DEPROV – Meski diterpa isu miring soal dugaan penerimaan uang dari perusahaan sawit, Panitia Khusus (Pansus) Sawit DPRD Provinsi Gorontalo tak mengendurkan langkah. Pansus justru makin agresif menyelesaikan polemik tata kelola sawit di daerah. Terbaru, Pansus menyatakan akan mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendalami sejumlah temuan atas praktik perkebunan sawit yang dinilai bermasalah.

Ketua Pansus, Umar Karim (UK), mengonfirmasi rencana tersebut saat ditemui di sela-sela rapat Komisi I DPRD. “Iya, kami Pansus akan mengundang BPK dan BPKP, Senin depan,” tegas UK, Jumat (18/7). Menurutnya, hal ini merupakan bentuk keseriusan Pansus dalam menyelesaikan persoalan yang selama ini merugikan banyak pihak, khususnya petani.

Pansus sebelumnya telah menggandeng lembaga penegak hukum, seperti Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi, serta Ombudsman, guna membuka pintu penyelesaian yang komprehensif. Mengundang BPK dan BPKP merupakan tindak lanjut untuk memastikan akuntabilitas dalam penanganan hasil temuan Pansus.

“Kami akan memaparkan semua hasil temuan kami kepada BPK dan BPKP. Harapannya, mereka dapat menindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, terutama menyangkut kebijakan pemerintah yang tidak sesuai,” papar UK.

Ia menyebut bahwa banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pansus, melainkan perlu koordinasi lintas lembaga. Beberapa di antaranya menyangkut pengelolaan lahan 4.000 hektare sawit milik Palma Group yang saat ini sedang diproses untuk disita oleh pemerintah.

Menanggapi isu yang menyebut Pansus menerima uang dari perusahaan sawit, UK menyebut hal itu tak berdampak pada kinerja. Ia justru menyebut isu tersebut sebagai pemicu semangat. “Isu itu tidak akan mempengaruhi Pansus. Justru ini memicu kinerja kami. Apalagi tuduhan itu tidak spesifik menyebut siapa,” kata UK sambil tersenyum.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya telah melaporkan tuduhan itu ke Polda sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepemimpinan.

“Saya melapor karena saya ketua Pansus. Walaupun media menulis nama saya, saya tetap fokus menyelesaikan tugas kami,” tegasnya.

UK menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pansus tidak bekerja demi mendapat simpati, melainkan demi kepentingan para petani yang menjadi korban kebijakan keliru selama ini.

“Pansus tidak butuh keyakinan dari orang per orang. Yang kami butuhkan adalah kepercayaan dari ratusan petani yang telah kami temui dan dengar keluhannya,” pungkas UK.

The post Pansus DPRD Provinsi Gorontalo Bidik Palma Group, Ajak BPK dan BPKP Telusuri Tata Kelola Sawit appeared first on Barakati ID.

The post Pansus DPRD Provinsi Gorontalo Bidik Palma Group, Ajak BPK dan BPKP Telusuri Tata Kelola Sawit appeared first on Barakati ID.