Tojo Una-Una – Aktivitas pertambangan pasir milik PT Indo Tambang Pasir Utama di Desa Balanggala, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah, menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati lingkungan. Sejumlah pihak menilai kegiatan tambang tersebut berpotensi merusak ekosistem mangrove yang menjadi benteng alami kawasan pesisir.

Pemerhati lingkungan asal Touna, Hersal Febrian, secara terbuka mempertanyakan dampak serius aktivitas pertambangan terhadap kelestarian mangrove. Ia menyebut bahwa beberapa kawasan mangrove di sekitar pesisir yang masih masuk dalam wilayah konsesi perusahaan diduga ikut diratakan akibat kegiatan pertambangan.

Berdasarkan dokumen resmi, PT Indo Tambang Pasir Utama mengantongi Izin Usaha Produksi (IUP) bernomor 27072200825840001 dengan luas lahan konsesi mencapai 24 hektar. Namun, hasil temuan lapangan yang diungkapkan sejumlah warga menunjukkan adanya aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian vegetasi mangrove di sekitar lokasi tersebut.

“Apakah Dinas Lingkungan Hidup mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melaksanakan Gerakan Nasional Perlindungan Ekosistem Mangrove sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025? Lalu bagaimana bentuk pengawasan terhadap aktivitas tambang ini?” ujar Hersal, Senin (20/01/2026).

Ia menegaskan bahwa mangrove bukan sekadar vegetasi pantai, melainkan ekosistem penting yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, penahan badai, hingga penyerap karbon untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

“Apakah perusahaan sadar bahwa mangrove adalah benteng utama menghadapi perubahan iklim dan abrasi? Jika area ini rusak, siapa yang bertanggung jawab atas dampak ekologisnya?” tegas Hersal.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti lemahnya transparansi perusahaan dan instansi terkait dalam menjawab kekhawatiran publik. Menurutnya, praktik eksploitasi di kawasan pesisir tanpa mitigasi jelas berpotensi memperburuk krisis ekologi yang kini menjadi perhatian global.

Sorotan publik terhadap kasus ini muncul beriringan dengan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memperkuat perlindungan hutan mangrove. Belum lama ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggelar kegiatan penanaman mangrove yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai simbol penguatan gerakan nasional perlindungan ekosistem pesisir.

Menurut Hersal, kondisi di Desa Balanggala justru kontradiktif dengan semangat program nasional tersebut. Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan kegiatan PT Indo Tambang Pasir Utama serta meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tojo Una-Una bersikap terbuka terkait langkah pengawasan dan penegakan aturan lingkungan.

“Jangan sampai komitmen nasional perlindungan mangrove hanya menjadi slogan, sementara di lapangan, habitat penting pesisir dirusak tanpa pengawasan yang jelas,” pungkas Hersal.

The post Mangrove Terancam! Aktivitas Tambang di Touna Tuai Kecaman appeared first on Barakati ID.

The post Mangrove Terancam! Aktivitas Tambang di Touna Tuai Kecaman appeared first on Barakati ID.

UNG – Desa Torosiaje, perkampungan unik di atas perairan Teluk Tomini, Kabupaten Pohuwato, menjadi pusat perhatian berkat lahirnya gerakan kolaboratif bertajuk “Echoes of Tomini”. Kegiatan ini digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bekerja sama dengan perguruan tinggi lain serta Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

Mengusung tema “Revitalizing Coastal Ecosystems through Education, Culture, and Tourism”, program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan gerakan nyata mahasiswa dalam menjaga sekaligus mengoptimalkan potensi pesisir melalui pendekatan pendidikan, budaya, dan pariwisata berkelanjutan.

Melalui Echoes of Tomini, mahasiswa UNG bersama mitra akademik dan pemerintah berupaya mewujudkan sinergi multipihak dalam melestarikan nilai-nilai sosial, budaya, serta kekayaan alam yang ada di kawasan Teluk Tomini — khususnya di Desa Torosiaje.

Pemilihan Desa Torosiaje tentu bukan tanpa alasan. Wilayah yang dikenal sebagai kampung nelayan di atas laut ini memiliki kekayaan budaya dan potensi sosial-ekonomi yang besar. Selain menjadi ikon pariwisata bahari, Torosiaje juga memiliki nilai strategis dalam pengembangan bidang pendidikan, perikanan, dan ekonomi masyarakat pesisir.

Presiden BEM UNG Surya Reksa Umar menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan visi universitas dalam mengembangkan masyarakat berbasis kawasan, terutama di wilayah Teluk Tomini.

“Torosiaje memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Melalui pendekatan akademis, mahasiswa ingin berkontribusi nyata lewat riset dan pengabdian, agar potensi tersebut dapat dikembangkan secara berkelanjutan,” ujar Surya.

