Gorontalo – Seratus tahun lagi, ketika orang ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Gorontalo pada 2025, mereka barangkali tidak akan membuka laporan tahunan pemerintah daerah atau risalah rapat yang tersimpan rapi di arsip negara.

Mereka justru akan membuka jejak digital, potongan video pendek, unggahan media sosial, dan rangkaian komentar yang pernah memenuhi media sosial. Dari sana, mereka akan menemukan satu pola penting. Gorontalo 2025 adalah potret kecil negara yang sedang belajar hidup di tengah derasnya arus viralitas.

Tahun itu, berbagai peristiwa terjadi. Sebagian berdampak pada kebijakan, sebagian lain bersifat personal. Namun hampir semuanya memperoleh perhatian publik bukan karena prosesnya, tapi karena tampilannya. Kamera ponsel kerap lebih menentukan arah percakapan publik dibandingkan mekanisme formal yang tersedia.

Salah satu contohnya adalah beredarnya video perjalanan dinas anggota dewan yang disertai narasi keras tentang penyalahgunaan anggaran. Frasa yang digunakan menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, dan emosi publik bergerak mendahului proses etik yang seharusnya ditempuh. Persepsi terbentuk oleh potongan visual, sementara penjelasan yang utuh datang belakangan.

Dalam konteks lain, sebuah ajang olahraga Gorontalo Half Marathon yang semestinya menjadi ruang kebersamaan, justru memunculkan perdebatan mengenai simbol dan representasi. Perhatian publik bergeser dari prestasi peserta ke persoalan nama yang tercantum pada medali. Olahraga, identitas, dan politik bertemu dalam ruang yang sama, dipercepat oleh media sosial.

Di Gorontalo Utara, sebuah video singkat menampilkan ekspresi seorang anggota legislatif yang kemudian dikenal sebagai “bibir viral”. Potongan visual itu beredar luas, memicu ejekan dan penilaian personal. Dalam hitungan jam, ekspresi wajah mengalahkan diskusi mengenai kinerja dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Di titik inilah publik sering lupa: demokrasi tidak pernah dirancang untuk bekerja secepat media sosial.

Fenomena tersebut menandai pergeseran cara publik menilai politik. Anggota DPRD Gorontalo Utara tidak lagi sepenuhnya dinilai melalui kerja legislasi atau keberpihakan anggaran, melainkan melalui momen visual yang kebetulan terekam dan berulang kali diputar.

Yang patut dicermati, sejumlah persoalan sosial dan kekerasan baru memperoleh perhatian serius setelah menjadi viral. Hal ini menunjukkan bahwa atensi publik dan sering kali respons institusi lebih cepat digerakkan oleh popularitas isu dibandingkan oleh mekanisme pelaporan yang sistematis. Keadilan, dalam kondisi tertentu, tampak bergerak mengikuti gelombang perhatian.

Jika seratus tahun lagi Gorontalo 2025 dipelajari, kemungkinan besar bukan daftar peristiwanya yang paling diingat, melainkan cara masyarakat bereaksi. Partisipasi warga meningkat, tetapi kedalaman dialog kerap tertinggal. Semua orang dapat bersuara, namun tidak selalu disertai kesediaan untuk mendengar dan memahami konteks.

Gorontalo tentu bukan satu-satunya daerah yang mengalami hal ini. Apa yang terjadi di sana merupakan miniatur tantangan demokrasi Indonesia di era digital. Media sosial memperluas ruang partisipasi, sekaligus menuntut kedewasaan baru dalam mengelola emosi, informasi, dan penilaian publik.

Seratus tahun ke depan, generasi berikutnya mungkin tidak lagi memperdebatkan siapa yang benar atau salah dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Namun mereka akan mencatat satu ciri zaman: pada 2025, demokrasi di banyak tempat dijalankan dalam bayang-bayang viralitas, di mana proses harus berjuang keras untuk tidak dikalahkan oleh potongan gambar. Pertanyaannya bukan seberapa cepat kita bereaksi, melainkan seberapa jauh kita mau berpikir sebelum ikut menyimpulkan.

The post JIKA 100 TAHUN LAGI ORANG MENCARI GORONTALO 2025 appeared first on Barakati ID.

The post JIKA 100 TAHUN LAGI ORANG MENCARI GORONTALO 2025 appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Gelaran Gorontalo Half Marathon (GHM) tahun ini menjadi lebih semarak dengan hadirnya water station swadaya yang digagas oleh komunitas pelari lokal. Inisiatif ini dipelopori oleh Icha Makno dan Meldian Musa, yang mengusung tema “Runners Support Runners.”

