Kota Gorontalo – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, mengambil langkah tak biasa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Terhitung sejak Senin (6/4/2026), orang nomor satu di Kota Gorontalo ini memilih untuk meninggalkan Balai Kota dan memindahkan sementara ruang kerjanya ke Rumah Sakit Aloei Saboe (RSAS).

Langkah ini diambil secara khusus demi mengawal langsung pelayanan di sektor kesehatan bagi masyarakat, mengingat RSAS merupakan salah satu rumah sakit rujukan utama di daerah tersebut.

“Saya akan berkantor di RSAS selama satu minggu kerja penuh. Saya ingin memastikan seluruh proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan optimal,” tegas Adhan.

Menurutnya, pengawalan langsung di RSAS memiliki urgensi tersendiri. Alasan utamanya adalah untuk menjamin agar setiap warga benar-benar mendapatkan hak layanan kesehatan yang maksimal dari pemerintah daerah.

Selain itu, wali kota dua periode ini menekankan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu program prioritas utama dalam kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel.

“Kesehatan juga menjadi tolok ukur sekaligus penilaian utama warga terhadap tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan,” tandas Adhan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan pada hari pertama berkantor di RSAS, Adhan tidak sekadar memantau dari balik meja. Ia turut melakukan pembinaan langsung kepada para tenaga kesehatan (nakes) dan jajaran manajemen rumah sakit. Dalam arahannya, Adhan menitikberatkan pesan krusial agar seluruh petugas mendahulukan penanganan medis keselamatan pasien di atas urusan administrasi.

The post Tak Biasa! Wali Kota Adhan Pilih Pindah Kantor ke RSAS Selama Sepekan appeared first on Barakati ID.

The post Tak Biasa! Wali Kota Adhan Pilih Pindah Kantor ke RSAS Selama Sepekan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama DPRD terus memperkuat sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Workshop Input Teknis Penyusunan Mekanisme Pengajuan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk penyelenggaraan layanan dasar yang lebih inklusif, yang digelar di Hotel Aston Gorontalo, Selasa (20/1/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, didampingi anggota Komisi III Syamsir Djafar Kiyai, serta Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo, Wahyudin Katili. Turut hadir pimpinan dan tim Program SKALA Pusat, serta perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam sambutannya, Wahyudin Katili menegaskan pentingnya sinkronisasi antara hasil penajaman Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dengan proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara aspirasi legislatif dan dokumen perencanaan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Pokir DPRD harus terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah agar setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wahyudin.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, dalam paparannya menyampaikan bahwa Pokir DPRD tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga perlu diarahkan pada sektor ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar, dan program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Espin turut menjelaskan fungsi DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk peran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah dan pentingnya penyelarasan program pembangunan agar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa Pokir DPRD harus selaras dengan agenda reses dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta disampaikan secara resmi kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.

“Pokir merupakan refleksi aspirasi masyarakat yang harus terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah. Ini penting agar setiap kebijakan benar-benar inklusif dan berpihak kepada semua kalangan,” papar Espin.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan workshop ini merupakan hasil kerja sama antara Program SKALA dan Bappeda Provinsi Gorontalo. SKALA merupakan lembaga yang berfokus pada penguatan penyelenggaraan pembangunan layanan dasar berbasis inklusi sosial, termasuk peningkatan kapasitas teknis DPRD dalam proses pengajuan Pokir.

“Makna inklusif di sini mencakup masyarakat berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Mereka juga berhak mendapatkan perhatian dan akses terhadap layanan dasar yang adil dan setara,” tutur Espin.

Melalui kegiatan ini, DPRD dan pemerintah daerah berharap mekanisme pengajuan Pokir ke depan dapat semakin terstruktur, transparan, dan sinkron dengan dokumen perencanaan daerah, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan layanan dasar yang lebih inklusif dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Gorontalo.

The post Tak Hanya Infrastruktur! DPRD Gorontalo Kaji Pokir untuk Layanan Dasar Masyarakat appeared first on Barakati ID.

