Kota Gorontalo – Kritik terhadap penanganan sampah di Kota Gorontalo yang disampaikan oleh Syawal Hamjati mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuai tanggapan tegas dari Hadi Sutrisno, Juru Bicara Wali Kota Gorontalo.

Menurut Hadi, tidak ada yang salah dengan kritik yang disampaikan terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di ibu kota Provinsi Gorontalo tersebut. Namun, ia menilai kritik seharusnya juga diiringi dengan kontribusi nyata di lapangan.

“Kalau sudah berkontribusi, tentu patut diapresiasi. Tapi kalau belum, seharusnya Syawal malu dengan anak-anak Pramuka yang masih duduk di bangku SD. Mereka sudah turun langsung bersama pemerintah membersihkan lingkungan masjid dan sekolah melalui gerakan Pramuka Penjaga Lingkungan,” ujar Hadi saat dikonfirmasi, Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unsur masyarakat. Hadi mendorong semua pihak untuk tidak hanya menyampaikan kritik di media, tetapi juga terlibat aktif lewat aksi nyata.

Lebih lanjut, Hadi menjelaskan mekanisme pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Gorontalo telah diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). TPS berfungsi sebagai tempat penampungan sampah sementara sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menggunakan gerobak motor listrik (Getor) yang kini tersedia di seluruh kelurahan.

“Jadi sistem pengangkutan sudah berjalan. Setelah sampah rumah tangga diangkut oleh Getor listrik, barulah dibawa ke TPA sesuai jadwal dan zonasinya,” jelasnya.

Hadi juga meminta pihak yang kerap melayangkan kritik agar melihat lebih luas capaian Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengatasi permasalahan sampah.

“Pak Wali Kota sudah berjuang sekuat tenaga. Lihat saja di berbagai media dan media sosial, banyak inovasi dan kebijakan beliau terkait persoalan ini. Mungkin Syawal kurang membaca,” ujar Hadi.

Tak berhenti di situ, Hadi juga menaruh kecurigaan terhadap motif di balik kritik yang hanya diarahkan pada Pemerintah Kota Gorontalo, padahal persoalan serupa terjadi pula di wilayah lain.

“Saya jadi curiga, jangan-jangan ada tendensi lain di balik kritik ini,” tutur Hadi sembari tersenyum.

Hadi menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa untuk berkolaborasi mendukung langkah pemerintah dalam mewujudkan Kota Gorontalo yang bersih dan bebas sampah.

The post Pramuka Sudah Bergerak, HMI Dinilai Hanya Kritik Tanpa Aksi appeared first on Barakati ID.

The post Pramuka Sudah Bergerak, HMI Dinilai Hanya Kritik Tanpa Aksi appeared first on Barakati ID.

Gorontalo – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo mendesak Pemerintah Kota Gorontalo, melalui Dinas Kesehatan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Puskesmas Sipatana. Desakan ini muncul setelah adanya dugaan kelalaian dalam pelayanan publik di puskesmas tersebut.

Peristiwa bermula ketika salah seorang warga meminta layanan ambulans untuk mengevakuasi pasien dalam kondisi gawat darurat. Namun, permintaan tersebut diduga ditolak karena sopir ambulans tengah mengikuti kegiatan turnamen bola voli dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional.

Menurut HMI, alasan tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga mencerminkan lemahnya manajemen pelayanan dasar di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pernyataan Resmi HMI Cabang Gorontalo

Wakil Sekretaris Bidang PAO HMI Cabang Gorontalo menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kelalaian serius dalam pelayanan publik.

“Kami mengecam keras kelalaian yang terjadi di Puskesmas Sipatana. Ambulans adalah fasilitas vital yang wajib siaga dalam kondisi apa pun, terutama dalam situasi darurat. Mengatasnamakan kegiatan olahraga sebagai alasan ketidaksiapan pelayanan merupakan bentuk pembenaran keliru yang mencoreng tanggung jawab publik,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan berkaitan langsung dengan nyawa manusia.

“Ini bukan masalah administratif, ini soal keselamatan manusia. Nyawa warga tidak boleh dikorbankan hanya karena kegiatan seremonial,” tambahnya.

Kunjungan Ombudsman dan Absennya Kepala Puskesmas

Menindaklanjuti laporan masyarakat, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Gorontalo melakukan kunjungan ke Puskesmas Sipatana. Namun, dalam kunjungan tersebut, Kepala Puskesmas tidak dapat ditemui dengan alasan sedang sakit.

HMI menilai, ketidakhadiran pimpinan puskesmas justru menimbulkan tanda tanya di tengah kebutuhan publik akan transparansi dan akuntabilitas pelayanan kesehatan.

“Ketika publik meminta penjelasan, pemimpin tidak boleh bersembunyi,” tegas perwakilan HMI.

