NEWS – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meluruskan informasi terkait kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan kebutuhan harian, melainkan hanya hasil simulasi perhitungan.

Penjelasan ini disampaikan untuk menghindari kesalahpahaman publik mengenai skala kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut. Menurut Dadan, perhitungan tersebut dibuat dengan asumsi tertentu, bukan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.

“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi,” jelasnya.

Ia menerangkan bahwa kebutuhan tersebut dihitung jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan menyajikan menu berbahan dasar daging sapi. Dalam praktiknya, hal tersebut tidak dilakukan.

Dalam satu kali proses memasak, satu SPPG membutuhkan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging sapi. Jumlah itu setara dengan satu ekor sapi untuk kebutuhan daging.

“Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja,” papar Dadan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menerapkan kebijakan menu yang seragam secara nasional dalam program MBG. Pendekatan fleksibel dipilih agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan dan harga bahan pangan di pasar.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan dampak signifikan jika konsumsi dilakukan secara serentak. Saat peringatan ulang tahun Presiden pada 17 Oktober lalu, misalnya, kebutuhan telur mencapai puluhan juta butir dalam satu hari.

“Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000,” ungkapnya.

Sebagai langkah antisipasi, BGN mengadopsi strategi penyusunan menu berbasis potensi daerah. Setiap wilayah didorong memanfaatkan sumber daya lokal agar distribusi kebutuhan pangan lebih merata dan stabil.

“Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik,” tutupnya.

Sejumlah laporan media nasional juga menegaskan hal serupa, bahwa angka 19.000 ekor sapi merupakan simulasi berbasis asumsi, bukan kebutuhan aktual harian dalam program MBG.

The post Kepala BGN Meluruskan: Angka 19.000 Sapi Hanya Simulasi, Bukan Kebutuhan Harian MBG appeared first on Barakati ID.

The post Kepala BGN Meluruskan: Angka 19.000 Sapi Hanya Simulasi, Bukan Kebutuhan Harian MBG appeared first on Barakati ID.

NEWS – Partai Gerindra Kota Gorontalo mengecam keras tindakan pihak tertentu yang kembali menayangkan video lama Elnino M. H. Mohi sebagai “bantalan politik” dalam polemik terkait GHM. Menurut Gerindra, tindakan tersebut merupakan bentuk manipulasi komunikasi publik yang merendahkan kecerdasan masyarakat Gorontalo.

Video yang dimaksud direkam pada masa tenang, saat belum terjadi polemik maupun kericuhan publik. Saat itu, dukungan Elnino bersifat umum, manusiawi, dan wajar. Namun, hal yang dinilai tidak etis adalah penggunaan kembali rekaman tersebut dengan narasi seolah-olah video itu dibuat untuk konteks isu politik saat ini.

Sekretaris DPC Gerindra Kota Gorontalo menegaskan, “Kalau sebuah program memang benar-benar baik, pemerintah provinsi tidak perlu menyandarkan pembenarannya pada video lama milik orang lain. Pola seperti ini hanya dilakukan oleh pihak yang panik dan kehabisan argumen.”

Gerindra menilai, langkah tersebut menunjukkan ketidakmampuan pihak terkait untuk menjawab substansi persoalan. Karena tidak mampu menjelaskan duduk perkara, menghadapi kritik, maupun memberikan penjelasan objektif, akhirnya dipilih cara termudah menggiring opini publik dengan video arsip.

Ketika dikonfirmasi langsung, Elnino M. H. Mohi memberikan tanggapan melalui pesan singkat WhatsApp yang justru memperjelas bahwa video itu sudah lama ia kirim dan tidak berkaitan dengan situasi saat ini.

Elnino menyampaikan, “Lha, ini ana pe video AI ana kirim so tiga bulan lalu stow karena te Daniel ada minta…”

Pernyataan ini menegaskan tiga hal penting:

1. Video tersebut bukan dibuat untuk konteks polemik hari ini.

2. Pihak yang meminta video sudah jelas, yakni Daniel.

3. Elnino sendiri heran mengapa videonya kembali beredar seolah baru direkam.

Artinya, ada pihak yang secara sengaja memanfaatkan video lama, memoles ulang, dan mendistribusikannya ke publik demi menutupi masalah yang mereka ciptakan sendiri.

Zulfikar, Sekretaris Gerindra Kota Gorontalo, menambahkan, “Jangan jadikan nama Elnino seperti obat nyamuk yang dibakar setiap kali suasana politik memanas. Publik kita tidak selemah itu.”

Ia menegaskan, masyarakat Gorontalo memiliki kecerdasan politik yang cukup matang untuk menilai mana dukungan tulus dan mana strategi murahan yang menipu opini publik.

Menurut Gerindra, polemik GHM tidak akan selesai hanya dengan memainkan video editan. Masih banyak pertanyaan publik yang perlu dijawab secara terbuka dan tuntas.

“Mengalihkan perhatian publik lewat video lama justru membuat masyarakat semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan,” tandas Zulfikar.

Gerindra Kota Gorontalo mendesak Pemerintah Provinsi untuk menghentikan tindakan manipulatif yang memalukan tersebut. “Bahkan mahasiswa komunikasi semester pertama pun tahu bahwa ini trik murahan,” tutupnya.

The post Gerindra Kota Gorontalo: Hentikan Pembohongan Publik dengan Video Kadaluarsa appeared first on Barakati ID.

The post Gerindra Kota Gorontalo: Hentikan Pembohongan Publik dengan Video Kadaluarsa appeared first on Barakati ID.