Pohuwato – Polemik kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Bulangita kembali mencuat ke permukaan. Sorotan publik menguat setelah digelarnya kegiatan penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) di Desa Palopo, Kecamatan Marisa—wilayah yang justru menjadi salah satu lokasi terdampak langsung dari aktivitas tambang ilegal tersebut.

Kabid Lingkungan LSM LABRAK, Andika Lamusu, menilai kegiatan sosialisasi HAM di desa itu menyimpan ironi besar. Menurutnya, sulit diterima akal sehat jika masyarakat diajari soal hak asasi manusia, sementara hak mereka atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat justru diabaikan.

“Ini ironi yang sangat nyata. Desa Palopo merupakan salah satu wilayah yang merasakan langsung dampak PETI Bulangita. Lingkungan rusak, ekosistem terganggu, dan masyarakat menghadapi ancaman terhadap ruang hidup mereka. Dalam konteks ini, rakyat bukan hanya korban tambang ilegal, tetapi juga korban pelanggaran HAM,” tegas Andika.

Ia menambahkan, dari perspektif hukum, kerusakan lingkungan yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara.

“Konstitusi kita jelas. Pasal 28H UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika aktivitas tambang ilegal dibiarkan dan negara gagal menghentikannya, yang terlanggar bukan hanya regulasi pertambangan, tetapi juga hak dasar masyarakat,” ujarnya.

Menurut Andika, persoalan PETI Bulangita tidak bisa lagi dipandang semata sebagai pelanggaran administratif atau aktivitas ekonomi ilegal. Dampak sosial, ekologis, dan kemanusiaan dari kegiatan itu sudah semakin nyata dan meluas.

“Jika sungai tercemar, lahan rusak, dan masyarakat kehilangan ruang hidup, maka yang kita hadapi bukan sekadar masalah tambang, melainkan krisis lingkungan sekaligus krisis kemanusiaan. Negara tidak cukup hadir lewat seminar atau sosialisasi belaka—negara harus hadir melalui penegakan hukum yang tegas,” kata Andika.

Ia menegaskan bahwa penanganan PETI merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan menjadi tanggung jawab bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato.

“Undang-Undang Minerba telah mengatur dengan tegas bahwa penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana. Karena itu, Kapolres dan Forkopimda harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat dengan menghentikan aktivitas PETI yang merusak lingkungan,” tegasnya lagi.

Andika mengingatkan, jika situasi ini terus dibiarkan, maka kegiatan sosialisasi HAM di wilayah terdampak tambang hanya akan tampak sebagai simbolisme belaka—jauh dari realitas penderitaan masyarakat.

“Jangan sampai rakyat dijejali teori tentang HAM, sementara hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat justru dirampas oleh aktivitas tambang ilegal yang tidak pernah benar-benar ditertibkan,” pungkasnya.

Polemik PETI Bulangita sendiri sebelumnya telah memicu desakan kuat dari masyarakat agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bersikap lebih tegas. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan disebut sudah meluas ke berbagai wilayah di Kabupaten Pohuwato, termasuk desa-desa di sekitar kawasan aktivitas tambang tersebut.

The post HAM Dibahas, Lingkungan Rusak: Warga Palopo Hidup di Tengah Krisis Tambang Ilegal appeared first on Barakati ID.

The post HAM Dibahas, Lingkungan Rusak: Warga Palopo Hidup di Tengah Krisis Tambang Ilegal appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional, kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 digelar pada Sabtu, 7 Maret 2026 di lahan pertanian Dusun Teladan, Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Agenda ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dirangkaikan dengan Zoom Meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, yang diikuti jajaran Polda dan Polres dari berbagai daerah.

Acara di Gorontalo turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang mewakili Gubernur, Kapolda Gorontalo, Wakapolda Gorontalo, Kasrem 133/Nani Wartabone, serta Bupati Gorontalo. Hadir pula unsur TNI–Polri, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten, camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Hamzah Idrus hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menyampaikan dukungan penuh DPRD terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui peningkatan produksi jagung sebagai komoditas unggulan daerah.

Hamzah menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI–Polri, serta para petani demi tercapainya target swasembada pangan nasional.
“Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya di sela kegiatan.