Tiga Tuntutan HMI Cabang Gorontalo

Sebagai bentuk tindak lanjut, HMI Cabang Gorontalo menyampaikan tiga tuntutan resmi:

1. Dinas Kesehatan Kota Gorontalo diminta segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja Puskesmas Sipatana.

2. Pihak yang terbukti lalai harus dijatuhi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Standar operasional prosedur (SOP) penanganan kegawatdaruratan harus diperbaiki serta diawasi secara ketat agar kejadian serupa tidak terulang.

HMI menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata dari pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan dasar di Kota Gorontalo, khususnya di Puskesmas Sipatana.

Pelayanan kesehatan, menurut HMI, merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh negara tanpa alasan birokratis atau kelalaian institusional.

The post Ambulans Tak Siaga, Warga Dirugikan! HMI Tuntut Evaluasi Pelayanan Puskesmas Sipatana appeared first on Barakati ID.

The post Ambulans Tak Siaga, Warga Dirugikan! HMI Tuntut Evaluasi Pelayanan Puskesmas Sipatana appeared first on Barakati ID.

Gorontalo, 19 September 2025 – Kemarahan publik atas pernyataan kontroversial Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, terus meluas. Dalam video yang kini viral di berbagai platform media sosial, Wahyudin terdengar menyatakan:

“Kita rampok saja uang negara, biar negara ini makin miskin. Aman, kita ke Makassar saja. Nanti 2031 sudah habis.”

Pernyataan yang dianggap sangat tidak pantas dan melecehkan akal sehat rakyat itu mendapat reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo. Melalui Kabid PTKP HMI Cabang Gorontalo, Syawal Hamjati, organisasi mahasiswa ini menyampaikan sikap tegas: Wahyudin Moridu harus dipecat!
Tak cukup hanya dengan permintaan maaf atau pembelaan basa-basi, HMI menilai tindakan Wahyudin telah melanggar etika sebagai wakil rakyat dan merusak kepercayaan publik.

“Kami meminta Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera mengambil tindakan tegas. Jangan hanya diam dan membiarkan pengkhianatan terhadap rakyat terjadi di depan mata!” ujar Syawal.
Sebagai partai yang mengusung Wahyudin Moridu, PDIP diminta tidak cuci tangan dalam kasus ini. HMI menilai, jika PDIP mengklaim sebagai partai yang berpihak pada wong cilik, maka saat inilah waktu untuk membuktikannya.

“Kalau PDIP masih mau disebut partai rakyat, maka pecat Wahyudin! Ini bukan soal politik lagi, ini soal moral dan keberpihakan terhadap keadilan. Jangan lindungi politisi busuk demi kepentingan partai,” kalo memang PDIP merupakan partai yang selalu berpihak pada rakyat dengan slogan Wong Cilik maka ini adalah waktu yang tepat untuk partai melalui hirarki kepartaian yang dalam hal ini DPW partai PDIP untuk dapat merekomendasikan ke DPP PDIP agar segera memecat Wahyudi Moridu dari anggota legislatif Provinsi Gorontalo Fraksi PDIP ini menunjukan bahwa partai bukan hanya sebatas kendaraan poltik namun adalah wadah yang mampu berdiri di garda terdepan untuk memperjuangakan hak rakyat tegas Syawal.

Bagi HMI, Lebih dari Sekadar Candaan – Ini Penghinaan terhadap Rakyat, pernyataan Wahyudin bukanlah sekadar salah ucap atau candaan yang kelewat batas. Ucapan tersebut adalah indikasi mentalitas korup dan arogansi elit politik yang merasa kebal hukum.

“Ini bukan candaan. Ini bentuk penghinaan terang-terangan terhadap rakyat yang sedang susah. Ini harus jadi preseden penting: tidak ada tempat bagi politisi semacam ini di lembaga wakil rakyat.”

HMI Cabang Gorontalo menegaskan, mereka akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika DPRD dan PDIP tidak segera bertindak, maka gelombang perlawanan mahasiswa dan rakyat akan terus membesar.

“Kami tidak akan diam. Jika institusi tak bergerak, maka rakyatlah yang akan bicara!”

The post HMI Cabang Gorontalo Desak Pemecatan Wahyudin Moridu: PDIP Jangan Tinggal Diam! appeared first on Barakati ID.

The post HMI Cabang Gorontalo Desak Pemecatan Wahyudin Moridu: PDIP Jangan Tinggal Diam! appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, menerima massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gorontalo di kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, di mana massa menyampaikan berbagai tuntutan terkait isu-isu penting yang tengah berkembang di masyarakat.

The post Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Terima Massa Aksi dari HMI Gorontalo di Kantor DPRD appeared first on Barakati ID.

The post Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Terima Massa Aksi dari HMI Gorontalo di Kantor DPRD appeared first on Barakati ID.