Pohuwato – Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Cetak Sawah di Kabupaten Pohuwato kembali digelar sebagai upaya mengejar target perluasan areal persawahan, dan tahun ini dilaksanakan di Hotel Aston Kota Gorontalo, Sabtu (28/02/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, bersama Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, yang menunjukkan kuatnya dukungan pemerintah provinsi dan TNI terhadap program ketahanan pangan di daerah.

Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Kepala Dinas Pertanian Pohuwato, Kamri Alwi, turut hadir mengikuti rakor. Sejumlah pejabat dan unsur terkait juga hadir, antara lain Danrem 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Toga Parlindungan Sihotang, Dandim 1313 Pohuwato Letkol Arm. Fiat Suwandana, S.Sos, Kepala Dinas Pertanian Provinsi, serta perwakilan instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan program cetak sawah.

Dalam rakor tersebut, dibahas berbagai hal terkait percepatan program, terutama menyangkut tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk pelaksanaan cetak sawah di Pohuwato. Sejumlah kendala teknis dan nonteknis di lapangan diakui menjadi tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target, sehingga diperlukan langkah korektif dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Bupati Saipul menjelaskan, jajaran TNI yang dikomandoi Pangdam XIII/Merdeka terus berupaya maksimal agar program percetakan sawah di Pohuwato dapat mencapai sasaran. Menurutnya, sinergi dan kebersamaan seluruh pihak, termasuk TNI, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program ini di lapangan.

Pemerintah Provinsi Gorontalo juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi, sembari melakukan konsultasi intensif dengan kementerian terkait di tingkat pusat. Hal ini dinilai penting mengingat dinamika dan kondisi di lapangan kerap menghadirkan tantangan baru yang harus diselesaikan secara bersama-sama, baik dari sisi regulasi, teknis pelaksanaan, maupun dukungan anggaran.

Bupati Pohuwato menegaskan agar Kepala Dinas Pertanian Pohuwato terus melakukan koordinasi secara intens dengan jajaran TNI serta Dinas Pertanian Provinsi. Ia berharap, melalui komunikasi yang terarah dan kerja sama yang solid, program percetakan sawah dapat berjalan lebih efektif dan pada akhirnya memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pangan di Pohuwato.

“Insyaallah atas perhatian gubernur dapat teratasi, karena melihat bahwa waktu yang terus berjalan kiranya ini bisa menjadi perhatian. Target sampai Maret nanti tentunya ini perlu untuk ditinjau kembali, karena hampir dapat dipastikan dengan kondisi yang berkembang dalam diskusi, dengan target waktu tersebut kemungkinan capaiannya tidak bisa tercapai,” terang Bupati Saipul.

Ia juga meminta agar Gubernur Gorontalo dapat mengonsultasikan kondisi tersebut kepada menteri terkait, khususnya terkait kemungkinan penyesuaian atau perpanjangan waktu pelaksanaan program. “Yang penting target 5 ribu sekian hektare dapat kita capai dengan baik. Kita semua akan berusaha untuk itu,” pungkasnya.

The post Waktu Kian Mepet, Bupati Saipul Minta Tenggat Program Cetak Sawah Ditinjau Ulang appeared first on Barakati ID.

The post Waktu Kian Mepet, Bupati Saipul Minta Tenggat Program Cetak Sawah Ditinjau Ulang appeared first on Barakati ID.

JAKARTA – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, secara resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) IX Huyula Heluma Lo Hulontalo (LAMAHU) di Gedung Menara Imperium Lantai 7, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (25/01/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Gusnar menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan selamat kepada seluruh pengurus dan keluarga besar LAMAHU yang telah menyelenggarakan musyawarah besar sebagai forum tertinggi organisasi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan secara pribadi, saya menyampaikan ucapan selamat melaksanakan Musyawarah Besar kepada seluruh pengurus LAMAHU. Semoga amanah yang dipercayakan ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan dedikasi, serta membawa kemajuan bagi organisasi dan kemaslahatan bagi seluruh warga Gorontalo di mana pun berada,” ujar Gusnar.

