Gorontalo – Sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional, kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 digelar pada Sabtu, 7 Maret 2026 di lahan pertanian Dusun Teladan, Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo.

Agenda ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dan dirangkaikan dengan Zoom Meeting bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, yang diikuti jajaran Polda dan Polres dari berbagai daerah.

Acara di Gorontalo turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda, antara lain Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang mewakili Gubernur, Kapolda Gorontalo, Wakapolda Gorontalo, Kasrem 133/Nani Wartabone, serta Bupati Gorontalo. Hadir pula unsur TNI–Polri, pimpinan OPD provinsi dan kabupaten, camat, kepala desa, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Hamzah Idrus hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Ia menyampaikan dukungan penuh DPRD terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya melalui peningkatan produksi jagung sebagai komoditas unggulan daerah.

Hamzah menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI–Polri, serta para petani demi tercapainya target swasembada pangan nasional.
“Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya di sela kegiatan.

Sementara itu, dalam sambutannya melalui Zoom Meeting, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si menjelaskan bahwa penanaman jagung serentak ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Kapolri menyebutkan bahwa kebutuhan jagung nasional terus meningkat, baik untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, maupun pakan ternak. Pemerintah menargetkan perluasan lahan tanam hingga 1 juta hektare guna mendorong produksi dan ketersediaan jagung di dalam negeri.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, TNI–Polri, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia perbankan, dan kelompok tani—agar program ini berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Rangkaian kegiatan di lokasi dimulai dengan pembukaan acara dan doa bersama, dilanjutkan sambutan Kapolri secara daring, kemudian penanaman jagung simbolis, foto bersama, serta diakhiri dengan buka puasa bersama para tamu undangan dan masyarakat setempat.

Program Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, meningkatkan produksi jagung sebagai bahan pangan alternatif, bahan baku industri, serta pakan ternak. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani lokal.

The post Serentak se-Indonesia, Petani Gorontalo Tanam Jagung Awal Kuartal 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Serentak se-Indonesia, Petani Gorontalo Tanam Jagung Awal Kuartal 2026 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Wacana menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah sebuah kementerian tengah menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencuat setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI menyatakan bahwa kedudukan Polri paling ideal tetap berada langsung di bawah Presiden.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menyampaikan sikap tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Ia sependapat dengan Kapolri bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.

“Polri paling tepat ditempatkan di bawah Presiden,” ujar Umar Karim, atau yang akrab disapa UK, saat dimintai tanggapannya terkait polemik tersebut.

Menurutnya, posisi Polri di bawah Presiden akan menjaga independensi lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penegakan hukum. Dengan status langsung di bawah Presiden, Polri tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik atau birokrasi kementerian.

“Sebagai alat negara, Polri harus berdiri di bawah kendali langsung Presiden selaku Kepala Negara, bukan di bawah kementerian. Ini penting agar Polri tetap bebas dari tekanan politik praktis,” tegasnya.

Umar Karim juga mengingatkan, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka lembaga kepolisian berpotensi kehilangan posisi strategisnya sebagai alat negara dan justru berubah menjadi alat pemerintah. Ia menilai hal itu merupakan konsep yang destruktif bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

“Janganlah itu dilakukan. Menempatkan Polri di bawah kementerian adalah langkah destruktif. Kalau itu terjadi, Polri bukan lagi alat negara, tapi hanya menjadi alat pemerintah,” ujarnya menekankan.

Lebih lanjut, Umar Karim menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara Polri sebagai alat negara dengan Polri sebagai alat pemerintah.
“Jika Polri berstatus sebagai alat negara, maka lembaga ini dapat berdiri di atas semua kepentingan, baik pemerintah maupun rakyat, sehingga menjaga netralitasnya. Sebaliknya, bila Polri di bawah kementerian, risiko ketidakindependenan akan semakin tinggi. Polisi akan bekerja berdasarkan kebijakan pemerintah, bukan semata-mata atas dasar hukum,” terangnya.

Ia menambahkan, penempatan Polri di bawah kementerian juga dapat menimbulkan risiko lebih besar bagi institusi tersebut, termasuk kemungkinan terseret dalam kepentingan kekuasaan. Hal itu, kata Umar Karim, berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai lembaga penegak hukum.