Sementara itu, dalam sambutannya melalui Zoom Meeting, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menjelaskan bahwa penanaman jagung serentak ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Kapolri menyebutkan bahwa kebutuhan jagung nasional terus meningkat, baik untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, maupun pakan ternak. Pemerintah menargetkan perluasan lahan tanam hingga 1 juta hektare guna mendorong produksi dan ketersediaan jagung di dalam negeri.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, TNI–Polri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia perbankan, dan kelompok tani—agar program ini berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Rangkaian kegiatan di lokasi dimulai dengan pembukaan acara dan doa bersama, dilanjutkan sambutan Kapolri secara daring, kemudian penanaman jagung simbolis, foto bersama, serta diakhiri dengan buka puasa bersama para tamu undangan dan masyarakat setempat.

Program Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi jagung sebagai bahan pangan alternatif, bahan baku industri, serta pakan ternak. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

The post Serentak se-Indonesia, Petani Gorontalo Tanam Jagung Awal Kuartal 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Serentak se-Indonesia, Petani Gorontalo Tanam Jagung Awal Kuartal 2026 appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Rapat Paripurna Dewan ke-30 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Kabupaten Pohuwato berlangsung khidmat di ruang sidang DPRD Pohuwato, Rabu (25/02/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, jajaran Forkopimda, serta para tamu undangan dari berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, didampingi Wakil Ketua I Hamdi Alamri dan Wakil Ketua II Delpan Yanjo, yang turut dihadiri seluruh anggota DPRD Pohuwato.

Turut hadir pula Anggota DPD RI Syarif Mbuinga, Sekda Provinsi Gorontalo, Bupati Gorontalo Utara, Sekda Kabupaten Boalemo, perwakilan bupati dan wali kota se-Provinsi Gorontalo, perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, serta Manager Pengembangan Bisnis Trada Telkom Indonesia.

Selain itu, hadir juga Sekda Pohuwato Iskandar Datau, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, camat, Ketua TP PKK Pohuwato Selfi Mbuinga Monoarfa, Ketua Bidang Pembinaan Karakter Keluarga Risnawati Adam Ali, Ketua Dharma Wanita Persatuan Ny. Suriyati Iskandar Datau, pimpinan organisasi perempuan, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pejuang pembentukan Kabupaten Pohuwato.

Dalam sambutannya, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Gubernur Gorontalo dan seluruh undangan yang hadir. Ia juga menyampaikan apresiasi khusus kepada Anggota DPD RI Syarif Mbuinga yang dikenal sebagai salah satu tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Pohuwato.

“Pada hari bersejarah ini, Kabupaten Pohuwato telah memasuki usia ke-23. Walau tergolong muda, kita patut bersyukur karena berbagai kemajuan dan perkembangan telah nyata terlihat di banyak sektor,” ujar Saipul.

Bupati Saipul kemudian memaparkan sejumlah capaian penting pembangunan daerah. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan signifikan. Pasca pandemi Covid-19 pada 2021, pertumbuhan ekonomi Pohuwato tercatat sebesar 2,20 persen, dan meningkat menjadi 7,16 persen pada 2025—melampaui target RPJMD sebesar 4,5 persen.

“Peningkatan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, iklim investasi, serta peran swasta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah berjalan dengan baik,” jelas Saipul.

Dari sisi penanggulangan kemiskinan, Bupati mengungkapkan bahwa pada awal terbentuknya daerah, angka kemiskinan sempat mencapai 62,34 persen. Melalui berbagai kebijakan strategis dan optimalisasi potensi daerah, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 15,24 persen pada 2025, melampaui target RPJMD sebesar 17 persen.

Meski demikian, ia mengakui angka itu masih lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Gorontalo (12,62 persen) dan nasional (8,25 persen). “Permasalahan kemiskinan menjadi tantangan kompleks yang harus terus menjadi fokus utama pemerintah,” tegasnya.

Dari sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Pohuwato juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran turun dari 3,46 persen pada 2023 menjadi 2,83 persen pada 2025, melewati target RPJMD sebesar 3,0 persen.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,67 pada 2022 menjadi 70,59 pada 2025, sesuai target RPJMD sebesar 70,5. Tingkat kesenjangan pendapatan atau gini ratio juga membaik dari 0,413 pada 2024 menjadi 0,392 pada 2025, melampaui target RPJMD sebesar 0,40.