Menurutnya, Mubes bukan sekadar kegiatan rutin organisasi, tetapi merupakan forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan dan masa depan LAMAHU. Melalui forum ini, berbagai gagasan dan cita-cita bersama dapat dihimpun demi menjaga nilai-nilai luhur budaya Gorontalo, seperti semangat musyawarah untuk mufakat, saling menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Gubernur menegaskan bahwa LAMAHU memiliki peran penting sebagai wadah persatuan dan kekeluargaan bagi masyarakat Gorontalo, baik di daerah maupun di perantauan. Organisasi ini, lanjutnya, tidak hanya menjaga tali silaturahmi antaranggota, tetapi juga berperan besar dalam melestarikan adat, budaya, serta identitas kedaerahan di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

“LAMAHU diharapkan mampu tampil sebagai organisasi yang solid secara internal, adaptif terhadap perubahan, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah. LAMAHU bukan hanya simbol persatuan, tetapi juga motor penggerak kepedulian sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat,” tegas Gubernur Gusnar.

Lebih lanjut, Gusnar menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang LAMAHU sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah, terutama dalam menguatkan aspek spiritual, moral, dan peradaban masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan visi besar Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui rencana pembangunan Masjid Raya dan Islamic Center Gorontalo. Menurutnya, pembangunan tersebut tidak sekadar proyek fisik, tetapi merupakan simbol kemajuan peradaban Islam dan sekaligus pusat pembinaan umat, dakwah, pendidikan, serta kegiatan sosial-keagamaan di Gorontalo.

“Masjid Raya dan Islamic Center Gorontalo diharapkan menjadi ruang pemersatu umat dan tempat lahirnya nilai-nilai keislaman yang moderat, inklusif, dan rahmatan lil ‘alamin. Dari sini pula kita membina generasi muda Gorontalo secara spiritual, intelektual, dan sosial,” jelasnya.

Gubernur mengajak seluruh masyarakat, termasuk keluarga besar LAMAHU di perantauan, untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah, baik melalui doa, gagasan, jejaring, maupun kontribusi nyata sesuai peran masing-masing.

Secara khusus, Gusnar berpesan kepada para perantau Gorontalo agar tidak melupakan akar budaya dan jati diri daerah, serta tetap menjadi duta positif yang membawa nama baik Gorontalo melalui sikap, etos kerja, dan prestasi.

“Kepedulian terhadap kampung halaman adalah kekuatan moral yang akan terus menghubungkan perantau dengan tanah asalnya,” tutur Gubernur.

Di akhir sambutan, Gubernur Gusnar menyampaikan terima kasih kepada pengurus LAMAHU periode sebelumnya atas dedikasi dan pengabdiannya. Ia berharap kepengurusan baru dapat membangun kepemimpinan yang inklusif, berintegritas, dan berwibawa, demi mewujudkan LAMAHU yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Saya berharap Mubes IX LAMAHU ini dapat berlangsung dengan lancar, demokratis, dan penuh hikmah, serta menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan organisasi dan kemaslahatan warga Gorontalo,” pungkasnya.

The post LAMAHU Jadi Perekat Perantau, Gubernur Gusnar Dorong Penguatan Identitas Daerah appeared first on Barakati ID.

The post LAMAHU Jadi Perekat Perantau, Gubernur Gusnar Dorong Penguatan Identitas Daerah appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan pentingnya peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instrumen kontrol utama dalam menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang digelar di ruang pertemuan kantor BPK, Selasa (13/01/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel, Asisten III sekaligus Plh Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Thomas menyampaikan apresiasi tinggi atas dedikasi BPK dalam menjaga transparansi dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah. Ia mengibaratkan BPK sebagai “dokter keuangan” yang berperan mengatur pola pengelolaan keuangan agar terhindar dari “penyakit” administrasi maupun penyimpangan anggaran.

“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujar Thomas.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan BPK tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan menjadi pengingat dan bahan evaluasi agar seluruh penyelenggara pemerintahan lebih berhati-hati, tertib, serta memahami aturan secara menyeluruh.

“Temuan BPK harus kita jadikan bahan pembelajaran agar tata kelola keuangan ke depan semakin baik,” tambahnya.

Thomas juga menegaskan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditetapkan.

“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Jika sudah ditandatangani, maka wajib diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar kesalahan serupa tidak terulang di masa mendatang,” tegasnya.

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimisme terhadap sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia menilai kolaborasi yang solid menjadi kunci utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan harmonis, saling menguatkan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan BPK dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip good governance.

The post Layaknya Dokter Keuangan, BPK Dianggap Penyelamat Tata Kelola Daerah oleh Ketua DPRD appeared first on Barakati ID.