“Kalau Polri menjadi bagian dari kementerian, otomatis ia masuk dalam cabang kekuasaan eksekutif. Akibatnya, Polri rawan digunakan sebagai alat politik. Jika hal itu terjadi, maka lambat laun kepercayaan publik bisa menurun dan citra Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat akan luntur,” tandasnya.

The post Tolak Tegas! Aleg Deprov Gorontalo Menentang Wacana Polri di Bawah Kementerian appeared first on Barakati ID.

The post Tolak Tegas! Aleg Deprov Gorontalo Menentang Wacana Polri di Bawah Kementerian appeared first on Barakati ID.

NEWS – Perayaan malam pergantian tahun 2026 di Indonesia akan berlangsung tanpa pesta kembang api secara resmi, menyusul keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan sejumlah pemerintah daerah yang tidak mengeluarkan izin untuk pertunjukan kembang api. Langkah ini diambil sebagai bentuk keprihatinan terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra pada akhir November 2025.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak akan memberikan izin pesta kembang api pada malam puncak pergantian Tahun Baru 2026, Rabu (31/12). “Yang jelas dari Mabes, kami tidak memberikan izin untuk perayaan kembang api yang biasa dilaksanakan di tutup tahun,” kata Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/12). Ia menyerahkan teknis pengawasan, razia, dan sanksi kepada masing-masing kepolisian daerah (Polda) di wilayahnya.

Kapolri juga mengimbau masyarakat memanfaatkan perayaan tahun baru dengan kegiatan yang lebih bermanfaat, terutama mendoakan masyarakat terdampak bencana di Sumatra. “Kami tidak memberikan rekomendasi untuk penggunaan kembang api akhir tahun karena kita tahu situasi saat ini semuanya sedang menghadapi situasi yang kita merasakan suasana kebatinan yang sama, dan kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sekarang terdampak bencana di Sumatra,” ujarnya.

Jakarta: SE Larang Kembang Api di Seluruh Kegiatan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mengambil langkah serupa dengan memutuskan tidak mengizinkan pesta kembang api di seluruh wilayah Jakarta, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait larangan menyalakan kembang api saat malam pergantian Tahun Baru 2026. “Tadi dalam rapat saya sudah memutuskan untuk wilayah seluruh Jakarta, baik yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, kami meminta untuk tidak ada kembang api. Kami akan mengeluarkan surat edaran untuk hal tersebut,” kata Pramono Anung dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Senin (22/12).

Larangan tersebut mencakup kegiatan di hotel, pusat perbelanjaan, dan lokasi keramaian lainnya yang memerlukan perizinan. SE akan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta dalam waktu dekat. Pramono menegaskan kebijakan ini diambil sebagai bentuk keprihatinan atas musibah di sejumlah daerah, terutama di Sumatra, agar perayaan Tahun Baru di Jakarta berlangsung lebih khidmat dan penuh empati.

Meski demikian, Pemprov DKI mengakui tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, gubernur mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri. “Meski begitu, Pramono mengakui Pemprov DKI tidak bisa sepenuhnya melarang masyarakat secara personal yang menyalakan kembang api atau petasan. Namun, ia mengimbau warga Jakarta untuk menahan diri,” demikian disebutkan dalam laporan CNN Indonesia.

Pemprov DKI juga memastikan tidak akan menggelar razia pedagang kembang api menjelang Tahun Baru. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif agar suasana pergantian tahun tetap kondusif. “Saya tidak mengadakan razia. Kita sedang menyambut tahun baru, jangan sampai membuat orang tidak bahagia,” kata Pramono.

Tangerang dan Denpasar Ikut Tiadakan Pesta Kembang Api

Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, juga melarang masyarakat menggelar pesta kembang api hingga konvoi kendaraan saat merayakan pergantian tahun. Kebijakan ini dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE) Bupati Tangerang Nomor B200.1.3/13512/XII/BKBP/2025 tentang Imbauan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. “Usulan ini diajukan Ketua MUI dan sudah disepakati dan diterima dengan baik oleh semuanya,” kata Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Rabu (24/12), seperti dikutip dari Antara.

Surat edaran tersebut mengimbau masyarakat tidak menggelar pawai, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil, termasuk melakukan aksi kebut-kebutan di jalan. “Kami mengimbau masyarakat agar tidak menggelar pawai, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil, termasuk melakukan aksi kebut-kebutan di jalan,” ujarnya. SE ini mulai berlaku sejak Kamis (25/12) hingga 1 Januari 2026.

