DPRD KABGOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo menggelar rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD), menyangkut pembahasan usulan perubahan APBD 2021 dan rancangan APBD 2022, di ruang sidang dewan.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Irwan Dai mengatakan rapat tersebut dalam rangka singkronisasi program APBD perubahan 2021 dan APBD 2022. Pasalnya saat ini seluruh penganggaran sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

“Sehingga kita berharap, sistem yang digunakan hari ini harus singkron dengan dokumen yang ada. Jangan hanya disistem jelas secara rinci kegiatannya, tetapi dokumennya masih dalam bentuk gelondongan.” Ujar Irwan Dai, (14/9/2021)

“Melalui rapat hari ini, kita menyampaikan kepada pemerintah daerah, agar dokumen yang dipersiapkan harus sesuai dengan SIPD,” Sambungnya

Selain itu pihaknya meminta kepada pemerintah daerah agar bisa tepat waktu sesuai aturan dan ketentuan yang ada dalam pengajuannya,” Terang Irwan.

“Seperti halnya penyampaian KUA PPAS, sesuai ketentuan bulan Agustus minggu pertama itu sudah masuk ke DPRD untuk dibahas. Kemudian minggu ke tiga ditetapkan, lalu kita masuk pada APBD. Sehingga KUA PPAS 2022 masuk, maka akan dibahas bersama-sama untuk pelaksanaan APBD 2022.” Jelas Irwan.

Tak hanya itu, wakil ketua DPRD Kabupaten Gorontalo mengingatkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan hal-hal yang sudah disampaikan oleh DPRD beberapa waktu lalu. Salah satunya soal gaji aparat desa yang satu bulan belum terbayarkan untuk bisa dianggarkan pada APBD perubahan.

“Kemudian pekerjaan yang sudah dilaksanakan tetapi belum terbayarkan, kalau boleh dibayar pada APBD-P. Karena ini menyangkut nama baik pemerintah daerah, mau tidak mau harus dibayarkan kepada ke pihak ketiga,” Pungkasnya

The post Gaji Aparat Desa Yang Belum Terbayar Diminta Dianggarkan Pada APBD Perubahan appeared first on Barakati ID.

The post Gaji Aparat Desa Yang Belum Terbayar Diminta Dianggarkan Pada APBD Perubahan appeared first on Barakati ID.