Bone Bolango – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bone Bolango menegaskan bahwa dugaan praktik nepotisme dalam seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PPTP) eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango semakin menguat setelah pelantikan pejabat hasil seleksi pada Senin (22/12/2025).

Dari lima jabatan strategis yang dibuka dalam seleksi terbuka tersebut, empat jabatan telah resmi dilantik. Namun, tiga di antaranya diketahui diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan Bupati Bone Bolango.

HMI Cabang Bone Bolango sebelumnya telah memberikan peringatan dini terkait indikasi praktik nepotisme. Dalam pemberitaan Gopublish.co.id pada Rabu (19/11/2025), HMI mengingatkan pimpinan daerah agar proses seleksi jabatan tinggi dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kepala Dinas BKPSDM diisi oleh anak Bupati, Kepala Bappeda dijabat oleh menantu Bupati, serta Dinas PMD juga ditempati kerabat dekat Bupati. Ini bukan sekadar dugaan tanpa dasar, melainkan fakta pelantikan yang bisa disaksikan secara terbuka oleh masyarakat, persis seperti yang kami prediksi sejak awal,” ujar Ketua HMI Cabang Bone Bolango, Rolan, Rabu (07/01/2026).

HMI menilai praktik ini bertentangan dengan sejumlah regulasi nasional, di antaranya:

• Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

• UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17, mengenai larangan penyalahgunaan wewenang

• UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 12 yang mengatur integritas dan larangan praktik KKN

Rolan menambahkan, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip sistem merit, terutama aspek transparansi dan objektivitas, yang telah lama digaungkan oleh pemerintah daerah.

Dalam pernyataan di situs resmi Pemkab Bone Bolango, Sekretaris Daerah Iwan Mustapa menyebut seluruh tahapan seleksi PPTP telah dilaksanakan “sesuai prosedur, transparan, objektif, dan berdasarkan sistem merit”. Namun, klaim tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.

“Faktanya, penilaian hasil seleksi dari awal hingga akhir proses tidak pernah dipublikasikan, bahkan tidak disampaikan kepada peserta. Nilai seleksi hanya diketahui oleh tim seleksi dan pihak tertentu,” tegas Rolan.

HMI Cabang Bone Bolango mengaku telah melakukan investigasi lapangan dengan mewawancarai sejumlah peserta seleksi. Hasilnya, sebagian besar peserta mengaku tidak mengetahui nilai hasil seleksi di setiap tahapan.

“Temuan kami menunjukkan tidak adanya transparansi dan akuntabilitas. Prinsip keterbukaan dan objektivitas dalam penerapan sistem merit tidak dijalankan sebagaimana mestinya,” lanjut Rolan.

Selain menyoroti tiga jabatan yang telah dilantik, HMI juga mencatat adanya satu posisi strategis lain yang hingga kini belum dilantik. Menurut mereka, alasan penundaan pelantikan dengan dalih pencairan anggaran dan kesinambungan program terkesan janggal di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan nepotisme.

“Kami telah merampungkan hasil investigasi dan kajian. Bahkan kami sudah mengantongi nama yang diduga kuat akan dilantik pada posisi yang masih tertunda,” ungkapnya.

Berdasarkan hasil investigasi tersebut, HMI Cabang Bone Bolango menyatakan akan menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dalam waktu dekat, kami akan melaporkan hasil investigasi resmi untuk mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan seleksi terbuka PPTP di Bone Bolango,” tegas Rolan.

HMI menekankan, langkah ini merupakan komitmen organisasi dalam menjaga marwah reformasi birokrasi, memastikan sistem merit dijalankan secara adil, transparan, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

The post Terbukti Benar! Ramalan HMI Soal Dugaan Nepotisme di Bone Bolango Jadi Nyata appeared first on Barakati ID.

The post Terbukti Benar! Ramalan HMI Soal Dugaan Nepotisme di Bone Bolango Jadi Nyata appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo menyambut dengan baik kedatangan Lembaga Non Struktural Mandiri, atau KASN, ke Banthayo Li Yiladiya pada Jumat, (19/04/2024).

Kunjungan KASN ke Pemerintah Kota Gorontalo bertujuan untuk memberikan pembinaan terkait tata kelola ASN. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Gorontalo, Ryan F. Kono, Sekretaris Daerah, Ismail Madjid, para asisten, pimpinan OPD, camat, hingga lurah.

Dalam sambutannya, Wali Kota Gorontalo menekankan bahwa ASN harus menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi yang bersifat memihak, terutama dalam konteks politik. Baginya, ASN memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pemerintah.

“Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang ASN, ASN harus mengutamakan kedudukannya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, mereka harus terbebas dari intervensi golongan atau partai politik,” tegas Marten.

Meskipun kebijakan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, Marten menegaskan bahwa ASN harus menjunjung tinggi profesionalitas dan patuh pada peraturan perundang-undangan.

“Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, ASN memiliki kapasitas dari penyusunan konsep hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum,” katanya.

Terakhir, Marten Taha mengucapkan terima kasih kepada KASN atas pembinaan yang diberikan di Pemerintah Kota Gorontalo. Ia berharap agar komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Kota Gorontalo dan KASN dapat terus terjaga dengan baik di masa mendatang.

The post Pembinaan Tata Kelola ASN: Wali Kota Gorontalo Sambut Kedatangan KASN dengan Optimisme appeared first on Barakati ID.

The post Pembinaan Tata Kelola ASN: Wali Kota Gorontalo Sambut Kedatangan KASN dengan Optimisme appeared first on Barakati ID.