Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea melayangkan rapor merah sekaligus menyoroti tajam realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih jalan di tempat. Hal tersebut ditegaskan Adhan saat mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat dalam rapat evaluasi program kerja tahun anggaran 2026 di Ruang Pola Kantor Wali Kota, Kamis (26/02/2026) malam.

Dalam instruksi kerasnya, Wali Kota Adhan mengungkapkan kekecewaannya lantaran performa pemungutan instrumen pendapatan daerah belum berjalan maksimal. Dari target pertumbuhan fiskal sebesar delapan persen yang dipatok pada triwulan awal tahun 2026, realisasi di lapangan hingga akhir Februari ini baru menyentuh angka sekitar empat persen.

Adhan memahami adanya siklus tahunan di mana kurva PAD umumnya baru melonjak drastis menjelang akhir tahun anggaran. Kendati demikian, ia menolak menjadikannya alasan untuk pembenaran. Dirinya menuntut akselerasi dan pergerakan progresif sejak awal tahun demi menjamin stabilitas kas daerah.

Lebih lanjut, Wali Kota Adhan menyentil etos kerja aparatur sipil negara (ASN). Ia meminta para kepala dinas memberikan teguran keras kepada jajarannya agar tidak hanya vokal menuntut pemenuhan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), tanpa diimbangi dengan kontribusi nyata dalam memburu target PAD di unit kerja masing-masing.

“Saya minta kepada saudara-saudara pimpinan OPD, ingatkan seluruh staf. Jangan hanya menuntut hak TPP dicairkan tepat waktu, sementara kewajiban mengejar target PAD delapan persen saja baru tercapai separuhnya, yakni empat persen,” tegas Adhan Dambea di hadapan para pejabat teras.

Sebagai langkah konkret mengurai sumbatan birokrasi, Wali Kota menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Gorontalo untuk segera melakukan pemetaan dan pendataan resmi terhadap seluruh petugas pemungut PAD di tiap OPD. Personel ini nantinya akan dikonsentrasikan penuh sebagai gugus tugas pengawasan potensi pajak dan retribusi di lapangan.

Guna mendukung ruang gerak para petugas lapangan, Adhan juga menawarkan reformasi sistem administrasi internal yang lebih adaptif. Ia mengusulkan penghapusan kewajiban absensi sidik jari (fingerprint) manual di kantor bagi para interseptor PAD.

“Mungkin ke depan tidak perlu lagi menerapkan sistem fingerprint di kantor bagi petugas yang mengawal PAD di lapangan. Mereka bisa difasilitasi menggunakan sistem absensi digital via ponsel pintar (mobile attendance). Kasihan kalau mobilitas mereka terganggu karena harus bolak-balik ke kantor hanya demi menggugurkan kewajiban absen,” pungkas Adhan.

The post Kumpulkan OPD di Ruang Pola: Siasat Wali Kota Gorontalo Kebut Target PAD Sejak Awal Tahun appeared first on Barakati ID.

The post Kumpulkan OPD di Ruang Pola: Siasat Wali Kota Gorontalo Kebut Target PAD Sejak Awal Tahun appeared first on Barakati ID.