Jakarta — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, belakangan ini menjadi sorotan setelah kabar bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) meliriknya untuk bergabung sebagai kader partai politik. Namun, Purbaya dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik terjun ke dunia politik.

Kepopuleran dan sentimen positif yang melekat pada Purbaya menjadi daya tarik bagi partai-partai politik. Wakil Ketua Umum DPP PAN, Eddy Soeparno, mengungkapkan, “Saya melihat bahwa Pak Purbaya sekarang ini sedang menjadi media darling, bahkan sudah melampaui apa popularitasnya di atas KDM yang sebelumnya kokoh berada di tangga media darlingnya publik. Apakah kemudian Pak Purbaya itu menjadi salah satu calon besutan dari PAN untuk kita tarik ke PAN? Ya, belum tentu Pak Purbaya juga mau gitu kan.”

Purbaya sendiri menegaskan sikapnya secara langsung usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. “Saya tidak tertarik politik, saya tidak tertarik politik,” ujarnya singkat saat ditanya awak media mengenai tawaran menjadi kader PAN.

Fenomena ini menarik perhatian berbagai pihak karena gaya komunikasi Purbaya yang lugas dan ceplas-ceplos, bahkan disebut memiliki ciri khas “koboi”. Pakar Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai gaya komunikasi Purbaya sangat cocok untuk partai politik yang menginginkan peningkatan elektabilitas.

Pemberitaan internasional juga turut menyoroti sosok Purbaya. Media seperti Reuters, Channel News Asia, dan South China Morning Post memuat profil dan kontroversi yang sempat terjadi sejak pengangkatan Purbaya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025. Gaya komunikasinya yang berbeda menjadi perbincangan, termasuk julukan “cowboy style” yang disematkan oleh media asing seperti The Straits Times.

Lain halnya, Purbaya juga harus menghadapi sorotan atas viralnya pernyataan anaknya di media sosial yang menyebut Sri Mulyani sebagai agen CIA. Purbaya mengaku telah melarang anaknya menggunakan media sosial untuk menghindari persoalan lebih lanjut.

Kepopuleran Purbaya tidak hanya di bidang politik, tetapi juga terkait kebijakan fiskal dan ekonomi yang dia tangani. Baru-baru ini, ia bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mempererat kerja sama pemanfaatan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Dengan elektabilitas yang terus meningkat, Purbaya menjadi sosok penting yang kerap menjadi bahan perbincangan, namun pilihan pribadinya untuk tidak berpolitik menjadi tanda tegas tentang komitmennya terhadap tugas kenegaraan di bidang keuangan.

The post PAN Melirik, Tapi Purbaya Tegaskan: Saya Tak Tertarik Politik appeared first on Barakati ID.

The post PAN Melirik, Tapi Purbaya Tegaskan: Saya Tak Tertarik Politik appeared first on Barakati ID.

“Kita punya lis 200 penunggak pajak besar yang sudah inkracht . Kita mau kejar dan eksekusi. Sekitar Rp50 – Rp60 triliun,” tegas Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Senin (22/9). “Dalam waktu dekat akan kita tagih dan mereka gak akan bisa lari,” imbuhnya.

Purbaya menegaskan, pihaknya akan menggandeng penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk memastikan penagihan berjalan maksimal. Kerja sama pertukaran data dengan kementerian dan lembaga lain juga dilakukan untuk memudahkan penarikan pajak.

Langkah ini merupakan respons atas masih lemahnya penerimaan pajak negara hingga Agustus 2025, terlebih laporan APBN memperlihatkan defisit Rp321,6 triliun atau sekitar 1,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan pendapatan negara baru mencapai Rp1.638,7 triliun atau sekitar 57 persen dari target.

Komitmen ini jelas mendapat dukungan dari berbagai pihak demi upaya pembenahan penerimaan pajak melalui eksekusi penunggak besar, terutama pentingnya reformasi sistem administrasi perpajakan Coretax agar penagihan berjalan lebih efektif.

The post Tidak Bisa Lari! Purbaya bakal kejar 200 penunggak pajak besar yang nilainya 60 Triliun appeared first on Barakati ID.

The post Tidak Bisa Lari! Purbaya bakal kejar 200 penunggak pajak besar yang nilainya 60 Triliun appeared first on Barakati ID.

Sri Mulyani menuturkan bahwa meski pemerintah terus berupaya mengamankan penerimaan negara, kebijakan perpajakan tetap berorientasi pada kemudahan dan kelancaran, bukan penambahan jenis pajak baru. “Tidak ada rencana untuk memberlakukan jenis pajak baru di tahun depan,” ujarnya di Jakarta pada Selasa (2/9/2025).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah fokus pada penguatan perpajakan yang telah ada dan meningkatkan penegakan hukum agar potensi pajak bisa termaksimalkan secara optimal.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap stabilitas kebijakan fiskal demi mendukung perkembangan ekonomi nasional. Penegasan ini sekaligus meredam kekhawatiran yang muncul terkait wacana pajak baru yang sempat beredar di masyarakat.

