kebijakan pemerintah Archives - Barakati ID

Nanik : BGN Wacanakan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG Di WIlayah Terpencil

Redaksi Barakati — Fri, 05 Jun 2026 08:47:46 +0000

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah efisiensi strategis dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khusus di kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Alih-alih membangun infrastruktur dari nol, pemerintah akan memaksimalkan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah hingga dapur umum, untuk disulap menjadi pusat produksi hidangan bernutrisi bagi para penerima manfaat.

Langkah ini diambil sebagai bentuk adaptasi geografis sekaligus upaya menekan beban anggaran negara. Kepala BGN, Nanik S Deyang, dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6), mengungkapkan bahwa pemerintah juga terus menggali alternatif pendanaan dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) demi menunjang operasional dapur MBG.

“Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan, sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur,” ungkap Nanik S Deyang.

Selain hibah eksternal, korporasi yang memiliki wilayah operasi di sekitar daerah terpencil juga didorong kuat untuk mengalokasikan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) mereka. Sinergi ini dinilai penting untuk mendukung pengadaan maupun peningkatan fasilitas dapur gizi.

“Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN. Dulu kan full 100 persen dibiayai oleh APBN,” ujar Nanik.

Dari sisi demografi dan efisiensi, pendekatan di wilayah 3T tidak bisa disamakan dengan wilayah urban. Menurut Nanik, volume penerima manfaat di beberapa titik terpencil relatif sangat kecil. Karena itu, membangun fasilitas baru di titik-titik tersebut dianggap sebagai langkah yang kurang efisien secara ekonomi.

“Kita juga tidak harus membangun dapur baru. Itu prinsipnya. Kita bisa menggunakan dapur-dapur misalnya kantin sekolah karena (daerah) 3T ini cuma ada yang 200, ada 81, ada 47 orang di wilayah-wilayah itu,” ujar Nanik.

Dengan skema pemberdayaan ini, segala fasilitas masak eksisting yang masih memenuhi standar kebersihan dan kelayakan dapat langsung dimanfaatkan.

“Enggak mungkin kita membangun dapur-dapur baru. Jadi yang sudah ada, eksisting, enggak tahu dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum. Intinya tidak harus membangun dapur baru,” jelasnya lebih lanjut.

Langkah adaptif ini tak lepas dari realitas bahwa pagu anggaran untuk program MBG saat ini telah dirasionalisasi menjadi Rp268 triliun. Menyikapi hal tersebut, BGN telah merumuskan empat langkah utama: refocusing sasaran penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, revitalisasi dapur yang sudah berjalan, serta perluasan program di area 3T dengan skema pembiayaan alternatif di luar APBN.

Rasionalisasi dan pengawasan ini sangat krusial bagi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini dalam menargetkan puluhan juta anak sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh Indonesia secara bertahap, dengan misi besar menekan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas kognitif pelajar, serta meringankan beban ekonomi masyarakat prasejahtera. Oleh karena itu, standardisasi tetap menjadi harga mati.

BGN menjamin bahwa penghematan tidak akan mengorbankan kualitas asupan. Pengawasan ketat akan diterapkan secara berkala untuk memastikan setiap fasilitas yang dijadikan tempat memasak betul-betul layak dan higienis. Sanksi tegas menanti jika ditemukan adanya pelanggaran.

“Artinya bila dapur itu tidak sesuai tentu kami akan melakukan suspend,” ujarnya.

Dengan terobosan pemanfaatan kantin dan dapur umum ini, pemerataan akses gizi di pelosok negeri diharapkan bisa diakselerasi tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur fisik berskala besar.

The post Nanik : BGN Wacanakan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG Di WIlayah Terpencil appeared first on Barakati ID.

