

“Memang keadaan sosial-ekonomi sekarang ini tidak mudah bagi semua orang, siapa pun dia. Partisipasi setiap warga di bawah satu koordinasi nasional menjadi penting, bahkan menjadi syarat keberhasilan negara ini mengatasi masalah,” kata Elnino Mohi yang ditulis melalui media sosial Facebook, Minggu (29/3/2020).

Elnino menyebut, kesehatan dan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) adalah utama. Oleh karena itu negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia.

“Terlebih Covid-19 mengancam secara acak setiap WNI,” tulis Elnino.

Dirinya mengakui, sejauh ini usaha pemerintah dan DPR terhadap pencegahan Covid-19 sudah “on the track” secara konsepsional. Partisipasi masyarakat juga telah baik dalam mengikuti imbauan pemerintah, walaupun ada juga terjadi kekurangan dan kekeliruan secara teknis di sana-sini.

Masalah kedua adalah imbas corona terhadap ekonomi seperti yang terjadi di negara-negara lain. Ini juga butuh kejelian pemerintah dan juga rasa kebersamaan seluruh rakyat. Kegiatan-kegiatan ekonomi, baik perusahaan maupun individual, terganggu karena imbauan physichal distancing bahkan di rumah saja selama beberapa minggu.

“Ini juga terjadi di berbagai belahan dunia,” tutur Elnino Mohi.

Untuk menghadapi masalah ekonomi ini, kata Elnino, DPR/DPRD mendorong dan mendukung pemerintah dan seluruh kepala daerah untuk menjamin stok, distribusi dan harga kebutuhan pokok penduduk negeri. Bisa dengan re-alokasi APBN/APBD melalui mekanisme perubahan UU/Perda APBN/APBD. Kemudian yang kedua, pemerintah mesti berupaya menjamin ketersediaan sembako di seluruh daerah dengan memaksimalkan potensi dan kekayaan yang ada.

“Pendek kata, sebisa mungkin memaksimalkan apa yang kita miliki daripada menambah hutang luar negeri,” tulis Elnino Mohi.

Di akhir tulisannya, Elnino berharap semoga virus ini segera berlalu, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal kembali.

“Tetap tenang supaya daya tahan tubuh kita kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Baarakallaahulakum seluruh anak RI. Aamiin…”

The post DPR Dorong Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok, Distribusi dan Harga Kebutuhan Pokok appeared first on Barakati ID.

The post DPR Dorong Pemerintah Jamin Ketersediaan Stok, Distribusi dan Harga Kebutuhan Pokok appeared first on Barakati ID.

Jakarta-Pihak DPR RI kembali membahas solusi mengenai kenaikan iuran BPJS bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III.

Rapat ini dihadiri wakil ketua DPR RI Rachmad Gobel, serta unsur pimpinan DPR lainnya dan beberapa komisi di antaranya komisi II, Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI.

Rapat yang digelar Selasa (18/2/2020) di Komplek Parlemen DPR/MPR Senayan, Jakarta itu, guna menciptakan solusi atas beberapa permasalahan pada pembiayaan BPJS utamanya jalur mandiri kelas III yang dipandang krusial. Beberapa persoalan tersebut di antaranya data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang perlu divalidasi keakuratannya terlebih dahulu..

Hal ini harus dilakukan mengingat jumlah peserta BPJS kelas III di Indonesia tercatat sebanyak 19,9 juta jiwa.

Rapat dihadiri sejumlah lembaga kementerian RI. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktur Utama BPJS Kesehatan.

The post DPR Kembali Bahas Solusi Peserta BPJS Jalur Mandiri appeared first on Barakati ID.

The post DPR Kembali Bahas Solusi Peserta BPJS Jalur Mandiri appeared first on Barakati ID.