The post Layaknya Dokter Keuangan, BPK Dianggap Penyelamat Tata Kelola Daerah oleh Ketua DPRD appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Tepuk tangan memecah udara segar Desa Manunggal Karya, Kabupaten Pohuwato. Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, berdiri di atas panggung sederhana untuk menandai dimulainya pembangunan cetak sawah baru. Prosesi peresmian berlangsung meriah: spanduk besar berkibar, kamera wartawan menyorot setiap langkah, dan anggaran senilai Rp207 miliar dari APBN dipamerkan sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Ini bentuk perhatian Presiden Prabowo. Kita bekerja cepat, masyarakat mendukung,” ujar Gusnar dengan nada optimistis, seakan mengirim gelombang harapan ke seluruh petani di Kecamatan Randangan dan sekitarnya.

Ia menjelaskan, saat ini Gorontalo memiliki sekitar 25.000 hektare sawah produktif. Dengan tambahan lahan baru, pemerintah menargetkan produksi padi meningkat dan musim tanam bisa dilakukan hingga tiga kali setahun. Dalam suasana yang penuh antusiasme, harapan itu seolah mengalir lembut di antara ribuan hektare lahan yang akan segera dicetak.

Namun, optimisme dari tenda seremonial itu tak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Beberapa kilometer dari lokasi acara, kenyataan berbicara lain.

Di Kabupaten Pohuwato, khususnya di Kecamatan Duhiadaa dan Buntulia, sawah-sawah bukan sedang menunggu masa tanam, melainkan perlahan mati. Tanahnya retak, kering, dan kehilangan daya hidup.

Di tengah hamparan lahan gersang, seorang petani bernama Abdurahman Lukum berdiri termenung. Separuh hidupnya ia habiskan di sawah, namun kini hanya bisa menatap tanah yang dulu menjadi sumber harapannya.

“Sekitar 80 persen petani di Duhiadaa sudah menyerah. Takut gagal lagi,” tuturnya pelan.

Masalah utama datang dari air irigasi yang kini keruh dan pekat membawa sedimen lumpur. Endapan tebal membuat akar padi tak bisa tumbuh. Beberapa petani yang masih berusaha turun ke sawah justru mengalami gatal-gatal akibat buruknya kualitas air.

Dulu, karung-karung gabah menumpuk di rumah-rumah mereka. Anak-anak makan dari hasil panen sendiri. Kini, kenyataan berbalik.

“Banyak yang harus membeli beras untuk makan sehari-hari,” ujar Abdurahman dengan suara bergetar, menyimpan getir yang sudah terlalu lama ia tahan.

Kondisi ini turut menekan perekonomian desa. Biaya pengolahan sawah kini mencapai Rp6 juta per hektare, angka yang sulit dijangkau petani kecil. Pengusaha penggilingan padi yang selama ini menjadi penopang modal petani pun mulai tumbang. Beberapa bahkan berencana menjual mesin gilingan karena terjerat utang dan tak mampu lagi beroperasi.

The post Di Balik Tepuk Tangan Gubernur, Sawah Gorontalo Merana appeared first on Barakati ID.

The post Di Balik Tepuk Tangan Gubernur, Sawah Gorontalo Merana appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Ketua TP PKK Pohuwato, Selfi Mbuinga Monoarfa, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Provinsi Gorontalo, Jumat (5/12/2025).

Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pohuwato terhadap momentum bersejarah bagi seluruh masyarakat Gorontalo, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menciptakan kemajuan bersama.

Rapat Paripurna ke-64 tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili, dan dihadiri oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie, jajaran Forkopimda Provinsi, serta para bupati dan ketua DPRD se-Provinsi Gorontalo, termasuk Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento.

Usai mengikuti rangkaian sidang, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi dan harapan agar di usia ke-25 tahun, Provinsi Gorontalo semakin maju dan sejahtera di berbagai sektor pembangunan.

“Mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pohuwato, kami menyampaikan selamat Hari Ulang Tahun ke-25 untuk Provinsi Gorontalo. Semoga di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gorontalo semakin maju dan sejahtera sehingga manfaatnya dapat dirasakan hingga ke tingkat kabupaten,” ujar Saipul.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan provinsi. Menurutnya, Kabupaten Pohuwato yang berada di ujung barat Gorontalo perlu terus mendapatkan perhatian dalam pengembangan infrastruktur dan sektor-sektor produktif lainnya.

Ia juga berharap perhatian lebih di bidang pertanian, perikanan, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat agar dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga secara merata.

“Kami yakin, di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah, Provinsi Gorontalo akan semakin berkembang, maju, dan berdaya saing,” tutupnya dengan optimisme.

