Pohuwato – Pemberitaan mengenai lonjakan signifikan harta kekayaan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), mendapat klarifikasi langsung dari Tim Ahli Bupati Pohuwato, Roslan Tawaa.

Dalam pertemuan bersama sejumlah jurnalis di sela-sela agenda buka puasa bersama, Jumat (13/03/2026), Roslan menegaskan bahwa angka kekayaan sebesar Rp14.024.613.366 yang ramai diberitakan di berbagai media terjadi akibat kesalahan teknis atau human error saat proses penginputan data.

Penyampaian klarifikasi tersebut turut disaksikan Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Tenaga Ahli Bupati Bidang Infokom Edy Sijaya, serta puluhan wartawan dari berbagai media di Kabupaten Pohuwato.​

Roslan menjelaskan, setelah dilakukan pengecekan dan cross check secara mendalam bersama mantan Kepala Inspektorat dan jajaran terkait, ditemukan adanya ketidaksesuaian pada data yang tercantum dalam kategori tabungan di Bank BRI.​

“Kami sudah mencocokkan langsung dengan rekening koran Bapak Bupati. Dari situ diketahui adanya kesalahan input atau human error, khususnya pada bagian tabungan di Bank BRI,” ungkap Roslan di hadapan awak media.​

Ia menambahkan, lonjakan angka yang sangat besar pada laporan tahun 2024 tersebut membuat LHKPN tahun 2025 belum dapat diterbitkan atau diterima sepenuhnya karena masih terdapat kejanggalan administratif yang harus diperbaiki.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang telah dilakukan, Roslan menyebutkan bahwa total harta kekayaan riil Bupati Saipul pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp950.160.925.pohuwato.beritabaru+1
“Iya, kenaikan harta kekayaan beliau sebagai Bupati Pohuwato dalam kurun waktu satu tahun sebenarnya hanya sekitar Rp200 jutaan. Angka tersebut masih sangat wajar,” tegasnya.

Menanggapi isu yang sempat berkembang di masyarakat, Roslan mengimbau agar publik tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ia juga menegaskan bahwa kesalahan penginputan data dalam laporan LHKPN bukan hal baru dan pernah terjadi di sejumlah pejabat lainnya.​

“Kami berharap masyarakat tidak mudah termakan berita hoaks atau propaganda yang dapat menjatuhkan martabat seseorang. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan siap memberikan klarifikasi kapan saja,” pungkas Roslan.​

Saat ini, Inspektorat Kabupaten Pohuwato tengah memproses perbaikan data tersebut dengan berkoordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar laporan kekayaan Bupati dapat kembali tercatat secara akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

The post Dibongkar di Depan Wartawan, Ini Penjelasan Soal Rp14 M Harta Bupati Pohuwato appeared first on Barakati ID.

The post Dibongkar di Depan Wartawan, Ini Penjelasan Soal Rp14 M Harta Bupati Pohuwato appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato merespons laporan mengenai dugaan ketidakterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tehele, Kecamatan Popayato. Kurangnya transparansi ini memicu kecurigaan akan adanya potensi korupsi pada proyek yang didanai Dana Desa (DD).

“Adanya temuan saat ada aduan, dan pihak terkait harus mengembalikan dana yang ditemukan bermasalah,” ujar Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, Muslim Nento, pada (11/08/2024).

Muslim juga menegaskan bahwa dugaan keterlibatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tehele dalam pengerjaan proyek tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, BPD berperan sebagai pengawas internal yang mengawasi pemerintah desa dan tidak boleh terlibat langsung sebagai pelaksana proyek.

“Sekiranya BPD sebagai pengawas internal, mereka tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan proyek,” tegas Muslim.

Inspektorat saat ini tengah melakukan pemeriksaan tahap pertama di beberapa desa di wilayah Kabupaten Pohuwato. Untuk Desa Tehele, Muslim menyatakan bahwa pemeriksaan kemungkinan akan dijadwalkan pada tahap kedua di tahun 2024, yaitu sekitar bulan Oktober atau November.

“Kami tengah melakukan pemeriksaan, Desa Tehele kemungkinan akan masuk jadwal tahap kedua, sekitar Oktober atau November,” kata Muslim.

Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melaporkan jika memiliki bukti kuat terkait dugaan penyalahgunaan atau korupsi pada proyek pembangunan desa.

Dengan adanya pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat, diharapkan pelaksanaan proyek pembangunan di Desa Tehele dan desa-desa lainnya dapat berjalan transparan dan bebas dari korupsi.

The post Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Tanggapi Dugaan Ketidakterbukaan Pembangunan Desa Tehele appeared first on Barakati ID.

The post Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Tanggapi Dugaan Ketidakterbukaan Pembangunan Desa Tehele appeared first on Barakati ID.