Pohuwato – Aksi unjuk rasa ratusan penambang tradisional yang sempat menduduki Kantor Bupati Pohuwato selama tiga hari berturut-turut akhirnya resmi dibubarkan pada Rabu (13/05/2026) sore. Langkah ini diambil menyusul masuknya hari libur nasional yang dinilai tidak lagi sesuai dengan regulasi pelaksanaan unjuk rasa (unras).

Selain faktor regulasi, massa aksi bersedia membubarkan diri secara tertib setelah menerima komitmen via sambungan telepon bahwa Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, akan menggelar dialog khusus dengan penanggung jawab aksi serta tokoh penambang guna membahas polemik pertambangan rakyat. Namun, hingga Sabtu (16/05/2026), janji pertemuan tersebut dilaporkan belum juga terealisasi.

Pendiri LSM LABRAK sekaligus orator aksi, Sonni Samoe, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah daerah. Ia menilai eksekutif belum menunjukkan keseriusan dalam merespons jeritan para penambang kecil.

“Kami membubarkan diri bukan karena perjuangan ini selesai, tetapi karena kami menghormati aturan. Waktu itu sudah masuk hari libur dan kami tidak ingin aksi ini melanggar ketentuan unras. Terlebih lagi, ada janji bahwa Bupati akan menemui para tokoh penambang. Namun, sampai hari ini belum ada kepastian,” ujar Sonni dengan nada kecewa, Sabtu (16/05/2026).

Menurut Sonni, massa aksi sebenarnya bersikeras bertahan di lokasi hingga mendapatkan komitmen tatap muka langsung dengan kepala daerah. Kendati demikian, demi menjaga kondusivitas wilayah dan kepatuhan hukum, para penambang memilih mundur dengan ekspektasi ruang dialog segera dibuka dalam waktu dekat.

Sonni mengingatkan bahwa penundaan sepihak ini telah memicu mosi tidak percaya dan kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat penambang tradisional yang sejak awal berkomitmen menyampaikan aspirasi secara damai.

“Rakyat sudah menunjukkan iktikad baik dengan membubarkan diri secara tertib. Maka, pemerintah daerah juga harus menunjukkan iktikad yang sama dengan menepati janji untuk menemui masyarakat,” tegasnya.

LSM LABRAK memperingatkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato bahwa polemik pertambangan rakyat di Bumi Panua adalah bom waktu yang tidak bisa diabaikan tanpa solusi konkret. Pihaknya mendesak bupati segera mengambil langkah taktis sebelum akumulasi kekecewaan masyarakat memicu gelombang aksi massa yang jauh lebih besar.

The post Janji Belum Terealisasi: Penambang Tradisional Pohuwato Kecewa Dialog Bupati Masih Nihil appeared first on Barakati ID.

The post Janji Belum Terealisasi: Penambang Tradisional Pohuwato Kecewa Dialog Bupati Masih Nihil appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Eskalasi protes masyarakat penambang tradisional di Kabupaten Pohuwato terus meningkat. Hingga memasuki hari kedua, Selasa (12/05/2026), massa aksi masih menduduki pelataran Kantor Bupati Pohuwato setelah sebelumnya memilih menginap dan bertahan sejak Senin kemarin.

Pantauan di lokasi sejak pukul 06.00 WITA, massa aksi kembali memanaskan suasana dengan menghidupkan pengeras suara dan menyampaikan orasi secara bergantian. Pemandangan mencolok terlihat di area pelataran kantor, di mana para penambang membentangkan tali jemuran dan menggantung pakaian hingga pakaian dalam. Aksi jemur pakaian ini dilakukan sebagai simbol bahwa mereka akan terus bertahan hingga ada kepastian sikap dari pemerintah daerah.

Massa menuntut kehadiran langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, untuk memberikan solusi konkret atas terhentinya aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini menjadi urat nadi ekonomi mereka.

Dalam orasinya, salah satu tokoh orator, Sonni Samoe, mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai abai terhadap rasa keadilan bagi penambang rakyat.

“Kami ini adalah anak-anakmu. Jika diibaratkan ayam, Bupati Saipul Mbuinga adalah induknya. Seorang induk seharusnya tidak hanya memberi makan, tetapi juga melindungi anak-anaknya dari ancaman luar. Namun kenyataannya kini berbanding terbalik; induk kami seolah hilang entah ke mana saat kami datang mengadu dan menagih keadilan,” tegas Sonni di atas mobil komando.