The post Tak Hanya Infrastruktur! DPRD Gorontalo Kaji Pokir untuk Layanan Dasar Masyarakat appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfah, menerima kehadiran massa aksi yang menyuarakan berbagai persoalan seputar aktivitas pertambangan di wilayah Provinsi Gorontalo, Senin (20/1/2026).

Aksi tersebut menyoroti sejumlah isu penting dalam sektor pertambangan, mulai dari dampak lingkungan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap penambang lokal, hingga kejelasan regulasi tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Massa aksi mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengawal dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dinilai telah merugikan masyarakat, khususnya penambang kecil.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ridwan Monoarfah menegaskan bahwa DPRD, terutama unsur pimpinan, akan menindaklanjuti seluruh tuntutan masyarakat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga legislatif daerah.

“Aspirasi dan tuntutan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan tindak lanjuti. DPRD memiliki kewajiban moral dan politik untuk memastikan kebijakan di sektor pertambangan berjalan sesuai aturan serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ridwan di hadapan peserta aksi.

Ridwan juga menekankan pentingnya legalitas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai solusi agar aktivitas pertambangan yang dilakukan masyarakat dapat berlangsung secara legal, terkontrol, dan berwawasan lingkungan.

“Saya secara pribadi dan kelembagaan akan terus memperjuangkan penetapan wilayah pertambangan rakyat. Ini penting agar masyarakat tidak lagi dirugikan, sekaligus memastikan aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia berharap, komunikasi dan dialog antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat penambang dapat terus terjalin dengan baik. Menurut Ridwan, pendekatan kolaboratif dan terbuka menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan pertambangan secara adil, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Ridwan Bicara Tegas! WPR Jadi Solusi Pertambangan Rakyat Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo secara resmi melarang penggunaan petasan saat perayaan malam pergantian tahun 2025 ke 2026.

Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, usai apel malam pada kegiatan wisata akhir tahun yang digelar Pemerintah Kota Gorontalo di Pantai Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Sabtu (27/12/2025).

“Penggunaan petasan dilarang sepenuhnya karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain, terutama jika dinyalakan di jalan umum atau kawasan padat penduduk,” tegas Adhan.

Wali Kota menegaskan, masyarakat hanya diperbolehkan menyalakan kembang api sebagai alternatif hiburan malam pergantian tahun. Menurutnya, perayaan tahun baru seharusnya dilakukan secara aman, tertib, dan tidak menimbulkan risiko bagi warga lainnya.

“Sudah ada surat edaran yang melarang masyarakat menyalakan petasan. Kembang api boleh, tetapi petasan tetap dilarang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, larangan tersebut bukan sekadar imbauan. Jika ditemukan pelanggaran, Pemkot Gorontalo akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku.

“Kalau masih ada yang menyalakan petasan, terutama di jalan, kami akan bekerja sama dengan aparat untuk melakukan penangkapan. Itu bisa membahayakan orang lain,” jelas Adhan.

Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Gorontalo juga tidak akan mengeluarkan izin penjualan petasan. Aparat kepolisian telah mengonfirmasi kebijakan serupa terhadap para pedagang yang masih nekat menjual petasan menjelang dan saat malam pergantian tahun.

“Polisi sudah menegaskan, tidak ada izin menjual petasan. Kecuali kembang api,” kata Adhan menegaskan.

Ia pun mengimbau masyarakat agar merayakan malam pergantian tahun dengan cara sederhana dan penuh empati.

“Jangan sampai pesta berlebihan. Kita masih punya saudara di Sumatera yang sedang berduka. Mari tunjukkan solidaritas dan empati kita,” pungkasnya.

The post Bukan Sekadar Imbauan! Wali Kota Gorontalo Tegas Larang Petasan di Malam Tahun Baru appeared first on Barakati ID.

The post Bukan Sekadar Imbauan! Wali Kota Gorontalo Tegas Larang Petasan di Malam Tahun Baru appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Polemik pelaksanaan Gorontalo Half Marathon (GHM) terus memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Sejumlah kritik mengalir dari berbagai kalangan, baik politisi maupun warga. Terbaru, Wali Kota Gorontalo menegaskan tidak akan memberikan izin pelaksanaan GHM di wilayah Kota Gorontalo. Keputusan ini berpotensi mempersulit jalannya even lari tersebut.

