Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menunjukkan komitmennya terhadap kepentingan masyarakat kecil dengan memilih untuk tetap berada di Gorontalo dan mengawal para pelaku UMKM yang akan berjualan di pinggiran eks Jalan Andalas dan Hos Cokroaminoto.

Padahal, Wali Kota Adhan dijadwalkan menerima penghargaan Germas SAPA di Jakarta pada 21 Oktober 2025 mendatang. Namun, penghargaan tersebut akan diwakilkan kepada Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel.

Adhan menegaskan, Pemerintah Kota Gorontalo memiliki kewenangan penuh atas wilayah tersebut, sehingga tidak ada pihak lain yang berhak melarang pelaku UMKM untuk berjualan di area tersebut pada Senin (13/10/2025).

“Itu wilayah Kota Gorontalo, kami yang berhak. Jadi tidak ada yang bisa melarang mereka (pelaku UMKM) jualan di situ,” ujar Adhan dengan nada tegas.

Bahkan, Wali Kota Adhan menegaskan dirinya siap “pasang badan” jika ada pihak yang berupaya menghalangi masyarakat mencari nafkah.

“Kalau ada yang melarang masyarakat berjualan di situ, saya sendiri yang akan pasang badan. Itu tandanya mereka tidak pro kepada rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan agar seluruh pihak mendukung kebijakan ini dengan tetap menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan di area jualan agar lingkungan tetap nyaman dan tertata.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Dapil Kota Gorontalo, Sulyanto Pateda, yang menilai langkah Wali Kota Adhan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat kecil.

“Kebijakan yang diambil Wali Kota jangan dipolemikkan. Tujuannya jelas, untuk kepentingan publik,” ujar Sulyanto.

Dengan keputusan ini, Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM lokal, terutama di tengah tantangan ekonomi yang masih dirasakan banyak warga.

The post Wali Kota Adhan : Silahkan jualan di pinggir jalan Andalas & Tanggidaa. Kalo satpol provinsi larang, kita lawan appeared first on Barakati ID.

The post Wali Kota Adhan : Silahkan jualan di pinggir jalan Andalas & Tanggidaa. Kalo satpol provinsi larang, kita lawan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, H. Suyuti, mewakili Ketua DPRD menghadiri secara langsung acara Launching Koperasi Merah Putih yang digelar di Kopdes Merah Putih, Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga, pada Senin (21/7/2025).

Kehadiran perwakilan DPRD dalam kegiatan ini menjadi bentuk dukungan penuh terhadap penguatan ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi, yang berperan strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Dalam sambutannya, H. Suyuti yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, menyampaikan bahwa koperasi merupakan tulang punggung ekonomi rakyat. Ia berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi sarana produktif yang mendorong kemandirian serta kesejahteraan warga.

“Koperasi ini diharapkan mampu menjadi pilar penggerak ekonomi lokal dan wadah usaha bersama yang mensejahterakan masyarakat,” tutur Suyuti.

Acara launching ini turut dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, jajaran Forkopimda Provinsi, Bupati Gorontalo, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Kehadiran berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat ini mempertegas pentingnya sinergi lintas sektor dalam membangun kekuatan ekonomi berbasis desa.

The post H. Suyuti: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi Warga appeared first on Barakati ID.

The post H. Suyuti: Koperasi Merah Putih Harus Jadi Penggerak Kemandirian Ekonomi Warga appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dalam kegiatan reses masa persidangan tahun 2024–2025, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang berlangsung di Jl. Delima, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi.

Dalam sesi tatap muka dengan masyarakat, Hamzah menerima keluhan terkait bantuan usaha mikro yang hanya bernilai Rp1 juta, yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM di lapangan. Warga menilai nilai tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan biaya riil untuk menjalankan atau mengembangkan usaha.

“Bantuan UMKM sebesar satu juta rupiah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pelaku usaha. Kami butuh bantuan yang lebih realistis agar usaha kami bisa benar-benar tumbuh,” ungkap salah satu warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Hamzah mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dulu menyuarakan hal ini kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Gorontalo sebelum reses berlangsung. Ia bahkan telah mengusulkan agar nilai bantuan dinaikkan minimal menjadi Rp2,5 juta, dan idealnya Rp5 juta per pelaku usaha.

“Sebelum Bapak/Ibu menyampaikan, saya sudah bicarakan dengan Dinas Perindag. Saya sudah usulkan agar minimal bantuannya Rp2,5 juta. Kalau saya pribadi berharap bisa Rp5 juta,” jelas Hamzah.

Menurutnya, penguatan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan UMKM, yang merupakan penggerak utama ekonomi masyarakat bawah.

“Jangan pernah bermimpi daerah kita bisa maju kalau UMKM di bawah tidak bergerak. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita,” tegasnya.

Hamzah juga menyampaikan kabar baik, bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Perindag, telah ada kesepakatan untuk menaikkan nominal bantuan UMKM pada tahun anggaran berikutnya.

“Alhamdulillah, ada angin segar. Tahun depan kami sudah bersepakat dengan Dinas Perindag untuk menaikkan bantuan menjadi Rp2,5 juta,” ungkapnya di hadapan warga.

Selain isu UMKM, masyarakat juga menyuarakan kekhawatiran terkait minimnya lapangan kerja bagi lulusan sarjana. Hamzah menegaskan bahwa hal ini juga menjadi perhatian serius, dan pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru, khususnya yang melibatkan generasi muda.

The post Hamzah Muslimin: Ekonomi Daerah Tak Akan Kuat Tanpa Pergerakan UMKM appeared first on Barakati ID.

The post Hamzah Muslimin: Ekonomi Daerah Tak Akan Kuat Tanpa Pergerakan UMKM appeared first on Barakati ID.