Ketegangan di pelataran kantor bupati ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak akan beranjak sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Penambang merasa hak-hak mereka terancam pasca masuknya kebijakan yang mengganggu aktivitas tambang tradisional.

Di sisi lain, informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dijadwalkan akan turun langsung bersama perwakilan masyarakat menuju lokasi tambang di Hulawa pada pukul 10.00 WITA. Peninjauan lapangan ini diharapkan dapat memetakan kondisi riil sekaligus mencari jalan tengah atas konflik yang tengah berkecamuk.

The post POHUWATO MEMANAS: Hari Kedua Demo, Penambang Nekat Jemur Pakaian Dalam di Kantor Bupati appeared first on Barakati ID.

The post POHUWATO MEMANAS: Hari Kedua Demo, Penambang Nekat Jemur Pakaian Dalam di Kantor Bupati appeared first on Barakati ID.

Pembangunan Gedung Kantor Bupati Pohuwato kini semakin dekat dengan tahap realisasi. Hal itu terungkap dari hasil kunjungan kerja Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Ir. Risdiyanto Mokodompit, ke anggota Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (06/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saipul menyampaikan bahwa alokasi anggaran pembangunan Gedung Kantor Bupati Pohuwato telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (RKKL) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dengan pelaksanaan fisik direncanakan tahun 2026.

“Saat ini masih dalam tahap penyempurnaan desain oleh Balai Prasarana Permukiman dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Gorontalo bersama Dinas PUPR Pohuwato. Kami pastikan, desain yang disiapkan nanti sudah sesuai dengan standar perencanaan bangunan gedung negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR,” jelas Bupati Saipul.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pembangunan gedung kantor bupati tersebut mencapai Rp43 miliar. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, yang merupakan mitra kerja Kementerian PUPR.

Selain membahas proyek utama pembangunan kantor bupati, Bupati Saipul juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain terkait kondisi infrastruktur strategis di Kabupaten Pohuwato. Ia menyoroti dampak efisiensi anggaran nasional terhadap keterlambatan pembangunan infrastruktur daerah dan berharap agar pemerintah pusat memberikan perhatian lebih bagi kebutuhan masyarakat Pohuwato.

“Ke depan, kami berharap pembangunan berbagai sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat Pohuwato bisa lebih banyak diakomodasi lewat APBN tahun 2026,” ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, selain proyek pembangunan Gedung Kantor Bupati senilai Rp43 miliar, Kabupaten Pohuwato juga mendapat alokasi anggaran untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) senilai Rp13 miliar. Sementara itu, peningkatan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Kecamatan Randangan, yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan Bandara Panua Pohuwato, juga mendapat dukungan anggaran sebesar Rp40 miliar.

Dengan total keseluruhan, alokasi anggaran APBN untuk Kabupaten Pohuwato pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp96 miliar, mencakup beberapa proyek penting yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

Di akhir pertemuan, Bupati Saipul A. Mbuinga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas perhatian dan dukungan terhadap upaya pembangunan infrastruktur di Pohuwato.

“Atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Pohuwato, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian DPR RI dan Kementerian PUPR. Semoga ke depan alokasi anggaran untuk Pohuwato semakin besar demi percepatan pembangunan daerah,” tutur Saipul menutup pernyataannya.

The post Kabar Gembira! Gedung Kantor Bupati Pohuwato Segera Dibangun appeared first on Barakati ID.

The post Kabar Gembira! Gedung Kantor Bupati Pohuwato Segera Dibangun appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Saat ini ASN sekretariat daerah (Setda) tengah membenahi kantor-kantor pemerintah untuk dijadikan tempat pelayanan kepada masyarakat. Selama dua hari terhitung sejak Sabtu kemarin hingga Ahad tadi, delapan bagian kini telah membersihkan gedung-gedung atau kantor pemerintah yang akan digunakan.

Seperti Gedung Kwarcab Pramuka Pohuwato akan ditempati oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim), gedung guru atau PGRI digunakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA, gedung sekretariat PKK Pohuwato diisi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Bagian Organisasi.