Menanggapi polemik yang berkembang, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Mohammad Iqbal Alaydrus, menyampaikan bahwa pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 24 November 2025. Dalam rapat tersebut, Komisi IV berencana memanggil Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Gorontalo beserta jajarannya untuk memberikan penjelasan terkait kontroversi penyelenggaraan GHM.

“Insyaallah hari Senin kami akan memanggil Kadispora Provinsi Gorontalo dalam RDP untuk dimintai penjelasan terkait persoalan GHM ini,” ujar Iqbal kepada awak media.

Iqbal menilai, perdebatan mengenai GHM telah menimbulkan kegaduhan yang semakin luas di masyarakat, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. “Polemik ini sudah bergeser ke arah konflik politik antarpartai koalisi pendukung pemerintah. Hal itu tentu tidak sehat bagi iklim pemerintahan,” jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan, pihaknya tidak ingin polemik ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan hanya karena satu agenda olahraga. Apalagi, menurutnya, ribuan peserta telah mendaftar dan membayar biaya kontribusi untuk mengikuti kegiatan tersebut.

“Karena Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan mitra kerja Komisi IV, kami akan memanggil Kepala Dinas, Pak Danial Ibrahim, beserta jajarannya untuk memberikan penjelasan yang komprehensif. Dari hasil RDP nanti, kami berencana mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Gubernur melalui pimpinan DPRD,” tutur Iqbal.

Saat ditanya apakah rekomendasi itu nantinya mencakup usulan pencopotan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Iqbal menjawab dengan diplomatis, “Kita akan lihat hasil keterangan mereka serta pertimbangan para anggota komisi,” pungkasnya.

The post Polemik Semakin Panas! Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Akan Panggil Kadispora appeared first on Barakati ID.

The post Polemik Semakin Panas! Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo Akan Panggil Kadispora appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tingkat Kota Gorontalo secara resmi dicanangkan oleh Wakil Wali Kota Gorontalo, Indra Gobel, pada Jumat (31/10/2025) di Lapangan Taruna Remaja.

Dalam sambutannya, Wawali Indra menegaskan bahwa peringatan HUT KORPRI kali ini bukan sekadar perayaan seremonial. Menurutnya, momentum ini menjadi ajang memperkuat kolaborasi, solidaritas, dan kreativitas aparat sipil negara (ASN) di Kota Gorontalo.

“Melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka HUT ke-54 KORPRI, kita ingin menunjukkan bahwa ASN Kota Gorontalo tidak hanya disiplin dalam bekerja, tetapi juga berdaya cipta, produktif, dan berjiwa sosial,” ujar Wawali Indra dengan tegas.

Lebih lanjut, Wawali Indra mengajak KORPRI untuk mendukung berbagai ide besar dan gagasan inovatif yang telah dirintis oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea. Ia mengatakan, “Ide dan gagasan ini, tak lain untuk membangun daerah hingga berdaya saing. Namun, seperti yang kita rasakan bersama, tantangan fiskal dan keterbatasan anggaran daerah di era sekarang ini, bukan perkara ringan. Maka dari itu, mari kita bersama mendukung kebijakan Pak Wali Kota.”

Ia menambahkan, “Dalam setiap langkah, rencana, beliau harus menimbang dengan sangat hati-hati, agar setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.”

Ditekankan pula bahwa sebagai aparatur daerah, ASN tidak hanya dituntut menjadi pelaksana program, tetapi juga mitra berpikir dan pelaku solusi. Kreativitas, efisiensi, dan inovasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral ASN saat ini.

“Maka tema ASN sehat, religius dan mandiri – torang bekeng bae menjadi sangat relevan. Karena ASN yang sehat pikirannya, bersih hatinya, dan mandiri tindakannya akan mampu membantu pemimpinnya mewujudkan ide-ide besar meski dengan sumber daya yang terbatas,” pungkas Wawali Indra.

The post Wawali Indra Ajak ASN Kota Gorontalo Kolaborasi Dukung Program Inovatif Wali Kota appeared first on Barakati ID.

The post Wawali Indra Ajak ASN Kota Gorontalo Kolaborasi Dukung Program Inovatif Wali Kota appeared first on Barakati ID.