Capaian menonjol lainnya terlihat pada realisasi investasi yang melonjak tajam. Pada 2022, nilai investasi tercatat Rp986,24 miliar dan meningkat drastis pada 2025 menjadi Rp4,15 triliun atau naik hingga 421 persen. “Dalam empat tahun terakhir, Kabupaten Pohuwato berhasil mencatat realisasi investasi tertinggi di Provinsi Gorontalo,” ujar Saipul.

Di bidang pelayanan publik, Kabupaten Pohuwato juga meraih prestasi membanggakan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kabupaten Pohuwato mendapat predikat A– dengan skor 4,07, tertinggi di antara kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Saipul berharap momentum HUT ke-23 Kabupaten Pohuwato menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus bersinergi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Dengan kebersamaan, kerja keras, dan dukungan semua pihak, kita optimistis Kabupaten Pohuwato akan terus maju, berkembang, serta menjadi daerah yang berdaya saing dan sejahtera,” pungkasnya.

The post Tumbuh di Tengah Tantangan, Pohuwato Catat Investasi Tertinggi di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Tumbuh di Tengah Tantangan, Pohuwato Catat Investasi Tertinggi di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/02/2026).

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kesatuan langkah dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas nasional sangat bergantung pada peran serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana kebijakan di lapangan.

Usai kegiatan, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan bahwa banyak hal penting yang menjadi perhatian dalam Rakornas tersebut. “Presiden memberikan arahan yang sangat jelas agar seluruh kepala daerah berperan aktif dalam mengawal implementasi program prioritas nasional. Pesannya tegas: kebijakan pusat harus berjalan seiring dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Rakornas Tahun 2026 ini juga menjadi ajang penyamaan persepsi dan komitmen bersama antarpemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Selain membahas program sosial-ekonomi, forum nasional tersebut juga menyoroti berbagai isu penting lain seperti stabilitas keamanan daerah, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta berdaya saing.

Presiden melalui Kemendagri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam kebijakan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Rakornas ini adalah bentuk nyata komitmen Pemkab untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi pembangunan nasional. “Pemerintah Kabupaten Pohuwato siap mendukung penuh program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Implementasinya akan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masyarakat Pohuwato agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara langsung,” tegasnya.

Sementara itu, kehadiran Wakil Bupati Pohuwato, Ketua DPRD, serta unsur Forkopimda menunjukkan soliditas dan sinergi pemerintahan daerah dalam memperkuat hubungan kerja antara lembaga eksekutif, legislatif, dan aparat keamanan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkokoh koordinasi lintas sektor di tingkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional.

Melalui Rakornas 2026 ini, pemerintah pusat berharap terbentuk kesamaan visi dan langkah antara pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat—termasuk masyarakat Kabupaten Pohuwato.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyatakan kesepakatannya terhadap penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang resmi diberlakukan pada 2026. Salah satu ketentuan dalam regulasi itu menegaskan bahwa korban penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipidana, melainkan harus mendapatkan treatment berupa rehabilitasi.

“Pemakai itu banyak yang hanya korban. Mereka seharusnya tidak dipidana, tapi diobati agar bisa berhenti dari narkoba,” ujar Wali Kota Adhan saat memimpin rapat Forkopimda yang digelar di Ruang Pola Kantor Wali Kota Gorontalo, Kamis (29/1/2026).

Lebih lanjut, Wali Kota Adhan menegaskan bahwa tindakan hukum secara tegas harus diarahkan kepada penjual, pengedar, dan bandar narkoba, sebab merekalah yang menjadi sumber utama penyebaran barang haram tersebut di masyarakat.

“Penjual narkoba itu biang keladi. Mereka yang harus dihukum berat. Banyak dari mereka datang dari luar daerah dan memasok barang ke Gorontalo,” tegas Adhan.

Wali Kota dua periode itu menjelaskan, pemberantasan narkoba telah menjadi salah satu fokus utamanya sejak pertama kali menjabat. Ia bahkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba dan Minuman Keras (Miras) di setiap kelurahan sebagai langkah pencegahan dan pengawasan di tingkat akar rumput.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan laporan lapangan, tingkat peredaran narkoba di Kota Gorontalo menunjukkan tren penurunan sejak dibentuknya Satgas tersebut.

“Alhamdulillah, peredarannya mulai berkurang. Tapi kita sama sekali tidak boleh lengah. Pengawasan dan penindakan harus berlanjut,” tutup Wali Kota Adhan.

