DEPROV – Tahap uji kelayakan dan kepatutan bagi 14 calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo periode 2026–2029 berlangsung secara terbuka dan transparan. Uji kelayakan ini diselenggarakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo pada Selasa, 23 Desember 2025, sebagai langkah krusial sebelum DPRD menetapkan tujuh komisioner terpilih untuk mengawasi penyiaran di daerah.

Pemaparan visi, misi, dan motivasi para kandidat dilakukan secara bergiliran di hadapan seluruh anggota Komisi I. Kegiatan ini bertujuan memberi ruang bagi publik dan pemangku kepentingan untuk memahami komitmen calon terhadap dunia penyiaran di Gorontalo. Pelaksanaan uji kelayakan ini berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa DPRD, dengan proses yang menekankan keterbukaan dan akuntabilitas.

Tim penguji dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, didampingi Wakil Ketua Komisi I Hj. Sitti Nurayin Sompie. Anggota Komisi I lainnya yang terlibat adalah Umar Karim, Femmy Kristina Udoki, Ekwan Ahmad, dan Ramdan D. Liputo. Setelah pemaparan, sesi tanya jawab dilanjutkan untuk menggali pemahaman kandidat mengenai regulasi penyiaran, tantangan pengawasan konten di era digital, serta kemampuan menghadapi dinamika penyiaran radio dan televisi.

Aspek integritas menjadi fokus utama penilaian. Komisi I menilai rekam jejak, independensi, potensi konflik kepentingan, serta komitmen moral kandidat dalam menjaga marwah KPID sebagai lembaga independen yang melindungi kepentingan publik. Seluruh tahapan seleksi dijalankan secara objektif dan profesional, sehingga hasil uji kelayakan dan kepatutan akan menjadi dasar penentuan tujuh anggota KPID Gorontalo periode 2026–2029 yang dinilai paling kompeten dan berintegritas.

The post Kandidat KPID Gorontalo paparkan visi di hadapan Komisi I appeared first on Barakati ID.

The post Kandidat KPID Gorontalo paparkan visi di hadapan Komisi I appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Tim Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo kembali membahas lanjutan Laporan kerja pertanggungjawaban tahun 2020 bersama organisasi perangkat daerah, di Ruang Dulohupa, (5/4/2021). Kali ini, Dinas Pekerjaan Umum memaparkan hasil pengerjaan infrastruktur pada tahun 2020 dan beberapa pekerjaan yang sementara berlangsung pada tahun 2021.

Menurut Anggota legislatif dari Fraksi Golkar Iskandar Mangopa, dari reses yang dilaksanakan di tiap-tiap dapil banyak keluhan masyarakat yang dijumpai menyangkut dengan persoalan infrastruktur.

“Kami anggota DPRD Kabupaten Gorontalo telah melakukan reses dimasing-masing dapil dalam kondisi ketakutan, karena banyak aspirasi yang sampai saat ini belum terealisasikan, bahkan kami sudah banyak berjanji di depan rakyat,”

Dirinya juga mengatakan, hal ini sudah menyeret anggota DPRD dalam persoalan janji kepada rakyat, dan ini telah menjadi beban bagi anggota DPRD. Ia juga menambahkan dinas terkait tidak lihai atau tidak fokus dalam persoalan tersebut.

“Hal ini menjadi perhatian kami selaku anggota DPRD banyak SKPD yang tidak seperti yang terjadi di dinas PU, karena ada dinas atau SKPD yang bisa merealisasikan hasil aspirasi dalam pelaksanaan program yang ada di pemerintah daerah,”

Kata Iskandar juga ini bentuk perhatian DPRD ke Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan evaluasi dan menuntaskan apa yang belum terlaksana.

“Sehingga apa yang disampaikan oleh DPRD bukan untuk kepentingan DPRD tetapi kepentingan Kabupaten Gorontalo ke depan,” Tutupnya.

The post Tim Pansus Kembali Bahas LKPJ Dengan Beberapa OPD Kabupaten Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tim Pansus Kembali Bahas LKPJ Dengan Beberapa OPD Kabupaten Gorontalo appeared first on Barakati ID.