DPRD KABGOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dari Fraksi Hanura Gerindra Suwandi Musa memberikan teguran kepada Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo untuk menunggu hasil audit BPKP sebelum melunasi tunggakan proyek di Tahun 2020, hal ini diungkapkannya saat rapat LKPJ, di Aula Dulohupa, (5/4/2021).

Menurut Suwandi ada tujuh pengerjaan yang menggunakan dana alokasi umum 2020, namun hingga sampai saat ini mengalami penundaan pembayaran, Sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama, maka Suwandi meminta kepada Dinas Pertanian menunggu hasil Audit dari pihak BPKP.

“Pembayaran hutang caranya melalui hasil audit BPKP, disitu ada bentuk pengakuan pemerintah daerah baru bisa dianggarkan. Jangan sampai belum ada audit BPKP teman-teman sudah mencantumkan kegiatan yang sama hanya untuk menutupi hutang dan itu salah, karena akan jadi fiktif,”

“Harusnya tunggu hasil audit dulu baru dianggarkan di perubahan,” Kata Suwandi.

Kata Suwandi saran tersebut mengacu pada penegasan pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa tunggakan pembayaran hutang kegiatan di Tahun 2020 harus dianggarkan melalui APBD Perubahan setelah di audit, yang kemudian melahirkan pengakuan hutang oleh pemerintah daerah.

Sementara itu, Mirza Laya kepala seksi Irigasi lahan dan pembiayaan Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo ditempat yang sama mengakui, soal tunggakan tujuh proyek tersebut belum lunas dibayarkan sampai saat ini, karena masih menunggu hasil audit BPKP.

“Satu kegiatan rehapan kantor rencana akan dibayarkan pada anggaran induk dengan menunggu hasil rekomendasi BPKP bahwa ini adalah hutang di Tahun 2020 kemarin. Dan untuk sisanya akan dibayarkan dianggaran perubahan, karena anggarannya waktu itu masuk di perubahan,” Jelas Mirza.

Dirinya juga membeberkan tujuan proyek pengerjaan yang mengalami penunggakan diantaranya, pembuatan jalan tani Desa Biluhu Timur Kecamatan Biluhu, dan Desa Puncak Kecamatan Pulubala, pengadaan bibit cengkeh, bibit pala, konsultasi pengawasan bangunan rehab kantor pertanian, jasa pengawasan konsultasi Usaha tani.

“Jumlah total yang harus dibayarkan kurang lebih Rp. 881.745,” Tutup Mirza.

The post Dinas Pertanian Kabgor Diminta Lunasi Hutang Setelah Ada Hasil Audit BPKP appeared first on Barakati ID.

The post Dinas Pertanian Kabgor Diminta Lunasi Hutang Setelah Ada Hasil Audit BPKP appeared first on Barakati ID.