Pemerintah Kota Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan kota yang bersih dari narkoba serta memastikan pendekatan humanis bagi para korban penyalahguna.

The post Perang Tanpa Henti, Wali Kota Gorontalo Fokus Berantas Bandar Narkoba appeared first on Barakati ID.

The post Perang Tanpa Henti, Wali Kota Gorontalo Fokus Berantas Bandar Narkoba appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kini tengah mempersiapkan laporan kinerja yang akan dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2 Februari 2026 mendatang di Sentul International Convention Center (SICC), Jakarta.

Dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, dengan tegas menginstruksikan seluruh jajarannya agar laporan yang disusun harus faktual dan sesuai kondisi riil di lapangan, bukan hasil rekayasa semata.

“Jangan hanya karena mau cari muka, lalu laporan yang kita sampaikan hasil ngarang-ngarang,” tegas Wali Kota Adhan dalam rapat yang digelar Kamis (29/1/2026).

Ia menekankan bahwa seluruh laporan yang dipersiapkan akan mencakup berbagai program strategis nasional Presiden RI, Prabowo Subianto, di antaranya Koperasi Merah Putih (KMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.

“Untuk Sekolah Rakyat, kita siap mendukung. Hanya saja ada kendala terkait penyediaan lahan, karena luasnya telah ditentukan,” jelas Adhan.

Selain program prioritas tersebut, laporan juga akan memuat data terkait efisiensi anggaran, laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan inflasi daerah.

“Saya juga instruksikan agar laporan perjalanan dinas disusun lengkap selama satu tahun masa kepemimpinan saya,” tambahnya.

Wali Kota Adhan berharap laporan tersebut mendapat masukan konstruktif dari berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebelum dipresentasikan di hadapan Kemendagri.

“Saya berharap Pak Kapolres, perwakilan Pak Dandim, Pak Kajari, serta dari BPS dapat memberikan masukan dan saran,” pungkasnya.

Persiapan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Gorontalo untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas laporan kinerja daerah, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program pembangunan nasional.

The post Tegas! Wali Kota Adhan Larang Pejabat Buat Laporan “Ngarang-ngarang” appeared first on Barakati ID.

The post Tegas! Wali Kota Adhan Larang Pejabat Buat Laporan “Ngarang-ngarang” appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara penambang dan petani yang membahas persoalan sedimentasi dan gangguan air terhadap lahan persawahan digelar di Kantor DPRD Kabupaten Pohuwato, Rabu (28/01/2026).

Berdasarkan pantauan awak media, kegiatan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, sembilan kepala desa dari dua kecamatan yakni Buntulia dan Duhiadaa, serta kelompok tani dan perwakilan penambang yang dipimpin oleh Yosar Ruibah.

Dalam forum tersebut, para petani menyampaikan aspirasi mereka agar pemerintah memberikan solusi konkret atas persoalan gagal panen yang telah terjadi tiga kali berturut-turut dan kegagalan tanam pada musim keempat. Akibatnya, hanya sekitar 2 persen dari total 1.500 hektare lahan di dua kecamatan itu yang masih bisa ditanami.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Pohuwato merumuskan beberapa poin penting hasil rapat, di antaranya:

1. Mengedepankan semangat gotong royong untuk mencari solusi menghadapi ancaman darurat pangan di daerah.

2. Memerintahkan Dinas Pertanian untuk segera menarik kembali alat ekskavator yang sebelumnya dipinjamkan, guna dimanfaatkan para petani.

3. Memfasilitasi kerja sama antara petani dan pemerintah daerah, khususnya dalam penyediaan alat pertanian berat seperti ekskavator.

4. Mendesak perusahaan tambang agar ikut bertanggung jawab menyelesaikan persoalan sedimentasi yang berasal dari aktivitas tambang, karena memiliki dampak langsung dari hulu hingga hilir.

DPRD menegaskan bahwa jika perusahaan tidak mengindahkan perintah tersebut, lembaga legislatif akan menggunakan hak angket untuk memanggil secara resmi pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Pohuwato.

Menanggapi keputusan itu, Yosar Ruibah selaku perwakilan penambang dan pelaku usaha tambang lokal menyatakan komitmennya untuk terlibat aktif dalam penyelesaian jangka menengah yang akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan DPRD. Ia juga menegaskan bahwa pada hari berikutnya pihaknya akan menurunkan tiga unit ekskavator guna membantu pengerjaan sedimentasi dan proyek irigasi yang bersifat mendesak, atas nama penambang, petani, dan masyarakat Pohuwato.