Water station tersebut tidak hanya menyediakan air mineral bagi peserta, tetapi juga berbagai camilan tradisional, kurma, dan energy gel sebagai tambahan energi bagi pelari. Uniknya, WS ini ditempatkan di kilometer 16, titik yang kerap disebut pelari sebagai “KM kritis” karena pada bagian tersebut stamina biasanya mulai menurun.

Menurut Meldian Musa, total donasi yang terkumpul untuk mendukung water station ini mencapai Rp7,5 juta. Dana tersebut tidak hanya berasal dari sesama pelari, tetapi juga dari masyarakat umum yang ingin berkontribusi terhadap kegiatan positif ini.

“Semangat kebersamaan ini luar biasa. Kami ingin menunjukkan bahwa pelari bisa saling mendukung bukan hanya di garis start dan finish, tapi juga di tengah perjalanan,” ungkap Meldian Musa.

Selain minuman dan makanan, water station ini juga menghadirkan penyanyi lokal untuk menghibur para pelari yang mulai kelelahan saat melewati titik tersebut. Suasana riang dan musik yang mengalun berhasil memotivasi banyak peserta untuk terus melangkah hingga garis akhir.

Icha Makno dan Meldian Musa berharap ke depan panitia lomba dapat memberi perhatian lebih terhadap keberadaan water station, karena titik istirahat semacam ini sangat membantu peserta untuk menjaga performa hingga akhir lomba.

“Semoga tradisi positif ini bisa terus berlanjut dan semakin berkembang di GHM tahun-tahun berikutnya,” tutup Meldian Musa.

The post Tak Sekadar Lari! Water Station Swadaya Ramaikan Gorontalo Half Marathon 2025 appeared first on Barakati ID.

The post Tak Sekadar Lari! Water Station Swadaya Ramaikan Gorontalo Half Marathon 2025 appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Gelaran akbar Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 kembali menjadi magnet bagi pelari lokal, nasional, maupun internasional. Ajang yang berlangsung pada 7 Desember 2025 di Lapangan Taruna Remaja, Kota Gorontalo, tercatat diikuti sekitar 5.000 peserta, menjadikannya salah satu event olahraga terbesar di Provinsi Gorontalo pada tahun ini.

Ribuan pelari memadati area start dengan semangat tinggi. Nuansa meriah terasa ketika peserta dari berbagai usia dan latar belakang membaur dalam satu arena kompetisi. Event ini terbagi dalam tiga kelas utama: 5K, 10K, dan 21K (Half Marathon), yang masing-masing memperebutkan podium melalui persaingan ketat.

Panitia resmi mengumumkan para pemenang untuk setiap kategori lomba sebagai berikut:

Kategori 5K

• Putra: Akbar — BIB 50109

• Putri: Milang Rajak — BIB 50539

Kategori 10K

• Putra: Herlanto Reago — BIB 10875

• Putri: Avril Refalita Seroy — BIB 10317

Kategori 21K (Half Marathon)

• Putra: Nofeldi Petingkolo — BIB 20221

• Putri: Asnida Aras — BIB 20133

Pelari-pelari pemenang tampil impresif dan berhasil mencatatkan waktu terbaik mereka, disambut tepuk tangan meriah dari penonton serta peserta lain.

Di tengah euforia kejadian, muncul persoalan serius yang mencoreng citra GHM 2025. Diketahui bahwa nomor BIB 20221 atas nama Nofeldi Petingkolo, yang dipakai juara 21K Putra, tidak sesuai dengan nama yang terdaftar dalam sistem panitia. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa BIB tersebut tercatat atas nama peserta lain, Gilang Ramadan, sehingga muncul dugaan adanya penukaran data yang tidak terdaftar dalam sistem.

Insiden tersebut menambah daftar catatan kritik terhadap penyelenggaraan GHM. Publik menilai panitia seharusnya menerapkan verifikasi yang lebih ketat, terutama saat pengambilan race pack dan pengecekan BIB di area start.

Buyung Hunto, salah satu peserta, menilai panitia perlu segera mengklarifikasi dan menyampaikan langkah korektif agar kepercayaan publik terhadap event ini tidak menurun di tahun-tahun mendatang.

Meskipun diwarnai polemik, Gorontalo Half Marathon 2025 tetap menjadi daya tarik besar bagi masyarakat dan komunitas pelari. Antusiasme peserta setiap tahun menunjukkan potensi besar event ini sebagai ajang lari berskala nasional.

“Profesionalitas panitia kini menjadi sorotan utama. Event sebesar GHM tidak hanya menuntut kemeriahan, tetapi juga ketelitian, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan,” ujar Buyung.

