<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IsuLingkungan Archives - Barakati ID</title>
	<atom:link href="https://barakati.id/tag/isulingkungan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://barakati.id/tag/isulingkungan/</link>
	<description>Information Visual Creator</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jul 2025 15:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://barakati.id/wp-content/uploads/2025/01/cropped-logo-BARAKATI-copy-32x32.jpg</url>
	<title>IsuLingkungan Archives - Barakati ID</title>
	<link>https://barakati.id/tag/isulingkungan/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perjuangkan Hak Penambang, Ridwan Usul Anggaran Amdal WPR Naik Jadi Rp1 Miliar</title>
		<link>https://barakati.id/perjuangkan-hak-penambang-ridwan-usul-anggaran-amdal-wpr-naik-jadi-rp1-miliar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perjuangkan-hak-penambang-ridwan-usul-anggaran-amdal-wpr-naik-jadi-rp1-miliar</link>
					<comments>https://barakati.id/perjuangkan-hak-penambang-ridwan-usul-anggaran-amdal-wpr-naik-jadi-rp1-miliar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 15:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD PROVINSI]]></category>
		<category><![CDATA[AmdalPertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[DinasLingkunganHidup]]></category>
		<category><![CDATA[DokumenPertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[DPRDProvinsiGorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[ESDMGorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[IsuLingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[IzinTambangRakyat]]></category>
		<category><![CDATA[RidwanMonoarfa]]></category>
		<category><![CDATA[TambangRakyat]]></category>
		<category><![CDATA[WPRGorontalo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=26326</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/perjuangkan-hak-penambang-ridwan-usul-anggaran-amdal-wpr-naik-jadi-rp1-miliar/">Perjuangkan Hak Penambang, Ridwan Usul Anggaran Amdal WPR Naik Jadi Rp1 Miliar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/perjuangkan-hak-penambang-ridwan-usul-anggaran-amdal-wpr-naik-jadi-rp1-miliar/">Perjuangkan Hak Penambang, Ridwan Usul Anggaran Amdal WPR Naik Jadi Rp1 Miliar</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb1" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb1.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("DEPROV - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) melalui penyusunan dokumen-dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat pembahasan anggaran bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Gorontalo. Ridwan menyoroti pentingnya kualitas dalam penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai syarat utama pengajuan WPR. Ia mendorong DLH untuk melibatkan para ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen tersebut. \"Penyusunan Amdal untuk WPR harus benar-benar berkualitas. Karena itu, saya sarankan agar Dinas Lingkungan Hidup melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya,\" ujarnya. Terkait alokasi anggaran, Ridwan menganggap pengajuan DLH sebesar Rp325 juta untuk pengurusan dokumen tersebut masih terlalu kecil untuk menjamin kualitas yang diharapkan. Ia mengusulkan agar pengajuan anggaran ditingkatkan menjadi Rp1 miliar untuk 10 WPR. \"Bagi kami itu terlalu kecil. Kami minta dialokasikan Rp1 miliar. Kita harus undang tenaga ahli yang benar-benar kompeten, agar dokumen ini kuat dan bisa kita pertanggungjawabkan ke publik,\" tegas Ridwan. Menurutnya, seluruh dokumen yang menjadi syarat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera diselesaikan, agar izin pertambangan rakyat bisa segera dikeluarkan. \"Dokumen ini syarat dari Kementerian ESDM. Kita tidak bisa keluarkan izin WPR kalau dokumennya belum ada. Karena itu, kita dorong supaya anggarannya dinaikkan,\" tambahnya. Ridwan juga menegaskan bahwa DPRD tidak ingin mempertentangkan hak-hak rakyat untuk menambang dengan isu lingkungan, namun tetap menempatkan aspek kelestarian sebagai perhatian serius. \"Isu lingkungan adalah isu global yang harus kita perhatikan bersama. Tapi kita juga harus pikirkan bagaimana rakyat bisa menambang dengan dokumen yang lengkap dan sah secara hukum,\" pungkasnya.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p data-start="246" data-end="625">DEPROV &#8211; Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, <strong data-start="301" data-end="320">Ridwan Monoarfa</strong>, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan legalitas <strong data-start="376" data-end="413">Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)</strong> melalui penyusunan dokumen-dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat pembahasan anggaran bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Gorontalo.</p>
<p data-start="627" data-end="856">Ridwan menyoroti pentingnya kualitas dalam penyusunan <strong data-start="681" data-end="727">dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)</strong> sebagai syarat utama pengajuan WPR. Ia mendorong DLH untuk melibatkan para ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen tersebut.</p>
<p data-start="860" data-end="1029"><em>&#8220;Penyusunan Amdal untuk WPR harus benar-benar berkualitas. Karena itu, saya sarankan agar Dinas Lingkungan Hidup melibatkan orang-orang yang ahli di bidangnya,&#8221; ujarnya.</em></p>
<p data-start="1031" data-end="1291">Terkait alokasi anggaran, Ridwan menganggap pengajuan DLH sebesar Rp325 juta untuk pengurusan dokumen tersebut masih terlalu kecil untuk menjamin kualitas yang diharapkan. Ia mengusulkan agar pengajuan anggaran ditingkatkan menjadi <strong data-start="1263" data-end="1290">Rp1 miliar untuk 10 WPR</strong>.</p>
<p data-start="1295" data-end="1499"><em>&#8220;Bagi kami itu terlalu kecil. Kami minta dialokasikan Rp1 miliar. Kita harus undang tenaga ahli yang benar-benar kompeten, agar dokumen ini kuat dan bisa kita pertanggungjawabkan ke publik,&#8221; tegas Ridwan.</em></p>
<p data-start="1501" data-end="1685">Menurutnya, seluruh dokumen yang menjadi syarat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus segera diselesaikan, agar izin pertambangan rakyat bisa segera dikeluarkan.</p>
<p data-start="1689" data-end="1860"><em>&#8220;Dokumen ini syarat dari Kementerian ESDM. Kita tidak bisa keluarkan izin WPR kalau dokumennya belum ada. Karena itu, kita dorong supaya anggarannya dinaikkan,&#8221; tambahnya.</em></p>
<p data-start="1862" data-end="2050">Ridwan juga menegaskan bahwa DPRD tidak ingin mempertentangkan <strong data-start="1925" data-end="1959">hak-hak rakyat untuk menambang</strong> dengan isu lingkungan, namun tetap menempatkan aspek kelestarian sebagai perhatian serius.</p>
<p data-start="2054" data-end="2248"><em>&#8220;Isu lingkungan adalah isu global yang harus kita perhatikan bersama. Tapi kita juga harus pikirkan bagaimana rakyat bisa menambang dengan dokumen yang lengkap dan sah secara hukum,&#8221; pungkasnya.</em>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/perjuangkan-hak-penambang-ridwan-usul-anggaran-amdal-wpr-naik-jadi-rp1-miliar/">Perjuangkan Hak Penambang, Ridwan Usul Anggaran Amdal WPR Naik Jadi Rp1 Miliar</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/perjuangkan-hak-penambang-ridwan-usul-anggaran-amdal-wpr-naik-jadi-rp1-miliar/">Perjuangkan Hak Penambang, Ridwan Usul Anggaran Amdal WPR Naik Jadi Rp1 Miliar</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/perjuangkan-hak-penambang-ridwan-usul-anggaran-amdal-wpr-naik-jadi-rp1-miliar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