Sementara itu, pemerintah daerah menyampaikan bahwa mereka tengah menyusun langkah strategis tambahan, termasuk rencana pengadaan sumur bor guna mengatasi persoalan kekurangan air yang kerap menjadi hambatan utama bagi produktivitas petani Pohuwato.

The post Petani Menjerit, DPRD Desak Tambang Tanggung Jawab Atas Sedimen Sawah appeared first on Barakati ID.

The post Petani Menjerit, DPRD Desak Tambang Tanggung Jawab Atas Sedimen Sawah appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-64 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Gorontalo, Jumat (5/12/2025). Agenda istimewa ini berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Gorontalo dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Idrus M. Thomas Mopili.

Hadir dalam rapat tersebut Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat.

Sejak awal acara, suasana khidmat terasa kuat, terlebih ketika Ketua DPRD menyampaikan belasungkawa atas musibah banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kami menyampaikan rasa duka cita dan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di tiga provinsi tersebut. Semoga kondisi di wilayah terdampak segera pulih dan masyarakat diberikan ketabahan,” ujar Idrus dalam sambutannya.

Rapat paripurna tersebut secara resmi dibuka berdasarkan Peraturan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2025, yang mengatur bahwa sidang paripurna peringatan HUT provinsi bersifat pengumuman, sehingga tidak mensyaratkan quorum untuk pelaksanaannya.

Dalam pidatonya, Idrus menyoroti perjalanan pembangunan Provinsi Gorontalo yang telah memasuki usia seperempat abad. Ia memaparkan sejumlah capaian strategis sebagai bukti kemajuan nyata daerah.

Beberapa capaian penting yang disampaikan antara lain:

• APBD meningkat dari Rp150,61 miliar pada tahun 2002 menjadi Rp1,75 triliun pada 2025.

• Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 71,48 persen pada 2001 menjadi 13,24 persen pada 2025.

• Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita melonjak dari Rp2,8 juta pada 2003 menjadi Rp44,43 juta pada 2024.

• Pertumbuhan ekonomi tetap stabil positif, mencapai 5,49 persen pada triwulan III tahun 2025.

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat hingga menyentuh angka 72,62 pada tahun ini.

Idrus menegaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat yang bersama-sama mendorong pembangunan Gorontalo.

“DPRD akan terus memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran untuk memastikan kemajuan pembangunan daerah. Kami berkomitmen mendukung percepatan pembangunan demi mewujudkan Gorontalo yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing,” tegasnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penuh harapan. Momentum ini menjadi refleksi dan tekad bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melanjutkan pembangunan Gorontalo memasuki usia 25 tahun menuju masa depan yang lebih baik.

The post Momentum Bersejarah! DPRD Provinsi Gorontalo Peringati HUT ke-25 dengan Capaian Mengesankan appeared first on Barakati ID.

The post Momentum Bersejarah! DPRD Provinsi Gorontalo Peringati HUT ke-25 dengan Capaian Mengesankan appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, memberikan kritikan keras terhadap cara kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Gorontalo. Adhan menilai pemeriksaan yang dilakukan BPK di lingkup Pemerintah Kota Gorontalo terkesan mencari-cari kesalahan. Contohnya temuan terkait honor untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Regulasi yang dijadikan dasar temuan disebut terbit pada bulan Juni, sementara honor yang menjadi temuan telah terealisasi sebelum aturan tersebut terbit. “Ini kan aneh. Temuannya mengacu Juni 2025. Jadi terkesan mereka (BPK) mencari-cari kesalahan,” ujar Adhan saat memberikan keterangan pers pada Selasa (2/12/2025) di ruang kerjanya.

Selain itu, Adhan menyebutkan program Gerobak Motor (Getor) dengan pagu sekitar Rp 5 miliar. Ada dugaan bahwa dirinya menerima fee sebesar 10 persen. “Mungkin dalam pikiran mereka. Karena ini anggaran Rp 5 miliar. Mungkin ada pesanan wali kota. Mereka cari, mungkin ada 10 persen. Jadi ini mulai terkesan bahwa BPK sudah mencari-cari kesalahan,” ungkapnya.

