UNG – Membangun institusi pendidikan yang bersih dan berintegritas tidak cukup sekadar mengandalkan penerapan regulasi dan sistem formal. Kesadaran untuk mencegah praktik korupsi perlu ditanamkan sejak dini di lingkungan akademik, khususnya bagi mahasiswa sebagai calon pemimpin dan profesional masa depan.

Komitmen tersebut diwujudkan oleh Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui pelaksanaan kuliah umum bertema “Penguatan Integritas melalui Mitigasi Korupsi dalam Mewujudkan Tata Kelola Institusi Pendidikan yang Bersih, Transparan, dan Berintegritas”. Agenda ini berlangsung di Aula Rektorat UNG pada Senin (7/9/2026).

Kuliah umum tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa Program Pascasarjana UNG dengan menghadirkan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Dr. Ahmad Hajar Zunaidi, S.H., M.H., sebagai pemateri utama.

Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi konkret dari kerja sama yang terjalin antara UNG dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo, terutama dalam memperkuat pemahaman terkait integritas, pencegahan korupsi, serta pentingnya penerapan tata kelola yang baik (good governance) di lingkungan perguruan tinggi.

Direktur Pascasarjana UNG, Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruwadi, M.P., mengungkapkan bahwa kuliah umum ini menjadi bagian dari rangkaian awal proses pembelajaran bagi mahasiswa Pascasarjana. Kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk memperluas wawasan akademik, tetapi juga menjadi sarana penanaman nilai-nilai moral yang wajib dijunjung selama masa studi.

“Ini menjadi bagian dari proses awal perkuliahan di lingkungan Pascasarjana, dengan tujuan memberikan penguatan dan pemahaman kepada mahasiswa dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran,” ungkap Prof. Mahludin.

Ia menilai, pembentukan karakter akademik tidak cukup hanya mengandalkan kecerdasan intelektual, melainkan harus dibarengi dengan integritas, rasa tanggung jawab, dan komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kejujuran.

Di sisi lain, Rektor UNG yang diwakili Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Hidayat Koniyo, menilai tema yang diusung sangat relevan dengan kebutuhan perguruan tinggi saat ini.

Ia menegaskan bahwa pembekalan wawasan mengenai pencegahan korupsi sangat krusial bagi mahasiswa, agar mereka memiliki fondasi etika yang kokoh saat menjalani kehidupan akademik maupun ketika nantinya berkiprah di dunia profesional.

“Kuliah umum ini sangat penting untuk memperkuat wawasan mahasiswa. Terlebih tema yang diangkat sangat strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, sekaligus sebagai langkah mewujudkan tata kelola institusi pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas,” jelas Hidayat.

Melalui agenda ini, mahasiswa Pascasarjana diharapkan tidak sekadar memahami korupsi dari aspek hukum semata, tetapi juga mampu mengenali berbagai bentuk risiko serta potensi penyimpangan dalam pengelolaan lembaga.

Sinergi berkelanjutan bersama Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui kegiatan edukatif ini menjadi langkah nyata kampus dalam memperkuat tata kelola perguruan tinggi sekaligus memperkokoh budaya antikorupsi di lingkungan UNG.

The post Benteng Budaya Antikorupsi! Pascasarjana UNG Gelar Kuliah Umum Mitigasi Korupsi appeared first on Barakati ID.

The post Benteng Budaya Antikorupsi! Pascasarjana UNG Gelar Kuliah Umum Mitigasi Korupsi appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Gorontalo melalui kegiatan Adhyaksa Run 5K, Minggu pagi (14/12/2025), di kawasan Pasar Modern Limboto (PASMOLIN), Kabupaten Gorontalo. Tahun ini, kegiatan tersebut mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat.”

Kehadiran Ketua DPRD menjadi bentuk dukungan nyata lembaga legislatif Provinsi Gorontalo terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama ini terus dikampanyekan oleh Kejaksaan. Menurutnya, peringatan HAKORDIA tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi momentum memperkuat kesadaran publik tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan berintegritas.

Peringatan HAKORDIA 2025 di Limboto turut dihadiri oleh Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi, ST, Wakil Bupati Tony S. Junus, unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo sebagai pelaksana kegiatan, unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, pimpinan lembaga daerah, serta jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hadir pula Anggota Komisi I DPRD Provinsi Hj. Yeyen Sidiki, SE., SH., MH., dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Venny Anwar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TP-PKK Provinsi Gorontalo. Kedua aleg tersebut turut mendampingi Ketua DPRD dalam kegiatan tersebut.

Ribuan peserta dari berbagai kalangan masyarakat tampak antusias mengikuti Adhyaksa Run 5K. Selain menjadi ajang olahraga bersama, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai media edukasi publik untuk menanamkan nilai kejujuran, sportivitas, dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat.

Metode pelibatan masyarakat secara langsung melalui kegiatan semacam Adhyaksa Run dinilai sebagai pendekatan efektif dalam menyebarluaskan pesan anti-korupsi. Kegiatan seperti ini membuktikan bahwa upaya memerangi korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat.

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Negeri Gorontalo yang telah menggagas kegiatan positif ini. Ini adalah bentuk edukasi publik yang inspiratif dan patut terus didorong,” ujar Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, saat ditemui awak media usai mengikuti kegiatan.

Thomas Mopili menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo siap bersinergi dengan Kejaksaan, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengawal jalannya pembangunan agar tetap transparan dan akuntabel.

“Semangat kebersamaan seperti hari ini harus terus kita rawat. Selain menumbuhkan kepedulian sosial, komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan pembangunan berkelanjutan harus menjadi spirit bersama. Selamat atas suksesnya pelaksanaan Adhyaksa Run HAKORDIA 2025, kegiatan ini luar biasa dan layak dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya,” tutup Ketua DPRD, Idrus M. Thomas Mopili.

The post Lawan Korupsi Lewat Olahraga: Ketua DPRD Gorontalo Hadiri Adhyaksa Run HAKORDIA 2025 appeared first on Barakati ID.

The post Lawan Korupsi Lewat Olahraga: Ketua DPRD Gorontalo Hadiri Adhyaksa Run HAKORDIA 2025 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di daerah.

Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkokoh komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan bahwa sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah sangat penting untuk membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak dan Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.

Thomas menambahkan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi sarana penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.

Ia juga menyambut positif berbagai inisiatif KPK, termasuk penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian permasalahan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.

“Sering kali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, dan LKPP dalam memberikan advis terhadap pelaksanaan program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi apabila terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila terdapat persoalan di daerah yang memerlukan kejelasan, kami persilakan untuk bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi. Dengan begitu, kami dapat membantu memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” paparnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa terhambat birokrasi yang berlebihan.

“KPK hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum serta berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.

Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

The post Kolaborasi Strategis! DPRD Provinsi Gorontalo dan KPK Bahas MCP 2025 di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Kolaborasi Strategis! DPRD Provinsi Gorontalo dan KPK Bahas MCP 2025 di Gorontalo appeared first on Barakati ID.