Kota Gorontalo – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo untuk memekarkan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) menjadi instansi terpisah kini tengah mandek di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo. Keterlambatan respons birokrasi dari Pemprov ini memicu reaksi keras dari Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.

Menurut Adhan, pemecahan Disparpora merupakan langkah strategis Pemkot untuk memaksimalkan fokus pengelolaan di sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga agar program kerja berjalan lebih efektif.

“Selain itu, pemekaran ini juga bertujuan untuk memberikan ruang jenjang karier yang lebih luas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot yang selama ini terhambat akibat terbatasnya ketersediaan jabatan struktural,” jelas Adhan, Rabu (29/4/2026).

Sayangnya, ikhtiar penataan birokrasi tersebut terkesan dihalang-halangi oleh pihak Pemprov Gorontalo. Hal ini terbukti dari lambatnya tindak lanjut atas surat pengajuan Pemkot Gorontalo yang telah dilayangkan sejak 30 Maret 2026 lalu, namun baru mendapat balasan hampir sebulan kemudian, tepatnya pada Rabu, 29 April 2026.

“Hampir satu bulan surat kami baru dibalas. Itu pun terjadi setelah didatangi langsung oleh Kepala BKPSDM dan Kabag Ortala kemarin, tanggal 28 April,” ungkap Adhan dengan nada kecewa. “Kalau hanya urusan begini baru dibalas dalam waktu satu bulan, kacaulah jalannya pemerintahan.”

Lebih jauh, Adhan menyoroti isi surat balasan dari Pemprov yang dinilainya cukup janggal. Pemprov Gorontalo diketahui meminta Pemkot untuk melaporkan kondisi kemampuan fiskal daerah terkait wacana pemekaran dinas tersebut.

Terkait hal ini, Adhan menegaskan bahwa persoalan pembiayaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan ranah Pemkot. “Itu bukan urusan mereka untuk membiayai. Kita mampu, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita bahkan menyentuh angka 102 persen. Perlu saya tegaskan, usulan pemekaran yang kami sampaikan sudah dianalisis dan dikaji secara mendalam,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Adhan melayangkan pesan menohok kepada jajaran Pemprov Gorontalo, khususnya kepada Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail. Ia meminta agar kapasitas Pemprov sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah tidak dicampuradukkan dengan sentimen pribadi dalam ranah pemerintahan.

“Kami di Pemkot tidak pernah menghalang-halangi, apalagi mempersulit kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemprov Gorontalo di wilayah Kota Gorontalo. Semua kegiatan selalu kami izinkan, bahkan difasilitasi. Urusan pribadi jangan dibawa ke pemerintahan,” pungkas Adhan Dambea.

The post Sentil Gubernur Gusnar! Wali Kota Adhan Kecewa Pemisahan Disparpora Mangkrak di Pemprov appeared first on Barakati ID.

The post Sentil Gubernur Gusnar! Wali Kota Adhan Kecewa Pemisahan Disparpora Mangkrak di Pemprov appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mendampingi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dalam kegiatan penyerahan bantuan sapi kepada sejumlah kelompok ternak di Kecamatan Randangan dan Kecamatan Patilanggio, Senin (8/12/2025).

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sektor peternakan dan pemberdayaan kelompok usaha produktif di daerah.

Penyerahan simbolis dimulai di Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, di mana Gubernur dan Bupati disambut hangat oleh para anggota kelompok ternak yang didampingi Camat Randangan Saharudin Saleh serta Kepala Desa Omayuwa.
Suasana antusias tampak saat bantuan sapi diserahkan langsung oleh Gubernur kepada perwakilan kelompok penerima.

Setelah dari Randangan, rombongan melanjutkan kunjungan ke Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, tempat penyerahan bantuan berikutnya. Di lokasi ini, Gubernur dan Bupati diterima oleh Camat Patilanggio Bani Imra Kaluku, bersama para kelompok ternak penerima manfaat.
Acara berlangsung di lapangan Desa Dulomo dengan melibatkan seluruh anggota penerima bantuan dari dua desa di wilayah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya kepada Gubernur Gusnar Ismail, atas perhatian yang terus diberikan kepada masyarakat Pohuwato.

“Semoga bantuan dan perhatian dari pemerintah provinsi terus bertambah di masa mendatang,” ujar Bupati Saipul.

