KOTA GORONTALO – Atas nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan sebagai wakil ketua yang membidangi otonomi daerah, Wali Kota Gorontalo Marten Taha, sangat setuju otonomi daerah dievaluasi.

Menurutnya, hampir seperempat abad dengan berbagai perubahan undang-undang dan berbagai turunannya sebenarnya telah usang jika berbicara tentang bagaimana memperkuat otonomi daerah untuk Indonesia sejahtera pada 2045.

“Jika begitu terus, angan-angan kita di 2045 untuk Indonesia sejahtera tidak akan tercapai. Ini pengalaman kami di daerah,” ungkap Wali Kota Marten Taha pada simposium nasional majelis pembangunan daerah ICMI dengan tema memperkuat otonomi daerah menuju Indonesia sejahtera pada tahun 2045, (10/1/2023). Bertempat di balai kota Bogor, Jawa barat.

Marten mengatakan, undang-undang otonomi daerah ini sebenarnya hanya ada dua yang diminta, pertama kemandirian daerah kedua ada afirmasi ke daerah.

“Kemandirian daerah tugas kami, bagaimana kami bisa mengelola sumber daya alam, mengelola sumber daya manusia, mengelola seluruh aset kami dan memberdayakan seluruh potensi yang ada di daerah untuk kemandirian daerah,” lanjut Marten.

Marten menggambarkan, kemandirian bisa diberikan kepada daerah asal daerah itu diberikan sedikit kebebasan, tapi sekarang malah sebaliknya. Justru banyak urusan-urusan yang ada di daerah diambil dari pusat.

Sehingga tak bisa diseragamkan, nah hal inilah yang menjadi perhatian terkait kemadirian dipembaharuan Otonomi Daerah. Marten menyebut jika ada pembaruan otonomi daerah yang lebih mandiri maka program-program di daerah akan bisa berjalan dengan maksimal.

“Jadi tidak lagi tumpang tindih dengan pemerintah pusat, terlebih jika program tersebut tengah berjalan,” ujarnya.

The post Wali Kota Marten Taha Setuju Otonomi Daerah Dievaluasi appeared first on Barakati ID.

The post Wali Kota Marten Taha Setuju Otonomi Daerah Dievaluasi appeared first on Barakati ID.