JAKARTA-Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kolaborasi bersama Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), dalam rencana peningkatan kapasitas penyelenggara desa serta pemanfaatan Dana Desa (DD) di Indonesia. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), yang digelar di Gedung C lantai 2, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jl. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis, (5/3/2020).

Penandatangan dilakukan langsung Direktur LKK-PKPD, Abraham Raubun, B.Sc, S.Ikom, bersama Ketua Umum PP ISNU, Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum..

Jalinan kerja sama tersebut merupakan respon dalam menyikapi masih banyaknya permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan pemerintahan desa, utamanya pengelolaan Anggaran Perencanaan Belanja Desa (APBDes). Ketidakmampuan pengelolaan APBDes ini bahkan telah memberikan dampak hukum di lapangan, di mana tidak sedikit kepala desa yang terkena OTT. Dan menariknya, kebanyakan dari kasus tersebut bukan karena tindakan penyelewengan anggaran, namun atas ketidakpahaman aparatur desa terhadap regulasi.

Direktur LKK-PKPD, Abraham Raubun, mengungkapkan, pengejawantahan UU nomor 6 tahun 2014 mengatur pengelolaan pemerintahan desa dibawah Direktorat Bina Pemerintahan Desa dalam pengembangan kapasitas penyelenggaran pemerintahan desa. Dan pada era Presiden Jokowi, alokasi anggaran dana desa telah diperkuat, sehingga penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan desa, baik dalam hal manajemen, maupun pengelolaan anggaran desa.

Abraham menyebutkan bahwa, PP ISNU merupakan organisasi para cendikia yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Lembaga ini diajak dalam kolaborasi oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa di bawah Kemendagri untuk membantu dalam dua hal yang menjadi fokus pemberdayaan Pemerintahan Desa, di antaranya Percepatan Peraturan Kewenangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Sementara itu, Ketum PP ISNU Ali Masykur Musa menuturkan, ISNU memiliki ratusan guru besar, ribuan doktor dan sarjana Nahdlatul Ulama yang tersebar di seluruh nusantara.

“Sebuah kehormatan bisa menambah ruang bagi ISNU untuk memberikan sumbangsih pengabdian pada NKRI. Dan, ini sangat strategis karena desa adalah tulang punggung stabilitas politik dan ekonomi negara,” katanya

Dirinya menuturkan, tujuan dari kolaborasi ini antara lain memberikan kontribusi positif membantu pemerintah, dalam hal ini Ditjen Bina Pemerintahan Desa di bawah Kemendagri untuk dapat mempercepat penyusunan kewenangan desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa.

The post Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Gandeng ISNU Perkuat Kapasitas Penyelenggara Desa appeared first on Barakati ID.

The post Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Gandeng ISNU Perkuat Kapasitas Penyelenggara Desa appeared first on Barakati ID.