Para peserta dan publik kini menunggu langkah resmi panitia GHM 2025 dalam menyikapi kekeliruan BIB yang muncul, guna menjaga reputasi event ini di masa mendatang.

The post Panitia GHM 2025 Dikejar Pertanyaan soal Penukaran Data BIB appeared first on Barakati ID.

The post Panitia GHM 2025 Dikejar Pertanyaan soal Penukaran Data BIB appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, kembali mengeluarkan kebijakan yang menarik perhatian publik. Kali ini, ia melarang panitia Gorontalo Half Marathon (GHM) 2025 memanfaatkan jalan milik Pemerintah Kota Gorontalo sebagai lintasan lomba. Langkah ini bukan tanpa dasar. Adhan menegaskan, selama ini warga Kota Gorontalo yang mencoba mencari nafkah di trotoar sejumlah ruas jalan justru mendapat larangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo.

Pemprov Gorontalo mendasarkan larangan tersebut pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta PP No. 34 Tahun 2006. Selain itu, Pemprov juga mengklaim jalan tersebut adalah aset milik mereka. Padahal, Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014 memberikan ruang bagi UMKM untuk berjualan di trotoar, asalkan tidak bersifat permanen. Di lapangan, pelaku UMKM Kota Gorontalo yang berjualan di trotoar memang hanya menggelar dagangan secara non-permanen dan hanya beroperasi malam hari.

Kebijakan Adhan ini merupakan respons terhadap kekecewaan masyarakat yang merasa kesulitan ekonomi karena dibatasi kebijakan provinsi. Selain itu, Adhan juga menyoroti sikap panitia GHM yang dianggap kurang menghargai Pemerintah Kota. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gorontalo, Hermanto Saleh, mengungkapkan bahwa hingga Kamis, panitia belum hadir untuk membahas teknis jalur lomba, padahal surat mereka telah diterima sejak Senin.

Menurut Hermanto, pemaparan rute sangat penting agar Dinas Perhubungan bisa melakukan kajian lalu lintas dan memberikan rekomendasi kepada pimpinan daerah. Tanpa paparan tersebut, kajian teknis tidak dapat dilakukan.

Dengan demikian, masyarakat diimbau tidak salah dalam menilai kebijakan Wali Kota Adhan Dambea terkait pelarangan penggunaan jalan untuk lintasan GHM 2025.

The post Polemik GHM: Mengapa Jalan Kota Gorontalo Dilarang Dipakai? appeared first on Barakati ID.

The post Polemik GHM: Mengapa Jalan Kota Gorontalo Dilarang Dipakai? appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Polemik pelaksanaan Gorontalo Half Marathon (GHM) terus memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Sejumlah kritik mengalir dari berbagai kalangan, baik politisi maupun warga. Terbaru, Wali Kota Gorontalo menegaskan tidak akan memberikan izin pelaksanaan GHM di wilayah Kota Gorontalo. Keputusan ini berpotensi mempersulit jalannya even lari tersebut.

Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Mohammad Iqbal Alaydrus, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 24 November 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi IV berencana memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Gorontalo beserta jajarannya untuk memberikan penjelasan terkait kontroversi penyelenggaraan GHM.

“Insyaallah hari Senin kami akan memanggil Kadispora Provinsi Gorontalo dalam RDP untuk dimintai penjelasan terkait persoalan GHM ini,” ujar Iqbal kepada awak media.

Iqbal menilai, perdebatan mengenai GHM telah menimbulkan kegaduhan yang semakin luas di masyarakat, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. “Polemik ini sudah bergeser ke arah konflik politik antarpartai koalisi pendukung pemerintah. Hal itu tentu tidak sehat bagi iklim pemerintahan,” jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan, pihaknya tidak ingin polemik ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan hanya karena satu agenda olahraga. Apalagi, menurutnya, ribuan peserta telah mendaftar dan membayar biaya kontribusi untuk mengikuti kegiatan tersebut.

“Karena Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan mitra kerja Komisi IV, kami akan memanggil Kepala Dinas, Pak Danial Ibrahim, beserta jajarannya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif. Dari hasil RDP nanti, kami berencana mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Gubernur melalui pimpinan DPRD,” tutur Iqbal.

Saat ditanya apakah rekomendasi itu nantinya mencakup usulan pencopotan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Iqbal menjawab dengan diplomatis, “Kita akan lihat hasil keterangan mereka serta pertimbangan para anggota komisi,” pungkasnya.

The post Polemik Semakin Panas! Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Akan Panggil Kadispora appeared first on Barakati ID.

The post Polemik Semakin Panas! Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Akan Panggil Kadispora appeared first on Barakati ID.