DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Biro Hukum, Badan Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut membahas finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Ketua Pansus Ranperda PUG, Kristina Udoki, menegaskan bahwa seluruh pihak telah menyepakati komitmen untuk memastikan implementasi nyata dari perda ini setelah disahkan. Ranperda tersebut dijadwalkan akan diparipurnakan pada 26 Januari mendatang.

“Intinya, setelah Perda Pengarusutamaan Gender disahkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah wajib menerapkan prinsip anggaran responsif gender. Ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi komitmen bersama yang tidak boleh diabaikan,” ujar Kristina.

Ia menjelaskan, penerapan anggaran responsif gender akan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi. Pada tahap perencanaan, Bappeda berperan penting memastikan setiap program dan kegiatan sudah mengakomodasi perspektif gender. Sementara pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan aspek pengawasan serta monitoring akan dijalankan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

“Jika ada OPD yang mengajukan anggaran tanpa memperhatikan aspek kesetaraan gender, maka pengajuan tersebut dapat ditolak, baik oleh Bappeda di tahap perencanaan maupun oleh Badan Keuangan,” tegasnya.

Selain membahas aspek regulasi, rapat juga menyoroti peran perempuan dalam sektor ekonomi, terutama dalam kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari berbagai pokok pikiran anggota DPRD, tercatat sekitar 80 persen pelaku UMKM diusulkan berasal dari kalangan perempuan.

Namun, Kristina menegaskan bahwa pengarusutamaan gender tidak terbatas pada isu perempuan saja.

“Gender itu bukan hanya soal perempuan. Di dalamnya juga mencakup laki-laki, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Perda ini hadir untuk memastikan arah pembangunan daerah lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak,” tandasnya.

Dengan diterapkannya Perda Pengarusutamaan Gender, DPRD Provinsi Gorontalo berharap seluruh OPD ke depan memiliki perspektif yang setara dalam perencanaan kebijakan dan penganggaran, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

The post Anggaran Responsif Gender, DPRD Provinsi Gorontalo Minta OPD Tak Lagi Abai appeared first on Barakati ID.

The post Anggaran Responsif Gender, DPRD Provinsi Gorontalo Minta OPD Tak Lagi Abai appeared first on Barakati ID.