DEPROV – Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo memberikan sejumlah masukan terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan oleh Siti Nuraini Sompie selaku Juru Bicara Fraksi Gerindra dalam Sidang Paripurna ke-40 DPRD Gorontalo.

Menurut Siti, perubahan APBD merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tetap konsisten menjaga keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, maupun perubahan APBD.

“Hal ini merupakan cermin komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada akhirnya, bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Fraksi Gerindra juga menegaskan peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah provinsi,” ujar Siti.

Ia menekankan bahwa DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara masyarakat. Perubahan APBD, kata Siti, bukan sekadar penyesuaian angka dan alokasi anggaran, melainkan cerminan adaptasi atas dinamika perubahan yang terjadi, baik secara makro maupun mikro.

“Proses ini harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul di tengah dinamika pembangunan daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi Gerindra menilai penyikapan terhadap perubahan APBD 2025 membutuhkan kehati-hatian, kecermatan, serta keterlibatan semua pihak, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata dan berkeadilan.

Siti juga menyoroti bahwa hingga pertengahan tahun 2025, pengelolaan APBD Provinsi Gorontalo telah menunjukkan sejumlah pencapaian positif. Capaian itu meliputi peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, serta kualitas pelayanan publik yang terus diupayakan lebih baik, meski di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global maupun nasional.

“Fraksi Gerindra mengapresiasi Pemerintah Provinsi Gorontalo yang tetap mampu menjaga stabilitas fiskal daerah serta berupaya menyelesaikan program pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” pungkas Siti Nuraini Sompie.

The post Siti Nuraini Sompie: Setiap Rupiah dalam APBD 2025 Harus Tepat Sasaran untuk Rakyat appeared first on Barakati ID.

The post Siti Nuraini Sompie: Setiap Rupiah dalam APBD 2025 Harus Tepat Sasaran untuk Rakyat appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Gara-gara sembilan putra terbaik Gorontalo yang sedang studi di President University dibuat terlantar oleh Pemprov Gorontalo, Partai GERINDRA meminta Pj. Gubernur Hamka Hendra Noer untuk segera mengganti Sekda Provinsi Gorontalo supaya nasib ke-9 putra tersebut masih sempat diselamatkan.

Menurut Ketua Fraksi GERINDRA DPRD Provinsi, Sulyanto Pateda, ketelantaran anak-anak itu karena Sekda tidak mampu dan terlalu lamban dalam mengatasi persoalan kecil dan sepele soal kelanjutan beasiswa kepada 9 orang mahasiswa President University yang berlangsung dari zaman Rusli Habibie.

Sulyanto menyatakan demikian karena terpicu oleh tidak jelasnya nasib sembilan anak tersebut. “Anak-anak pintar ini telah menjadi korban kebijakan pemprov Gorontalo. Mereka harus mengadu kemana lagi kalau pemerintah provinsi merasa tidak bersalah atas nasib mereka?” tutur Sulyanto.

Bahkan menurutnya, dia dkk sedang mengkaji untuk menyelesaikan ini melalui jalur hukum. “Secara materiil dan non-materiil, juga secara psikologis dan mental, anak-anak tersebut sudah dirugikan, dibuat stress, tertekan, dan menyerah, akibat masalah ini. Kita kaji apakah mungkin dilanjutkan ke pengadilan,” kata Sulyanto.

Seperti diketahui, pada zaman Pemilu 2019 yang lalu, Gubernur Rusli Habibie menandatangani MoU dengan President University untuk membiayai anak-anak Gorontalo kuliah di situ, karena kampus tersebut termasuk dalam kampus terbaik di Indonesia.

Sembilan anak Gorontalo saja yang berhasil lulus tes tertulis setelah mendaftar di kampus tersebut dan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Beasiswa itu lancar-lancar saja sampai tersedak di awal 2022, dimana beasiswa ini ditangani oleh Sekretariat Daerah Provinsi, tidak lagi ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan sebagai OPD.

Akibatnya, pembayaran SPP dan dana lainnya bagi 9 mahasiswa itu di kampus tersebut menjadi terhenti. Menagih ke ortu mahasiswa, mereka tidak sanggup. Sementara kabar terakhir dari Sekretariat Daerah Bagian Kesra bahwa pemprov hanya membayar SPP dan tidak membayar biaya wajib asrama serta keperluan lainnya.

“Sebagian ortu mahasiswa tersebut sudah menjual sapi, kendaraan, kebun, dll, tetap saja tidak mampu menutupi biaya satu semester beserta iuran asrama kampus,” tutur salah satu dari 9 mahasiswa tersebut.

Sebagian ortu mahasiswa tersebut bahkan sudah menyerah. Apabila anaknya di drop-out dari President University karena tidak lunas membayar maka itu dianggap sudah takdir dan sang anak akan dikuliahkan lagi di Gorontalo dari nol.

Sekarang para putra terbaik Gorontalo ini sudah dikeluarkan dari asrama kampus dan menumpang tinggal di asrama Jakarta. Kita berharap mereka jangan sampai di-DO dari kampus, sebab mereka sudah di tahap membuat skripsi.

Keluhan tentang keadaan ini sudah disampaikan berulang-ulang kepada Pemprov. DPRD Provinsi juga telah berkali-kali mendesak Pemprov di rapat DPRD untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Sementara Penjabat Gubernur tinggal membutuhkan telaah teknis untuk memperpanjang MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) demi menyelamatkan nasib 9 putra tersebut.

Tetapi dari level Sekda terdengar hanya bayar SPP saja, tidak tangani dana lainnya.

“Saya kuatir, masalah ini jadi politis karena sudah mendekati Pemilu. Pak Penjagub perlu segera mengganti Sekda yang lamban agar substansi masalah-masalah bisa langsung teratasi dan tidak menjadi ranah politik dan hukum,” tegas Sulyanto.

Sejak awalnya sebelum Pemilu 2019, kata Sulyanto, Pemprov berjanji membayar penuh biaya para mahasiswa itu. “Katanya waktu itu akan ditanggung pemprov sampai selesai Wisuda, tapi ternyata Pemprov ingkar janji,” tegas Sulyanto. Karena janji beasiswa itulah 9 mahasiswa memilih kuliah di President University walaupun terterima di beberapa perguruan tinggi ternama.

Rupanya pemprov berhenti membayar pada saat para mahasiswa brilian itu sudah memasuki tahap akhir, yaitu skripsi.

“Kalau Sekda tidak segera diganti oleh bapak Pj Gubernur, maka semakin banyak persoalan tidak akan beres di pemprov seperti masalah janji beasiswa ini,” tandas Sulyanto.

The post GERINDRA Minta Pj. Gubernur Mengganti Sekda appeared first on Barakati ID.

The post GERINDRA Minta Pj. Gubernur Mengganti Sekda appeared first on Barakati ID.