Dengan tidak adanya pajak baru, pemerintah berharap dunia usaha dapat merencanakan kegiatan investasinya lebih baik serta mendorong konsumsi dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

The post SRI MULYANI PASTIKAN TIDAK ADA PAJAK BARU DI TAHUN 2026 appeared first on Barakati ID.

The post SRI MULYANI PASTIKAN TIDAK ADA PAJAK BARU DI TAHUN 2026 appeared first on Barakati ID.

Demo yang awalnya dipicu oleh kebijakan pemerintah ini melahirkan kerusuhan hebat, termasuk pembakaran gedung DPR, korban jiwa, dan kerusakan harta benda. Situasi mulai membaik sejak Minggu malam dengan belum ada demonstrasi besar menggantikan.

Masalah utama yang belum dijawab adalah akumulasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti tingginya angka PHK dan pengangguran, serta persoalan pajak dan pungutan yang memicu ketidakpuasan masyarakat. Penegakan hukum yang lemah, praktik kriminalisasi, politisasi hukum, serta kasus korupsi yang tidak jelas penyelesaiannya semakin memperparah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

dikutip dari podcast Terus Terang bersama Mahfud MD, dia menyatakan bahwa penegakan hukum yang masih kacau membuat sulitnya mencari investor karena reputasi hukum yang buruk. Ia juga menyoroti peran ormas Islam yang dianggap telah jauh dari rakyat dan terlalu dekat dengan pemerintah sehingga tidak menjalankan perannya sebagai pemandu moral masyarakat secara tepat.

Pentingnya reformasi KPK dan sinergi aparatur negara dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan utama untuk membangun pemerintahan yang profesional dan bersih. Selain itu, Mahfud MD mengkritik kabinet yang dianggap terlalu besar dan banyak pejabat bermasalah hukum, sehingga melemahkan kerja pemerintah.

Mahfud MD mengingatkan pentingnya kepemimpinan yang berani menerima kritik jujur dan penegakan hukum yang tegas agar negara ini bisa selamat dari masalah panjang yang melekat dalam pemerintahan.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD berbagi pengalamannya berani menyampaikan kritik langsung kepada Presiden Jokowi terkait sejumlah kasus besar seperti BLBI, menunjukkan pentingnya keberanian menyuarakan kebenaran demi kebaikan bangsa.

Ia mengharapkan Presiden Prabowo dapat mengambil langkah cepat menyelesaikan masalah hukum dan evaluasi kabinet untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar roda pemerintahan kembali berjalan efektif.

Selain itu, Mahfud MD juga menanggapi sikap pemerintah terhadap demonstrasi, menegaskan bahwa TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai hukum namun tetap menghormati kebebasan berpendapat di Indonesia.

The post Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar appeared first on Barakati ID.

The post Bongkar! Mahfud MD Jelaskan Solusi Pemerintahan Agar Roda Negara Kembali Lancar appeared first on Barakati ID.

Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan, yang menilai kurangnya empati terhadap realitas keterbatasan penghasilan tenaga pendidik. Ketegangan semakin memuncak ketika data resmi LHKPN pada 15 Maret 2024 yang di lansir dari media suaradotcom yang mencatat harta kekayaan Sri Mulyani mencapai Rp 79.841.692.348

Rinciannya sebagai berikut:

• Tanah dan bangunan senilai Rp 48,98 miliar, tersebar di Jakarta, Tangerang, dan luar negeri

• Surat berharga senilai Rp 24,28 miliar

• Kas dan setara kas sebesar Rp 15,45 miliar

• Alat transportasi, termasuk sepeda motor, senilai Rp 204,8 juta

Sri Mulyani juga mencatatkan sejarah unik sebagai satu-satunya Menteri Keuangan yang menjabat di tiga periode pemerintahan, yaitu era Susilo Bambang Yudhoyono (2005–2010), era Joko Widodo (2016–2024), dan kini di era Presiden Prabowo Subianto (2024–2029)

The post Kontroversi Pernyataan Sri Mulyani terhadap Guru ditengah Sorotan atas Kekayaannya Senilai 79,8 Milyar appeared first on Barakati ID.

The post Kontroversi Pernyataan Sri Mulyani terhadap Guru ditengah Sorotan atas Kekayaannya Senilai 79,8 Milyar appeared first on Barakati ID.