Ia juga berpesan kepada para kelompok ternak agar mengelola bantuan sapi ini secara bertanggung jawab, memeliharanya dengan baik, serta tidak menjualnya.

“Kalau bantuan ini dikelola dengan baik, hasilnya akan menambah pendapatan kelompok dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga,” harapnya.

Sementara itu, Camat Randangan Saharudin Saleh menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan 11 ekor sapi yang disalurkan untuk kelompok ternak di Desa Huyula dan Desa Omayuwa.
Kelompok ternak di Desa Omayuwa mendapatkan 6 ekor sapi, sedangkan Desa Huyula menerima 5 ekor sapi.

Senada dengan itu, Camat Patilanggio Bani Imran Kaluku juga mengapresiasi perhatian pemerintah provinsi melalui bantuan 20 ekor sapi untuk dua desa di wilayahnya.
Kelompok ternak di Desa Dulomo menerima 12 ekor sapi, sementara Desa Dudepo memperoleh 8 ekor sapi.

Pemberian bantuan ini diharapkan menjadi dorongan nyata bagi masyarakat Pohuwato dalam mengembangkan usaha peternakan yang berkelanjutan, memperkuat ekonomi lokal, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kemandirian kelompok.

The post Dorong Ekonomi Rakyat, Gubernur dan Bupati Pohuwato Salurkan Bantuan Sapi untuk Kelompok Ternak appeared first on Barakati ID.

The post Dorong Ekonomi Rakyat, Gubernur dan Bupati Pohuwato Salurkan Bantuan Sapi untuk Kelompok Ternak appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, menjadi saksi dimulainya pembangunan Percetakan Sawah Baru Tahun Anggaran 2025 yang ditandai dengan pemecahan kendi oleh Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, didampingi Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Senin (8/12/2025).

Momentum tersebut menjadi langkah awal memperkuat ketahanan pangan nasional dan daerah, sekaligus bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan TNI dalam menggerakkan sektor pertanian.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Komandan Korem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sihotang, jajaran Forkopimda Provinsi Gorontalo, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten, Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, unsur Kejari, serta tokoh masyarakat, perbankan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Acara simbolis ini menandai dimulainya konstruksi lahan sawah baru seluas 1.001,12 hektare, hasil kolaborasi antara TNI AD melalui Korem 133/NW, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, dan Kementerian Pertanian.

Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan, program ini merupakan hasil perjuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang berhasil meyakinkan Kementerian Pertanian akan potensi besar lahan di Pohuwato untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Kami berharap percetakan sawah ini pada musim tanam II tahun 2026 sudah berkontribusi terhadap peningkatan luas tanam dan produksi padi di Pohuwato,” ungkap Bupati Saipul.

Ia menjelaskan, tahap pertama konstruksi dilakukan melalui pola swakelola bersama TNI dengan luasan 1.001,12 hektare dan total anggaran sekitar Rp28 miliar lebih. Tahapan berikutnya akan disesuaikan dengan target luasan dan alokasi pemerintah pusat.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa perluasan ini akan mengoptimalkan pemanfaatan Irigasi Randangan yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR. Dengan beroperasinya irigasi secara penuh, program ini diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah.

“Dengan percetakan sawah sekitar 5.642 hektare ini, ke depan Pohuwato akan menjadi lumbung pangan daerah, mencapai swasembada, mengurangi angka kemiskinan, serta membuka lapangan pekerjaan baru,” tambahnya.

Sementara itu, Brigjen TNI Hardo Sihotang menegaskan bahwa pembukaan lahan pertanian ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan Provinsi Gorontalo.

“Kegiatan ini bukan hanya memperluas areal tanam, tetapi membangun fondasi kemandirian pangan bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Pohuwato,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa TNI akan bekerja secara profesional dan tepat waktu, mulai dari proses pembukaan lahan, konstruksi, hingga memastikan kesiapan area untuk ditanami.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan bahwa program cetak sawah seluas total 5.642 hektare akan dimulai dari tahap awal seluas 1.001,12 hektare yang sudah memiliki Survei Investigasi Desain (SID) dan perencanaan teknis siap kerja.

“Target penyelesaian tahap pertama sekitar 33 hari, dimulai sejak 28 November hingga 31 Desember 2025. Program ini sepenuhnya bersumber dari APBN dengan total anggaran Rp28,324 miliar,” ujarnya.

