DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh Iqbal Al Idrus menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal penyaluran program bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran dan berkeadilan.

Komitmen itu disampaikan Iqbal saat memimpin langsung kunjungan kerja Komisi IV ke Kecamatan Limboto, Rabu (7/1/2025), dalam rangka evaluasi dan validasi akurasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berbasis desil di tingkat desa dan kelurahan.

Kunjungan tersebut diterima oleh Camat Limboto, Muhamad Rizal Botutihe, yang didampingi Sekretaris Lurah Usman T. Lamani, bersama aparat kelurahan dan petugas pendata setempat. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialog terbuka, di mana Komisi IV DPRD mendengarkan langsung berbagai kendala teknis yang dihadapi pemerintah kelurahan dalam proses pendataan penerima bantuan sosial.

Dalam forum itu, pihak kelurahan mengungkapkan bahwa proses verifikasi dan validasi data penerima PKH masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait pemutakhiran data melalui aplikasi sistem nasional. Prosedur yang panjang dan berlapis menyebabkan sebagian usulan, termasuk permohonan penurunan daya listrik bagi keluarga kurang mampu, belum bisa terealisasi dengan baik.

Menanggapi hal tersebut, Iqbal Al Idrus menilai bahwa akar persoalan utama terletak pada belum maksimalnya sinkronisasi data antara pemerintah desa dan kelurahan, dinas teknis di daerah, serta basis data di tingkat pusat.

“Kalau data tidak sinkron, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ada yang sebenarnya layak tapi tidak menerima, sementara ada yang seharusnya tidak terdata justru menerima bantuan. Ini yang harus segera kita perbaiki,” tegas Iqbal.

Ia menambahkan bahwa kehadiran Komisi IV di lapangan bukan sekadar agenda seremonial, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam memastikan setiap kebijakan sosial dijalankan sesuai tujuan utamanya: melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Selain membahas soal data, Iqbal juga menyoroti posisi strategis operator dan petugas pendata di tingkat desa dan kelurahan. Ia menilai para petugas tersebut berada di posisi yang cukup rawan karena berhadapan langsung dengan tekanan sosial maupun intervensi tertentu.

“Operator dan petugas pendata adalah garda terdepan dalam urusan data sosial. Mereka perlu dibekali dengan Surat Keputusan (SK) resmi agar memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak mudah diintervensi oleh pihak mana pun. Dengan begitu, mereka bisa bekerja dengan profesional, objektif, dan mandiri,” ujar Iqbal.

Iqbal menegaskan bahwa Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo akan terus mendorong perbaikan sistem pendataan bantuan sosial melalui penguatan koordinasi lintas sektor. Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi teknis dapat menindaklanjuti hasil kunjungan ini secara nyata dan berkelanjutan.

“Komitmen kami jelas: bantuan sosial harus adil, transparan, dan tepat sasaran. DPRD akan terus mengawal agar hak masyarakat benar-benar terpenuhi,” tutupnya.

The post Iqbal Al Idrus Tegas: Bansos Harus Tepat Sasaran, Tak Ada Data Ganda appeared first on Barakati ID.

The post Iqbal Al Idrus Tegas: Bansos Harus Tepat Sasaran, Tak Ada Data Ganda appeared first on Barakati ID.