DEPROV – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyoroti persoalan serius terkait status lahan sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo.

Hamzah mengungkapkan, dari total 71 SMA di Gorontalo, sekitar 40 sekolah masih menghadapi masalah kepemilikan lahan, termasuk status sertifikat tanah yang belum jelas.

“Masalah SMA ini cukup banyak. Dari 71 SMA, ada sekitar 40-an yang bermasalah dengan lahan, termasuk sertifikatnya. Ini sudah kami minta agar Dinas melalui Kabid SMA memberikan data lengkap,” jelas Hamzah.

DPRD, kata Hamzah, meminta rekapitulasi wilayah, detail permasalahan, dan estimasi anggaran penyelesaian agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Ia menegaskan, jika tidak segera diselesaikan, masalah ini berpotensi menimbulkan gugatan dan bahkan pembongkaran bangunan sekolah.

“Kami minta rekap wilayah, masalahnya apa saja, dan berapa kebutuhan anggarannya. Ini sangat berisiko kalau sampai digugat. Bisa saja terjadi pembongkaran,” tegasnya.

Hamzah juga menyinggung usulan anggaran dalam Perubahan APBD yang diajukan untuk penanganan masalah ini, yakni sekitar Rp3 miliar lebih untuk SMA dan SMK.

The post Hamzah Muslimin: 40 SMA di Gorontalo Terancam Sengketa Lahan appeared first on Barakati ID.

The post Hamzah Muslimin: 40 SMA di Gorontalo Terancam Sengketa Lahan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dalam kegiatan reses masa persidangan tahun 2024–2025, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang berlangsung di Jl. Delima, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi.

Dalam sesi tatap muka dengan masyarakat, Hamzah menerima keluhan terkait bantuan usaha mikro yang hanya bernilai Rp1 juta, yang dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pelaku UMKM di lapangan. Warga menilai nilai tersebut terlalu kecil dibandingkan dengan biaya riil untuk menjalankan atau mengembangkan usaha.

“Bantuan UMKM sebesar satu juta rupiah belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pelaku usaha. Kami butuh bantuan yang lebih realistis agar usaha kami bisa benar-benar tumbuh,” ungkap salah satu warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Hamzah mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dulu menyuarakan hal ini kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Gorontalo sebelum reses berlangsung. Ia bahkan telah mengusulkan agar nilai bantuan dinaikkan minimal menjadi Rp2,5 juta, dan idealnya Rp5 juta per pelaku usaha.

“Sebelum Bapak/Ibu menyampaikan, saya sudah bicarakan dengan Dinas Perindag. Saya sudah usulkan agar minimal bantuannya Rp2,5 juta. Kalau saya pribadi berharap bisa Rp5 juta,” jelas Hamzah.

Menurutnya, penguatan ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan UMKM, yang merupakan penggerak utama ekonomi masyarakat bawah.

“Jangan pernah bermimpi daerah kita bisa maju kalau UMKM di bawah tidak bergerak. UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita,” tegasnya.

Hamzah juga menyampaikan kabar baik, bahwa setelah melakukan koordinasi dengan Dinas Perindag, telah ada kesepakatan untuk menaikkan nominal bantuan UMKM pada tahun anggaran berikutnya.

“Alhamdulillah, ada angin segar. Tahun depan kami sudah bersepakat dengan Dinas Perindag untuk menaikkan bantuan menjadi Rp2,5 juta,” ungkapnya di hadapan warga.

Selain isu UMKM, masyarakat juga menyuarakan kekhawatiran terkait minimnya lapangan kerja bagi lulusan sarjana. Hamzah menegaskan bahwa hal ini juga menjadi perhatian serius, dan pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru, khususnya yang melibatkan generasi muda.

The post Hamzah Muslimin: Ekonomi Daerah Tak Akan Kuat Tanpa Pergerakan UMKM appeared first on Barakati ID.

The post Hamzah Muslimin: Ekonomi Daerah Tak Akan Kuat Tanpa Pergerakan UMKM appeared first on Barakati ID.