DEPROV – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti usulan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025. Kali ini, kritik datang dari anggota legislatif Partai Gerindra yang juga Ketua Fraksi, Syamsir Kiyai, terhadap alokasi anggaran forum grup diskusi (FGD) senilai Rp50 juta oleh salah satu dinas.

Menurut Syamsir, penganggaran FGD tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi belanja negara dengan melarang forum diskusi dan perjalanan dinas yang tidak penting.

“Alihkan saja. Kalau kita mau melakukan FGD, apa dampaknya untuk anak putus sekolah? Kalau anggaran Rp50 juta ini dialihkan untuk biaya sekolah anak-anak itu, pasti lebih terasa manfaatnya,” tegas Syamsir dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu lebih fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan bagi anak putus sekolah.

Selain itu, Syamsir juga mempertanyakan capaian kinerja pemerintah provinsi sebelum akhirnya melakukan pergeseran anggaran. Ia menekankan bahwa proyek pembangunan di sisa tahun anggaran 2025 merupakan tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif.

“Saya sepakat ini proyek besar, tidak hanya milik Gubernur, tapi juga DPRD termasuk kami di Banggar. Hanya saja, peran kami lebih pada fungsi pengawasan,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Syamsir mengingatkan agar perencanaan APBD 2026 dilakukan lebih matang, sehingga tidak ada lagi program yang dinilai tidak relevan masuk dalam penganggaran.

The post Di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinas Provinsi Gorontalo Malah Anggarkan FGD Puluhan Juta appeared first on Barakati ID.

The post Di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinas Provinsi Gorontalo Malah Anggarkan FGD Puluhan Juta appeared first on Barakati ID.