Oleh: Agung Bobihu

KABGOR – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gorontalo tahun 2024 bukan sekadar catatan teknis. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut mengungkap adanya pola penganggaran yang berulang, menyimpang, dan berpotensi menimbulkan pemborosan sistemik, terutama pada pos belanja DPRD Kabupaten Gorontalo.

BPK mencatat adanya penganggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000, padahal hasil perhitungan Tim Evaluasi hanya Rp110.880.000. Selisih Rp90.720.000 tetap dimasukkan ke dalam APBD tanpa dasar evaluasi yang valid. Ini bukan perbedaan kecil, melainkan bentuk pengabaian terhadap hasil evaluasi resmi yang seharusnya menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran.

Lebih jauh, BPK juga menemukan selisih signifikan pada Tunjangan Komunikasi Intensif DPRD Kabupaten Gorontalo senilai Rp2.520.000.000, serta Tunjangan Reses sebesar Rp945.000.000. Bila dijumlahkan, potensi pembengkakan anggaran mencapai miliaran rupiah—angka yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Ini bukan lagi persoalan salah hitung. Ini menyangkut keberanian mengabaikan aturan.

Padahal PP Nomor 18 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 secara tegas mengatur bahwa pemberian hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD harus disesuaikan dengan klasifikasi kemampuan keuangan daerah dan berlandaskan asas efisiensi, efektivitas, kepatutan, serta rasionalitas. Alasan Pemerintah Kabupaten Gorontalo bahwa “anggaran sudah sesuai” karena kemampuan keuangan daerah dikategorikan sedang, justru memperkuat dugaan bahwa regulasi hanya dijadikan tameng, bukan pedoman.

Lebih memprihatinkan lagi, BPK menemukan bahwa Tim Evaluasi Rancangan Perda dan Rancangan Perbup APBD Provinsi Gorontalo tidak mengetahui bahwa matriks tindak lanjut APBD dan APBD-P Kabupaten Gorontalo belum sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2021. Matriks evaluasi tersebut bahkan diakui hanya dijalankan secara formalitas demi memperoleh nomor register Perda, tanpa pemeriksaan substansi yang sebenarnya.

Jika evaluasi hanya menjadi formalitas, reviu ditunda karena alasan waktu, dan anggaran tetap dijalankan meski menyimpang dari evaluasi, publik pantas menduga adanya pembiaran terstruktur dalam tata kelola keuangan daerah, terutama pada pos belanja DPRD Kabupaten Gorontalo.

Menanggapi temuan tersebut, Agung Bobihu menyatakan siap melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran DPRD Kabupaten Gorontalo ke Kejaksaan Agung untuk diuji secara hukum. Tindakan ini bukan dilandasi opini pribadi, melainkan berdasar pada dokumen resmi negara—Laporan Hasil Pemeriksaan BPK—yang memiliki kekuatan hukum dan pembuktian.

“Penegakan hukum diperlukan agar APBD tidak terus diperlakukan sebagai ruang kompromi kepentingan elit,” tegas Agung. Menurutnya, DPRD seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap anggaran publik, bukan justru pos paling longgar dan minim kontrol.

Jika temuan BPK dibiarkan tanpa tindak lanjut hukum, pesan yang sampai ke publik sangat berbahaya: bahwa penyimpangan anggaran cukup dijelaskan, tanpa perlu dipertanggungjawabkan.

Pertanyaan akhirnya sederhana namun menggigit: apakah DPRD Kabupaten Gorontalo masih layak dipercaya mengawasi uang rakyat, jika pengelolaan anggarannya sendiri bermasalah?

The post Ketika APBD Diduga Menyimpang, DPRD Kabupaten Gorontalo Tak Bisa Lagi Berlindung di Balik Alasan Administratif appeared first on Barakati ID.

The post Ketika APBD Diduga Menyimpang, DPRD Kabupaten Gorontalo Tak Bisa Lagi Berlindung di Balik Alasan Administratif appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Pemerintah Kota Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev) penyerapan anggaran triwulan I tahun 2024 di Manado pada Kamis. Dalam rapat yang diselenggarakan oleh Badan Keuangan ini, terungkap bahwa serapan anggaran dan realisasi fisik masih sangat rendah.

“Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kabag Pembangunan, realisasi di empat bulan pertama tahun ini masih sangat-sangat rendah. Realisasi fisik baru mencapai 29,63 persen dan keuangan hanya 23,31 persen,” ungkap Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rakorev tersebut.

Marten menjelaskan bahwa rendahnya realisasi keuangan dan fisik ini disebabkan oleh kondisi pembiayaan keuangan daerah yang tidak dalam kondisi baik. Ruang fiskal yang tersedia sudah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, mempengaruhi kemampuan daerah dalam merealisasikan anggaran.

“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kota Gorontalo, namun juga berlaku bagi semua daerah, dimana regulasi keuangan dan kondisi transfer daerah sudah dibatasi dan tidak seleluasa tahun-tahun sebelumnya,” jelas Marten.

Untuk mengatasi masalah ini, Marten meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memacu realisasi keuangan dan fisik dengan membuat langkah-langkah strategis guna menggali potensi-potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selain itu, ke depan OPD harus lebih berkreativitas dalam merencanakan belanja yang tepat, efektif, dan efisien. Belanja tersebut harus dapat memberikan kontribusi atau dampak positif terhadap penerimaan keuangan daerah,” tambah Marten.

Rapat ini menekankan pentingnya upaya bersama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta menggali potensi daerah untuk mencapai target pembangunan yang telah direncanakan.

The post Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Triwulan I Kota Gorontalo 2024: Realisasi Masih Rendah appeared first on Barakati ID.

The post Rapat Koordinasi Evaluasi Anggaran Triwulan I Kota Gorontalo 2024: Realisasi Masih Rendah appeared first on Barakati ID.