DEPROV – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Gorontalo telah menyerahkan pandangan umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Pandangan ini disampaikan melalui Anggota Fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Gorontalo, Moh. Ikbal Al Idrus.

Dalam penyampaiannya, Ikbal menegaskan bahwa RAPBD merupakan instrumen strategis dalam menggerakkan pembangunan daerah serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran yang telah menyusun RAPBD 2026 sesuai dengan aturan dan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Ikbal Al Idrus.

Namun, Fraksi Gerindra juga memberikan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Beberapa catatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah – Fraksi Gerindra meminta pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta pemanfaatan sektor-sektor potensial seperti perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan.

2. Belanja Daerah – Fraksi Gerindra menyoroti turunnya belanja modal sebesar 87,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dinilai dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Fraksi Gerindra meminta agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

3. Pembiayaan Daerah – Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap struktur pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebesar Rp206 juta sebagai bentuk kehati-hatian fiskal. Namun, mereka mengingatkan bahwa tren penurunan SILPA yang signifikan perlu diantisipasi dengan perencanaan yang lebih realistis di masa depan.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah saran strategis kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, seperti optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan belanja modal untuk infrastruktur, pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Moh. Ikbal Al Idrus menekankan pentingnya pengurangan kegiatan seremonial dan belanja yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Fraksi Partai Gerindra memberikan dukungan penuh terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Kami berharap RAPBD ini dapat benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan kesejahteraan, serta memperkuat fondasi keuangan daerah secara berkelanjutan,” ungkap Ikbal Al Idrus.

Dengan diserahkannya pandangan umum ini, Fraksi Gerindra berharap RAPBD 2026 dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan Gorontalo yang maju, mandiri, dan sejahtera.

The post Gerindra Tekankan Optimalisasi PAD dan Infrastruktur di RAPBD 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Gerindra Tekankan Optimalisasi PAD dan Infrastruktur di RAPBD 2026 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo kembali menyoroti usulan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025. Kali ini, kritik datang dari anggota legislatif Partai Gerindra yang juga Ketua Fraksi, Syamsir Kiyai, terhadap alokasi anggaran forum grup diskusi (FGD) senilai Rp50 juta oleh salah satu dinas.

Menurut Syamsir, penganggaran FGD tersebut tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi belanja negara dengan melarang forum diskusi dan perjalanan dinas yang tidak penting.

“Alihkan saja. Kalau kita mau melakukan FGD, apa dampaknya untuk anak putus sekolah? Kalau anggaran Rp50 juta ini dialihkan untuk biaya sekolah anak-anak itu, pasti lebih terasa manfaatnya,” tegas Syamsir dalam rapat Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu lebih fokus pada program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan bagi anak putus sekolah.

Selain itu, Syamsir juga mempertanyakan capaian kinerja pemerintah provinsi sebelum akhirnya melakukan pergeseran anggaran. Ia menekankan bahwa proyek pembangunan di sisa tahun anggaran 2025 merupakan tanggung jawab bersama eksekutif dan legislatif.

“Saya sepakat ini proyek besar, tidak hanya milik Gubernur, tapi juga DPRD termasuk kami di Banggar. Hanya saja, peran kami lebih pada fungsi pengawasan,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Syamsir mengingatkan agar perencanaan APBD 2026 dilakukan lebih matang, sehingga tidak ada lagi program yang dinilai tidak relevan masuk dalam penganggaran.

The post Di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinas Provinsi Gorontalo Malah Anggarkan FGD Puluhan Juta appeared first on Barakati ID.

The post Di Tengah Efisiensi Anggaran, Dinas Provinsi Gorontalo Malah Anggarkan FGD Puluhan Juta appeared first on Barakati ID.