Di Bali, Pemerintah Kota Denpasar memutuskan meniadakan pesta kembang api dan hiburan musik pada malam pergantian Tahun Baru 2026. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk fokus pemerintah daerah dalam penanganan serta pemulihan dampak bencana banjir besar yang melanda Denpasar pada 10 September 2025. Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Kota Denpasar Raka Purwantara mengatakan anggaran daerah saat ini diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, khususnya terkait kebencanaan. “Jadi, kembang api dan musik untuk tahun ini tidak menjadi prioritas karena kami lebih fokus pada penanganan bencana,” ujar Purwantara, dikutip dari detikBali, Sabtu (20/12).

Meski tanpa pesta kembang api dan konser musik, Disbud Denpasar tetap memfasilitasi kegiatan budaya melalui Gelar Budaya Melepas 2025 dan Menyongsong Matahari 2026 di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Denpasar. Acara ini akan menampilkan berbagai kesenian tradisional yang melibatkan sanggar-sanggar seni di Kota Denpasar, serta melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Perayaan ini terbuka secara umum untuk masyarakat Kota Denpasar dan tidak dikenai pungutan biaya,” kata Purwantara.

Foto cnnindonesia.com

Daerah Lain Ikut Menyusul

Langkah serupa juga diambil di sejumlah kota lain di Indonesia. Pemerintah Kota Semarang memutuskan tidak menyelenggarakan pesta kembang api pada perayaan malam Tahun Baru 2026, sebagaimana biasa digelar di Simpang Lima. Sebagai gantinya, Pemkot Semarang mengarahkan perayaan akhir tahun dengan kegiatan doa lintas agama serta penggalangan donasi untuk korban bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai bentuk empati dan solidaritas kemanusiaan terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. “Untuk kembang api dari pemerintah kota, saya kira tidak. Biasanya memang ada di Simpang Lima, tetapi kemarin saya menyarankan kepada panitia agar tidak perlu kembang api,” katanya.

Pemerintah Kota Batam juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perayaan Pergantian Tahun Baru 2026 di Kota Batam, yang secara tegas melarang penyalaan kembang api, petasan, dan aktivitas lain yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa kebijakan ini juga dilandasi rasa empati terhadap masyarakat di Sumatra yang terdampak bencana alam. Pemkot Batam mengimbau masyarakat merayakan malam pergantian tahun secara sederhana, berkumpul bersama keluarga, berdoa, serta menggalang donasi bagi korban bencana.

Pusat Perbelanjaan dan Hotel Ikut Menyesuaikan

Sejumlah pusat perbelanjaan dan hotel besar di Jakarta juga menyatakan tidak akan menggelar pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026. Dua pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat, Plaza Indonesia dan Grand Indonesia, memutuskan tidak mengadakan pertunjukan kembang api, sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemprov DKI. Manajemen Grand Indonesia menyatakan, “Kami menghormati dan mendukung kebijakan terkait peniadaan pertunjukan kembang api pada malam pergantian tahun. Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian dan empati kita bersama terhadap saudara-saudara kita yang masih terdampak atas bencana yang terjadi.”

Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk juga memutuskan meniadakan pertunjukan kembang api pada malam tahun baru 2026. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta memastikan tidak ada penyelenggaraan perayaan Tahun Baru 2026 yang menampilkan kembang api, baik oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Fokus pada Kepedulian dan Kondusivitas

Secara nasional, keputusan tidak mengizinkan pesta kembang api pada malam Tahun Baru 2026 merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat yang sedang berduka akibat bencana alam. Kapolri dan sejumlah kepala daerah mengajak masyarakat mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih bermakna, seperti doa bersama, penggalangan donasi, dan kegiatan budaya yang tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan pendekatan persuasif dan tidak melakukan razia besar-besaran, pemerintah berharap suasana pergantian tahun tetap aman, tertib, dan penuh empati.

The post Kapolri Tegas: Tidak Ada Izin Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru appeared first on Barakati ID.

The post Kapolri Tegas: Tidak Ada Izin Pesta Kembang Api di Malam Tahun Baru appeared first on Barakati ID.