Dengan dimulainya program ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato optimistis pemanfaatan lahan pertanian di wilayah barat Gorontalo akan meningkat secara signifikan, menjadikan daerah tersebut salah satu pilar ketahanan pangan di Indonesia Timur.

The post Kerja Nyata Pemerintah dan TNI, Cetak Sawah Baru Resmi Dibuka di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Kerja Nyata Pemerintah dan TNI, Cetak Sawah Baru Resmi Dibuka di Pohuwato appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Gorontalo telah menyerahkan pandangan umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Pandangan ini disampaikan melalui Anggota Fraksi Gerindra yang juga Ketua Komisi 4 DPRD Gorontalo, Moh. Ikbal Al Idrus.

Dalam penyampaiannya, Ikbal menegaskan bahwa RAPBD merupakan instrumen strategis dalam menggerakkan pembangunan daerah serta mewujudkan visi dan misi kepala daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur beserta jajaran yang telah menyusun RAPBD 2026 sesuai dengan aturan dan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Ikbal Al Idrus.

Namun, Fraksi Gerindra juga memberikan sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan anggaran tahun 2026. Beberapa catatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah – Fraksi Gerindra meminta pemerintah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi sistem perpajakan, serta pemanfaatan sektor-sektor potensial seperti perdagangan, transportasi, dan jasa keuangan.

2. Belanja Daerah – Fraksi Gerindra menyoroti turunnya belanja modal sebesar 87,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dinilai dapat menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar. Fraksi Gerindra meminta agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

3. Pembiayaan Daerah – Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap struktur pembiayaan yang bersumber dari SILPA sebesar Rp206 juta sebagai bentuk kehati-hatian fiskal. Namun, mereka mengingatkan bahwa tren penurunan SILPA yang signifikan perlu diantisipasi dengan perencanaan yang lebih realistis di masa depan.

Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah saran strategis kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, seperti optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan belanja modal untuk infrastruktur, pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Moh. Ikbal Al Idrus menekankan pentingnya pengurangan kegiatan seremonial dan belanja yang tidak bermanfaat bagi masyarakat, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

“Fraksi Partai Gerindra memberikan dukungan penuh terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Kami berharap RAPBD ini dapat benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan kesejahteraan, serta memperkuat fondasi keuangan daerah secara berkelanjutan,” ungkap Ikbal Al Idrus.

Dengan diserahkannya pandangan umum ini, Fraksi Gerindra berharap RAPBD 2026 dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mewujudkan Gorontalo yang maju, mandiri, dan sejahtera.

The post Gerindra Tekankan Optimalisasi PAD dan Infrastruktur di RAPBD 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Gerindra Tekankan Optimalisasi PAD dan Infrastruktur di RAPBD 2026 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-43 yang digelar Senin (08/09/2025) siang, delapan fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo sepakat untuk membahas lebih lanjut mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Rapat ini diadakan di Ruang Paripurna DPRD Gorontalo.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo telah sepakat untuk membahas Raperda tersebut lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku di DPRD. “Delapan Fraksi sudah menyetujui Raperda ini dan akan dibahas kembali sesuai mekanisme yang ada di DPRD Provinsi Gorontalo,” ujar Thomas Mopili saat memimpin rapat.

Pentingnya pembahasan ini tak lepas dari upaya untuk menciptakan anggaran yang efisien, mengingat adanya penurunan dana transfer ke daerah. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa efisiensi anggaran akan terus dijaga hingga tahun 2026. “Dengan kondisi seperti ini, kami akan terus berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat,” ujar Gusnar.

Gusnar menambahkan bahwa dengan adanya penurunan dana transfer ke daerah, pemerintah daerah akan berfokus pada upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran yang ada. “Kondisi masyarakat Gorontalo saat ini belum memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari masyarakat, oleh karena itu, kami harus mencari solusi alternatif,” tegas Gusnar.

Rapat Paripurna tersebut diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara yang menandakan kesepakatan antara DPRD Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut mengenai Raperda APBD Tahun 2026. Keputusan ini menunjukkan komitmen kuat kedua belah pihak untuk mengelola anggaran daerah dengan cara yang efisien dan proaktif demi kemajuan Provinsi Gorontalo.

The post DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo Bahas APBD 2026, Komitmen Tinggi untuk Efisiensi Anggaran appeared first on Barakati ID.

The post DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo Bahas APBD 2026, Komitmen Tinggi untuk Efisiensi Anggaran appeared first on Barakati ID.