Pohuwato – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato terus memutar otak untuk menakhodai jalannya roda pembangunan di tengah badai pengetatan fiskal. Keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pusat kini menjadi tantangan utama yang memaksa daerah melakukan skala prioritas.

Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga mengungkapkan bahwa situasi sulit ini merupakan fenomena nasional yang melanda hampir seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya di Bumi Panua. Dampak domino dari pengetatan ini memicu keterlambatan realisasi sejumlah program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah.

“Efisiensi anggaran ini menjadi kendala kolektif yang kita hadapi bersama. Bahkan, ada daerah lain yang kondisi keuangannya jauh lebih berat dan memprihatinkan daripada kita. Namun demikian, kami di jajaran eksekutif tetap berupaya optimal agar program-program dasar pemerintahan tetap berjalan,” ujar Saipul saat memberikan arahan dalam kegiatan Gerbang Pohuwato SIAAP di Kecamatan Randangan, Rabu (06/05/2026).

Bupati Saipul juga menyoroti riak-riak diskusi di ruang publik dan media sosial yang dinilai belum memberikan pemahaman utuh secara komprehensif kepada masyarakat terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, narasi yang berkembang liar berpotensi memicu distorsi informasi dan persepsi yang keliru.

“Kami terus memantau berbagai diskursus yang berkembang di masyarakat. Muncul kesan seolah-olah seluruh tanggung jawab mandeknya program hanya berada di pundak pemerintah daerah, padahal ada variabel kebijakan makro di tingkat pusat yang mengikat kita. Ini yang perlu diluruskan bersama,” tegasnya.

Meski dihadapkan pada defisit fiskal, Bupati Saipul menggaransi komitmen Pemkab Pohuwato untuk tetap memprioritaskan hak-hak pelayanan dasar. Pemerintah daerah memastikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepala desa, insentif imam, pegawai syar’i, serta pemangku adat tetap dipenuhi secara berkala.

Lebih lanjut, ia menginstruksikan seluruh aparatur birokrasi, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mengedukasi warga secara objektif mengenai kondisi riil keuangan daerah.

“Kita harus memberikan pencerahan yang jujur dan benar kepada masyarakat. Insyaallah, pemerintah pusat saat ini juga sedang merumuskan format dan formula fiskal terbaik untuk memulihkan postur anggaran daerah,” urai Saipul.

Dalam kesempatan itu, Saipul membeberkan salah satu faktor yang mengoreksi ruang gerak keuangan desa, yakni perubahan regulasi pengelolaan Dana Desa (DD). Jika pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah desa mampu mengelola anggaran mandiri hingga Rp1,2 miliar, kini alokasi tersebut menyusut di kisaran Rp300 juta hingga Rp400 juta. Hal ini dikarenakan sebagian porsi anggaran dialihkan untuk menyokong program strategis Koperasi Desa Merah Putih.

“Pengalihan ini tentu mempersempit ruang gerak operasional pemerintah desa. Namun, ini adalah investasi jangka panjang. Jika program koperasi tersebut sudah berjalan stabil dan mandiri, alokasi anggaran desa diproyeksikan bisa kembali normal seperti sedia kala,” terangnya.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga ritme sinergi dan komunikasi berjenjang antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat paling bawah guna menghadapi fase transisi ekonomi ini.

Di akhir penyampaiannya, Bupati Saipul mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengedepankan komunikasi konstruktif ketimbang melemparkan isu sensitif menjadi polemik liar di ruang publik.

“Pemerintah daerah tidak antikritik dan sangat terbuka untuk berdiskusi. Silakan manfaatkan ruang-ruang dialog formal yang tepat agar setiap sumbatan komunikasi bisa kita carikan solusi konkretnya bersama,” pungkas Bupati.

The post Efisiensi Anggaran Nasional: Bupati Saipul Mbuinga Blak-blakan Soal Kondisi Kas Daerah Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Efisiensi Anggaran Nasional: Bupati Saipul Mbuinga Blak-blakan Soal Kondisi Kas Daerah Pohuwato appeared first on Barakati ID.