The post Bupati Saipul Hadiri HUT Provinsi Gorontalo, Titip Harapan untuk Pembangunan Merata appeared first on Barakati ID.

The post Bupati Saipul Hadiri HUT Provinsi Gorontalo, Titip Harapan untuk Pembangunan Merata appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menggelar Rapat Paripurna Tingkat II untuk membahas sekaligus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa itu dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Umar Karim, dalam laporannya menyebutkan bahwa revisi regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menata ulang struktur kelembagaan berdasarkan beban kerja, kondisi wilayah, kapasitas fiskal, serta urgensi urusan pemerintahan yang ditangani.

Menurut Umar, penataan ini mendesak dilakukan karena struktur OPD Provinsi Gorontalo saat ini dinilai belum efektif. Usai penataan pada 2022, jumlah OPD meningkat dari 27 menjadi 29, namun justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan penurunan efisiensi kinerja birokrasi.

Dalam proses pembahasannya, Pansus bersama Pemerintah Provinsi melakukan pendalaman substansi, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB, serta studi banding ke Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari praktik pemisahan Badan Keuangan dan Badan Pendapatan.

Umar memaparkan sejumlah poin perubahan penting dalam revisi perda tersebut, di antaranya:

• Penyesuaian konsideran “menimbang” dan “mengingat” agar lebih menonjolkan prinsip efektivitas, efisiensi, pembagian urusan, serta fleksibilitas organisasi.

• Penyempurnaan nomenklatur perangkat daerah, termasuk pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga. Penyesuaian ini dilakukan agar urusan kebudayaan tidak bercampur dengan aspek komersial sektor pariwisata.

• Perubahan pada sektor pekerjaan umum menyesuaikan hasil fasilitasi Kemendagri.

• Restrukturisasi sektor pertanian, termasuk penggabungan sub-bidang tanaman pangan dan hortikultura ke dalam Dinas Ketahanan Pangan serta perubahan nama Dinas Pertanian menjadi Dinas Peternakan dan Perkebunan.

• Pemisahan Badan Keuangan menjadi dua lembaga: Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

• Penataan ulang Badan Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

• Ketentuan peralihan yang menjamin pejabat saat ini tetap menjalankan tugas hingga penetapan pejabat baru. OPD hasil penataan akan efektif setelah anggaran dimasukkan pada APBD 2026 atau perubahan APBD tahun yang sama.

Pansus juga menegaskan pentingnya memastikan setiap urusan pemerintahan terfasilitasi secara tepat agar tidak terjadi stagnasi seperti pada urusan pertanahan yang sebelumnya belum tertangani maksimal.

Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas kerja intensif DPRD dan Pansus dalam menyelesaikan pembahasan, termasuk dua kali fasilitasi bersama Kemendagri. Ia menyoroti pentingnya pengaturan masa transisi karena berpengaruh terhadap psikologis ASN dan penyerapan anggaran daerah.

“Pejabat yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan dua mekanisme penyusunan APBD 2026, yaitu melalui input manual di SIPD sambil menunggu pengesahan SOTK baru, serta penginputan digital setelah perda disahkan agar tidak menghambat proses penganggaran.

Ia juga menambahkan, kinerja fiskal Provinsi Gorontalo tergolong baik secara nasional. Realisasi belanja daerah berada di peringkat ketujuh, sementara pendapatan menempati posisi kelima secara keseluruhan.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 ini, pemerintah berharap penataan kelembagaan daerah dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan membantu percepatan capaian target pembangunan daerah.

The post Demi Efisiensi, DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Susunan Perangkat Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Demi Efisiensi, DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Susunan Perangkat Daerah appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Penutupan Peran Saka Nasional tahun 2025 di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, menimbulkan rasa kecewa di kalangan warga Gorontalo. Bukan karena kegiatan, melainkan pilihan pakaian yang dikenakan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, saat menutup acara pada Sabtu (08/11/2025).

Menurut Adhan Dambea, busana yang dipakai Gusnar dinilai tidak memberi contoh yang baik kepada peserta dan justru memalukan daerah. Adhan menegaskan bahwa sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Pramuka Gorontalo, seharusnya Gusnar mengenakan pakaian Pramuka pada penutupan acara. Ia menyatakan, “Itu memalukan Gorontalo, pakai batik, baru sekadar pakai kacu. Dan dia justru menutup kegiatan itu.”