Inisiatif mahasiswa ini mendapat apresiasi tinggi dari Rektor UNG, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Mohamad Amir Arham, M.E. Dalam sambutannya, Amir menilai gerakan yang lahir dari akar rumput mahasiswa ini sangat krusial untuk mendukung percepatan pembangunan masyarakat di kawasan pesisir Teluk Tomini.

“Kami berharap melalui kegiatan ini, muncul gagasan-gagasan konstruktif yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat lokal. Ini bukti bahwa mahasiswa UNG tidak hanya belajar di kampus, tetapi juga hadir dan bekerja untuk masyarakat,” ujarnya.

Amir juga menegaskan bahwa UNG berkomitmen mendukung penuh program inovatif mahasiswa, baik secara moral maupun sumber daya. Menurutnya, Echoes of Tomini menjadi implementasi nyata dari visi universitas sebagai kampus yang berorientasi pada pengabdian masyarakat.

“UNG berkomitmen untuk mengawal dan mendukung setiap inisiatif mahasiswa yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kami ingin memastikan program ini berjalan berkelanjutan dan terus memberi manfaat bagi daerah,” pungkasnya.

The post Inspirasi dari Pesisir! “Echoes of Tomini” Bawa Semangat Konservasi dan Pemberdayaan appeared first on Barakati ID.

The post Inspirasi dari Pesisir! “Echoes of Tomini” Bawa Semangat Konservasi dan Pemberdayaan appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Tim Pelaksana Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan “Penguatan Kapasitas KKMD Provinsi Gorontalo” yang dilaksanakan di Marina Beach Resort, Marisa, pada Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), pusat kajian ekologi Universitas Gorontalo (UNG), Dinas Kelautan Perikanan Gorontalo, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan (Baperlitbang), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, pemerintah desa, Burung Indonesia, akademisi, hingga organisasi masyarakat pemerhati lingkungan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga ekosistem mangrove sebagai aset ekologis sekaligus penopang ekonomi masyarakat pesisir.

Dalam pembukaan, Ketua KKMD Gorontalo, Hoerudin, menegaskan bahwa upaya konservasi mangrove tidak perlu dipandang sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pengelolaan yang tepat justru menciptakan keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kelestarian mangrove dan peningkatan ekonomi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan seiring jika dikelola dengan benar dan melibatkan masyarakat secara aktif,” ujar Hoerudin.

Hoerudin menjelaskan bahwa ekosistem mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga garis pantai, menekan abrasi, serta menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut. “Oleh karena itu, ke depannya akan berdiskusi dan merumuskan peraturan desa yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemanfaatan mangrove dari sisi ekonomi,” imbuhnya. Ia berharap, dengan dukungan kolaboratif, Gorontalo dapat menjadi salah satu provinsi dengan praktik pengelolaan mangrove terbaik di kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, Kepala BPDAS Bone Limboto, Bontor Lumbantobing S.Hut., M.Sc., dalam sambutannya menyatakan bahwa Penguatan Kapasitas KKMD Provinsi Gorontalo bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove di provinsi tersebut. “Kegiatan ini mencakup rangkaian pelatihan penyusunan rancangan perdes untuk perlindungan ekosistem mangrove tingkat desa, praktik pengolahan HHBK mangrove, dan penyemaian bibit mangrove,” jelasnya.

Bontor menambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan kali ini dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato, yang memiliki ekosistem mangrove terluas dengan luas 4.299,24 hektar (47,9 persen dari total sekitar 8.970 hektar tutupan mangrove di Provinsi Gorontalo saat ini). “Bertepatan dengan itu, Pohuwato diharapkan menjadi contoh pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove yang lebih baik,” pungkasnya.

Salah satu perwakilan masyarakat pegiat mangrove Gorontalo, Umar Pasandre, memberikan respons positif terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai program ini tidak hanya meningkatkan pemahaman perlindungan mangrove, tetapi juga tata kelola pemanfaatan mangrove yang tepat. “Luas tutupan mangrove di Gorontalo menurun tiap tahun; pada 2023 tercatat seluas 9.277 hektar, sedangkan 2024 menjadi 8.970 hektar (penurunan sekitar 3,3%). Dengan kebijakan dan paparan dari pemerintah melalui kegiatan seperti ini, wawasan kami meningkat, dan diharapkan pengelolaan mangrove ke depan bisa lebih baik,” ujar Umar.

The post Penguatan Kapasitas KKMD Dorong Gorontalo Jadi Contoh Pengelolaan Mangrove Timur Indonesia appeared first on Barakati ID.

The post Penguatan Kapasitas KKMD Dorong Gorontalo Jadi Contoh Pengelolaan Mangrove Timur Indonesia appeared first on Barakati ID.