Kota Gorontalo – Dinamika sosial kemasyarakatan dan isu perlindungan anak menjadi atensi krusial dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo. Di tengah keseriusan membenahi sektor infrastruktur perkotaan dan tata kelola lingkungan, pemerintah daerah didesak untuk tidak abai terhadap ancaman riil yang membayangi generasi usia sekolah di daerah.

Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea menegaskan, eskalasi problematika sosial saat ini memerlukan penanganan lintas sektor yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Ini adalah persoalan struktural yang tidak bisa dipikul secara tunggal oleh jajaran birokrasi pemerintah semata. Urusan pemeliharaan moral dan perlindungan generasi muda adalah tanggung jawab kolektif kita bersama,” ujar Wali Kota Adhan Dambea di sela-sela penyerapan aspirasi akar rumput.

Wali Kota menekankan bahwa institusi keluarga wajib dikembalikan fungsinya sebagai benteng pertahanan dan filter utama perlindungan anak. Berdasarkan hasil evaluasi di lapangan, pelemahan fungsi kontrol di ruang domestik serta minimnya intensitas pendampingan psikologis dari orang tua kerap kali membuka celah lebar bagi terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap anak.

Sebagai wujud langkah preventif sejak awal masa jabatannya, Pemerintah Kota Gorontalo sebenarnya telah menerbitkan surat edaran khusus. Regulasi tersebut secara eksplisit mendorong para orang tua untuk wajib meluangkan waktu berkualitas bersama anak setiap hari.

Bukan hanya itu, pembatasan dan pengawasan ketat terhadap operasional gawai (smartphone) pada anak dinilai kian mendesak. Hal ini menyusul banyaknya temuan kasus penyimpangan sosial yang berakar dari akses konten digital negatif yang tidak tersaring dengan baik.

“Tentu kita tidak boleh naif dengan hanya mengandalkan lembaran surat edaran di atas kertas. Perlu ada gerakan masif di lapangan yang melibatkan klaster tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penguatan internal lingkungan keluarga,” tegasnya.

Ke depan, Pemkot Gorontalo berkomitmen memperkuat metode pendekatan berbasis komunitas (community-based approach). Pemerintah daerah bakal menggandeng para ulama dan pemuka adat untuk mengintensifkan syiar pesan moral guna membentengi mentalitas warga di lingkungan permukiman.

Melalui forum RKPD ini, Pemerintah Kota Gorontalo resmi mengunci tiga klaster isu makro, yakni penataan sampah, normalisasi drainase, dan mitigasi kekerasan seksual terhadap anak. Ketiga poin krusial tersebut disepakati sebagai pekerjaan rumah (PR) bersama yang menjadi fondasi utama dalam penyusunan draf RKPD Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2027.

The post Kunci Tiga Pekerjaan Rumah: Cara Wali Kota Adhan Dambea Petakan Skala Prioritas Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Kunci Tiga Pekerjaan Rumah: Cara Wali Kota Adhan Dambea Petakan Skala Prioritas Daerah appeared first on Barakati ID.