Untuk Kantor Bupati Pohuwato akan menggunakan kantor bersama yang berada di samping rumah jabatan bupati, sementara lainnya berada di kantor-kantor pemerintah lainnya.

Pembenahan kantor-kantor itu dipantau langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato, Iskandar Datau, Minggu, (24/9/2023). Panglima ASN itu meninjau kantor-kantor yang akan ditempati oleh ASN setda.

Peninjauan itu memastikan kesiapan dari bagian-bagian untuk menempati kantor sementara tersebut. Pada peninjauan itu juga sekda mendapati ASN sedang bekerja melakukan pembersihan dari bagian dalam sampai luar kantor.

Sekda Iskandar mengatakan bahwa kantor tersebut mulai Senin, 25 September besok akan ditempati oleh bagian-bagian yang dijadikan sebagai tempat pelayanan masyarakat. Meski demikian diminta agar seluruh ASN kembali bertugas sebagaimana biasa.

“Di tempat baru ini kita sama-sama memulai aktivitas seperti kita melaksanakan pada kantor bupati yang lama. Untuk itu diharapkan semua bisa melaksanakan tugas dengan baik. Mengenai fasilitas pendukung lainnya perlahan akan disediakan”,terangnya.

The post Iskandar Datau, Tinjau Kantor-kantor Yang Akan Ditempati Oleh ASN Setda appeared first on Barakati ID.

The post Iskandar Datau, Tinjau Kantor-kantor Yang Akan Ditempati Oleh ASN Setda appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Masyarakat petani yang tergabung dalam Aliansi masyarakat petani plasma Popayato melakukan aksi unjuk rasa terkait koperasi Bumi Sawit Popayato (BSP), di depan kantor bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato.

Dalam tuntutannya, masa meminta pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas. Karena menurut mereka, hingga saat ini keberadaan koperasi tersebut tak diketahui oleh para masyarakat petani plasma.

Zidan selaku Koordinator lapangan, dalam orasinya menjelaskan, pihak Perindagkop segera menerbitkan surat rekomendasi rapat anggota tahunan (RAT) kepada pihak koperasi BSP. Hal ini bukan tanpa alasan, sejak SK bupati diterbitkan hingga saat ini RAT belum juga dilakukan.

“Kami meminta kepada Bupati Pohuwato untuk melanjutkan kepada Disperindagkop terkait koprasi siluman yang sudah lama beroperasi namun tidak di ketahui oleh masyarakat setempat,” Ungkap Zidan.

“Sebab menurut UU nomor 26 tahun 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan sesuai keputusan (SK) Bupati Pohuwato no.518 tahun 2016 tentang petani plasma sehingga ini jelas menerangkan bahwa koperasi adalah mitra perusahaan dan petani,” Terangnya.

Sementara itu pemerintah daerah, yang di wakili oleh Plt. kepala dinas Perindagkop menyampaikan, dalam waktu dekat ini akan membuat rapat bersama koperasi tersebut dan nantinya akan mengundang para petani plasma.

“Saya selaku Plt. Kepala Dinas yang baru untuk memohonkan kepada seluruh masa aksi agar bisa memberikan kami waktu ke dapan akan membuatkan rapat bersama di lokasi agar bisa menyelesaikan apa yang menjadi aspirasi kalian,” Jelasnya.

Sementara itu Idris Kadji, yang menerima masa aksi di gedung paripurna bersama jajaran DPRD, mengatakan hal ini baiknya di bahas jika ada keterwakilan dari pengurus koperasi sehingga permasalahan bisa terselesaikan.

“Ini bagus kita bahas kalau ada anggota koperasi tersebut dan setelah saya pelajari dari surat perusahaan tersebut, solusinya para anggota koperasi harus melakukan RAT dalam setahun kalau tidak berjalan dengan baik maka perlu dilakukan musyawarah luar biasa bagi pengurus koperasi sehingga ini bisa berjalan sebagaimana mestinya,” Tutur Idris.

The post Tak Dapat Kejelasan, Petani Plasma Demo di Depan Kantor Bupati appeared first on Barakati ID.

The post Tak Dapat Kejelasan, Petani Plasma Demo di Depan Kantor Bupati appeared first on Barakati ID.