Adhan menambahkan meski tidak terlalu aktif di organisasi non formal yang dipimpin Budi Waseso tersebut, ketika pernah mengikuti kegiatan Pramuka dulu, biasanya pembuka dan penutup kegiatan mengenakan seragam Pramuka lengkap. “Ini hanya pakai batik. Sebagai warga Gorontalo saya sangat malu, karena ada 34 perwakilan provinsi yang mengikuti Peran Saka ini,” ujar Adhan.

The post Tutup Peran Saka Nasional Pakai Batik, Adhan: Gubernur Bikin Malu Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Tutup Peran Saka Nasional Pakai Batik, Adhan: Gubernur Bikin Malu Daerah appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar Rapat Paripurna ke-26 dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2024, Senin (16/06/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Gorontalo, Thomas Mopili, didampingi oleh Wakil Ketua I Ridwan Monoarfa, Wakil Ketua II Lao Ode Haimudin, serta Wakil Ketua III Sulyanto Pateda. Turut hadir dalam rapat tersebut Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Thomas Mopili menyampaikan bahwa pihak DPRD belum dapat menyampaikan tanggapan secara keseluruhan terhadap laporan yang disampaikan oleh Gubernur, mengingat naskah laporan cukup tebal dan membutuhkan waktu untuk dikaji secara menyeluruh.

“Naskahnya cukup tebal. Tapi sebentar kita akan otak-atik dan dibicarakan. Kami akan tanggapi semua isi laporan, apakah berkesesuaian dengan kondisi riil tahun 2024,” ujar Thomas.

Ia menegaskan bahwa meskipun laporan tersebut telah diterima oleh delapan fraksi di DPRD, hal itu bukan berarti laporan langsung disetujui, melainkan akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD.

“Delapan fraksi menyatakan menerima untuk dibahas di Badan Anggaran, jangan sampai salah diartikan. Ini baru tahap pembahasan,” tegas Thomas Mopili.

Rapat ini menjadi bagian awal dari proses evaluasi dan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, yang akan berlanjut ke tahapan pembahasan teknis bersama Badan Anggaran dan mitra kerja eksekutif.

The post Thomas Mopili: Laporan Gubernur Soal APBD 2024 Akan Ditelaah Mendalam oleh DPRD appeared first on Barakati ID.

The post Thomas Mopili: Laporan Gubernur Soal APBD 2024 Akan Ditelaah Mendalam oleh DPRD appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Juru Bicara Partai GERINDRA Gorontalo, Wahidin Ishak, mengatakan bahwa sikap partai berbeda dengan sikap pribadi. Kalau sikap pribadi, itu tergantung pribadi itu masing-masing. “Kalau sikap partai, ya tentu tergantung pada korwil, Sekjen dan Ketua Harian Partai. Kita di daerah menyesuaikan semuanya dengan DPP,” ungkap Wahidin.

Ibaratnya, lanjut Wahidin, sama dengan partai lain, pengurus di GERINDRA loyal terhadap keputusan Ketua Umum Prabowo Subianto. “Kita di daerah ini seperti anak kos yang hanya numpang tinggal, pemilik partai ini ya DPP, begitu,” kata Wahidin.
Kader yang sempat dicalegkan oleh GERINDRA tersebut mengatakan hal itu ketika ditanyakan tentang kemana arah koalisi partai GERINDRA Provinsi Gorontalo setelah Pilkada baru-baru ini.

Diketahui, GERINDRA adalah salah satu Pilar yang dengan gigih memperjuangkan agar Gusnar Ismail jadi Gubernur Gorontalo. Pilar lainnya adalah Partai GOLKAR dan partai DEMOKRAT. Mereka dikenal sebagai Three Musketeer untuk kemenangan koalisi GAS.
Di kemudian hari koalisi itu memenangkan Pilkada. Lalu muncul berita bahwa sikap politik partai GERINDRA belum jelas terhadap Gusnar-Idah yang sudah mereka usung.

“Begini teman-teman wartawan. GERINDRA ini adalah partai komando. Kami lebih loyal kepada partai daripada kepada figur. Jadi kita masih sedang menunggu bagaimana sikap DPP nanti. Ini kan sudah level Gubernur bos…., jadi sudah bukan kewenangan DPD lagi untuk arah sikap partai. Begini lah ya, pokoknya kalau sudah ada perintah dari DPP maka saya akan umumkan ya… Mohon sabar ya,” tandas Wahidin Ishak.

The post Jubir GERINDRA: Sikap Resmi Partai Belum Ada appeared first on Barakati ID.

The post Jubir GERINDRA: Sikap Resmi Partai Belum Ada appeared first on Barakati ID.