Adhan menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bertujuan mendorong pemeriksaan berjalan secara objektif. “Saya bersyukur BPK datang melakukan pemeriksaan. Jika perlu, pemeriksaan bisa melibatkan seluruh OPD agar pekerjaan bisa berjalan lancar. Tapi, jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan. Yang benar, kita dukung. Yang keliru, kita perbaiki,” tegasnya.

“Saya tidak bertujuan mengejar WTP atau semata-mata. Yang utama adalah tidak adanya korupsi. Itulah yang saya jaga,” tambah Adhan. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk menghadirkan penegak hukum pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia), termasuk BPK.

Adhan menyatakan peringatan tahun ini akan diselenggarakan lebih meriah sebagai upaya mengingatkan penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan dan tetap bertanggung jawab secara moral. “Tanggal 9 Desember nanti saya akan menggelar acara khusus. Saya mengundang BPK, kejaksaan, hakim, kepolisian—semua. Kita buat bersama-sama,” tutupnya.

The post Wali Kota Gorontalo Soroti Temuan BPK yang Dinilai Tak Sesuai appeared first on Barakati ID.

The post Wali Kota Gorontalo Soroti Temuan BPK yang Dinilai Tak Sesuai appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Sebanyak 22 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, pada Selasa (11/11/2025).

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato, itu turut dihadiri Wakil Bupati Iwan S. Adam, jajaran Forkopimda, serta Sekretaris Daerah Iskandar Datau.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul menegaskan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat terwujudnya visi dan misi Kabupaten Pohuwato yang maju, mandiri, dan sejahtera.

“Pelantikan pejabat hari ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat birokrasi yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Saipul.

Ia menuturkan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam sistem birokrasi, dilakukan berdasarkan evaluasi dan penilaian objektif terhadap kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi.

“Langkah ini bukan karena kepentingan lain, tetapi murni didasarkan pada kebutuhan organisasi. Pemerintah daerah membutuhkan pejabat yang mampu bekerja cepat, tanggap terhadap perubahan, inovatif, serta memiliki loyalitas tinggi terhadap daerah dan masyarakat Pohuwato,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati Saipul mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar senantiasa menjaga integritas, bekerja profesional, serta membangun sinergi lintas perangkat daerah demi mendukung keberhasilan program-program pembangunan daerah.

“Selamat bertugas. Jabatan yang diamanahkan kepada saudara adalah bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar. Tunjukkan integritas, profesionalisme, serta komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. Jadilah pemimpin yang menjadi teladan, menggerakkan semangat kerja, dan mampu memberi solusi atas setiap tantangan,” pesan Bupati Saipul.

Adapun nama-nama 22 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik, yaitu:
Zulkifli Umar (Asisten Pemerintahan dan Kesra), Bahari Gobel (Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan), Arman Mohamad (Kepala Dinas Pendidikan), Fitriyani H. Lasantu (Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman), Mahyudin Ahmad (Asisten Ekonomi dan Pembangunan), Sumitro Monoarfa (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Nizma Sanad (Kepala DP3AP2KB), Nikson Pakaya (Kepala Satpol PP), Kadir Amran (Kepala Dinas PMD), Fadli Sanad (Kepala Dinas Kominfo dan Statistik), Ibrahim Kiraman (Kepala Dinas Perindagkop dan UKM), Fidi Mustafa (Kepala Dinas Kesehatan), Refli Basir (Kepala Dinas Perikanan), Rusmiati Pakaya (Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga), Abdulmutalib Dunggio (Kepala BPBD), Yunus Mohamad (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP), Teti Alamri (Kepala BPKPD), Hamkawati Mbuinga (Sekretaris DPRD), Amrin Umar (Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan), Muzna Giasi (Kepala Dinas Pangan), Risdiyanto Mokodompit (Kepala Dinas PUPR), dan Kamri Alwi (Kepala Dinas Pertanian).

Dengan pelantikan ini, Bupati Saipul berharap seluruh pejabat dapat segera beradaptasi di lingkungan tugas masing-masing, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta berfokus pada pencapaian target-target pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan Pohuwato yang Sehat, Hijau, Handal, Agamis, dan Produktif (SIAAP).

The post Wajah Baru Pemerintahan Pohuwato, Bupati Saipul Lantik 22 Pejabat appeared first on Barakati ID.

The post Wajah Baru Pemerintahan Pohuwato, Bupati Saipul Lantik 22 Pejabat appeared first on Barakati ID.