DEPROV – Kehadiran Kapolda Gorontalo yang baru, Irjen Pol. Nurworo Danang, diharapkan mampu membawa energi segar serta terobosan konkret dalam menjawab berbagai persoalan penegakan hukum dan dinamika pelayanan publik di daerah.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS, Ramdan Liputo, menegaskan bahwa kepemimpinan baru di tubuh Polda Gorontalo tidak boleh sekadar meneruskan program rutin yang sudah berjalan, melainkan harus berani melahirkan inovasi pelayanan yang responsif terhadap keresahan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ramdan usai menghadiri rangkaian upacara serah terima jabatan Kapolda Gorontalo dari Irjen Pol. Widodo kepada Irjen Pol. Nurworo Danang, Selasa (6/10/2026).

“Harapannya secara umum, semoga Kapolda yang baru punya terobosan-terobosan terbaru mengenai penanganan hukum yang ada di Provinsi Gorontalo,” ujar Ramdan.

Ramdan menilai, pergantian pucuk pimpinan kepolisian daerah harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kualitas penegakan hukum. Menurutnya, jajaran kepolisian perlu lebih peka, berani, serta transparan dalam merespons setiap aduan maupun laporan kasus yang berkembang di tengah masyarakat.

Secara khusus, legislator PKS ini menyentil sejumlah isu panas yang belakangan menyita perhatian publik, baik persoalan internal kepolisian maupun dinamika pelayanan publik di kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

“Kalau ada beberapa kasus atau masalah yang sedang ramai, baik yang ada di internal kepolisian maupun di lembaga atau kantor bersama seperti Samsat yang sekarang sedang viral, mungkin itu juga bisa menjadi perhatian,” kata Ramdan.

Ia menjelaskan bahwa Samsat merupakan wadah pelayanan lintas instansi yang melibatkan Pemprov Gorontalo, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Oleh karena itu, penyelesaian polemik pelayanan di lembaga tersebut harus disikapi secara komprehensif sesuai porsi dan kewenangan masing-masing instansi demi memulihkan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Lebih lanjut, Ramdan mendorong agar Kapolda Irjen Pol. Nurworo Danang membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dan interaktif dengan DPRD Provinsi Gorontalo. Menurutnya, penguatan sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga legislatif sangat krusial dalam mengawal isu-isu kemasyarakatan serta keberlangsungan tata kelola pemerintahan daerah.

“Kecepatan dan ketepatan dalam memberikan respons menjadi faktor kunci mempertahankan kepercayaan publik. Melalui kolaborasi yang kuat antara Polda, DPRD, Pemprov, Pemkab/Pemkot, hingga seluruh elemen masyarakat, kita optimistis berbagai persoalan hukum dan pelayanan publik di Gorontalo dapat ditangani secara cepat, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.

The post Sentil Isu Viral di Samsat, Legislator PKS Minta Kapolda Baru Usut Tuntas Kasus Pelayanan appeared first on Barakati ID.

The post Sentil Isu Viral di Samsat, Legislator PKS Minta Kapolda Baru Usut Tuntas Kasus Pelayanan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Gorontalo akhirnya angkat bicara terkait polemik yang menyeret nama anggotanya, Mustafa Yasin, yang sempat tersandung masalah di Arab Saudi dan mangkir dari tugas kedewanan.

Melalui Ketua Fraksi PKS, Manaf Hamzah, disampaikan bahwa kembalinya Mustafa ke Indonesia menjadi bukti ia tidak menghindar dari tanggung jawab.

“Bahkan setelah pertama kali sampai, saya yang pertama kali dihubungi dan langsung mengarahkan Mustafa untuk konferensi pers agar semuanya jelas. Harus terbuka, jangan ada yang disembunyikan,” ujar Manaf, Senin (04/08/2025).

7 Sikap Resmi Fraksi PKS

Menanggapi dinamika tersebut, Fraksi PKS menyampaikan sejumlah poin sikap:

1. Tidak Membenarkan atau Membela
   Permasalahan Mustafa Yasin adalah urusan pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi.

2. Dukung Mekanisme Etik dan Hukum
   PKS mendukung proses yang dilakukan melalui Badan Kehormatan (BK) DPRD dan jalur evaluasi internal partai.

3. Tidak Ada Perlindungan Khusus
   PKS menegaskan bukan tempat berlindung bagi pelanggar etik atau hukum.

4. Kader Wajib Bertanggung Jawab
   Setiap kader harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara jujur dan transparan.

5. Mengajak Masyarakat Kawal Proses
   PKS mengajak publik mengawal proses ini secara objektif dan proporsional.

6. Komitmen Politik Bersih
   Transparansi dan ketegasan sikap adalah bagian dari etika politik yang dijunjung PKS.

7. Permintaan Maaf kepada Publik
   PKS menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait permasalahan ini.

Terkait Isu PAW

Menanggapi spekulasi soal Pergantian Antar Waktu (PAW), Manaf menegaskan PKS tidak akan gegabah mengambil keputusan.

“Kami siapkan opsi PAW sesuai prosesnya, tapi kami tidak bisa zolim hanya karena ingin terlihat tegas. Semua harus melalui mekanisme partai dan BK DPRD,” tegas Manaf.

Ia menambahkan bahwa Fraksi PKS akan tetap menjaga kinerja dan tidak terpengaruh oleh dinamika ini.

“Saya sebagai Ketua Fraksi memastikan agar kerja-kerja Fraksi tetap maksimal,” pungkasnya.

The post Fraksi PKS Minta Maaf ke Publik, Pastikan Transparansi Kasus Mustafa Yasin appeared first on Barakati ID.

The post Fraksi PKS Minta Maaf ke Publik, Pastikan Transparansi Kasus Mustafa Yasin appeared first on Barakati ID.