Siap-siap Perkuat Pertahanan Negara, Ribuan ASN Bakal Jalani Latihan Militer Komcad Agustus Mendatang

Redaksi Barakati — Fri, 05 Jun 2026 07:03:19 +0000

Langkah strategis pemerintah dalam mempertebal pilar pertahanan negara terus berlanjut. Menyusul evaluasi positif dari program sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI bersiap menggelar pelatihan Komponen Cadangan (Komcad) Gelombang II. Menariknya, kuota pada periode ini secara khusus akan menyasar para abdi negara, di mana sebanyak 2.300 Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadwalkan bakal digembleng dalam pelatihan intensif pada bulan Agustus 2026 mendatang.

Program ini merupakan manifestasi langsung dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara. Meski sering kali disalahpahami oleh publik, program Komcad bukanlah bentuk wajib militer. Keterlibatan masyarakat, termasuk ASN, pada dasarnya bersifat sukarela namun sangat direkomendasikan sebagai wujud nyata bela negara dari kalangan birokrat.

Mengenai kepastian jadwal dan kuota peserta, pihak kementerian telah melakukan koordinasi lintas lembaga agar penyerapan peserta berjalan optimal.

“Pelatihan Komponen Cadangan gelombang kedua ini rencananya akan diikuti oleh 2.300 ASN dari berbagai kementerian dan lembaga. Pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Agustus mendatang.”

Tentu saja, muncul pertanyaan mengenai nasib karier dan pendapatan para ASN selama menjalani masa pendidikan. Menjawab keresahan tersebut, pemerintah menjamin bahwa hak-hak kepegawaian tidak akan hangus.

“Selama mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil), ASN yang menjadi Komcad tidak akan kehilangan status kepegawaiannya, serta hak gaji dan tunjangannya tetap dibayarkan penuh.”

Menurut informasi, masa Latsarmil bagi calon anggota Komcad lazimnya berlangsung selama tiga bulan penuh di pusat pendidikan militer. Selama periode penggemblengan tersebut, ribuan ASN ini akan dibekali dengan kurikulum kedisiplinan tingkat tinggi, materi dasar kemiliteran, menembak, hingga pemantapan wawasan kebangsaan.

Setelah dinyatakan lulus dan dikukuhkan, para abdi negara ini akan kembali ke instansi masing-masing untuk bekerja seperti biasa. Anggota Komcad hanya akan dimobilisasi dan mengangkat senjata jika negara berada dalam keadaan darurat militer atau perang, yang komandonya diputuskan langsung oleh Presiden dengan persetujuan penuh dari DPR RI.

Di luar aspek pertahanan fisik, pembentukan postur Komcad dari unsur kepegawaian negeri ini diharapkan mampu memberikan efek ganda (multiplier effect). Nilai-nilai kedisiplinan dan kepemimpinan yang ditanamkan selama Latsarmil diyakini akan mendongkrak etos kerja, integritas, dan kualitas pelayanan publik saat mereka kembali bertugas di meja birokrasi.

The post Siap-siap Perkuat Pertahanan Negara, Ribuan ASN Bakal Jalani Latihan Militer Komcad Agustus Mendatang appeared first on Barakati ID.

BGN Sedang Jajaki Beri MBG Untuk Anak Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi

Redaksi Barakati — Mon, 01 Jun 2026 10:21:52 +0000

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan pemerintah pusat berpotensi merambah kancah internasional. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, saat ini tengah melakukan penjajakan serius untuk mengimplementasikan kebijakan pemenuhan gizi tersebut bagi para murid di Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), Arab Saudi.

Inisiatif ini ternyata bermula dari aspirasi para siswa di Jeddah yang mendambakan fasilitas serupa dengan rekan sebaya mereka di Tanah Air. Dadan mengungkapkan bahwa anak-anak pekerja migran tersebut mengikuti perkembangan isu nasional secara aktif dan sadar akan hak mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

“Mereka sangat well informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait MBG. mereka spontan ingin menikmati program yang dirasakan oleh teman-temannya di Indonesia,” ujar Dadan.

Saat menyambangi institusi pendidikan yang menampung sekitar 1.080 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut pada Minggu (31/5/2026), Dadan disambut dengan penuh kehangatan. Padahal, saat itu kegiatan belajar mengajar sedang diliburkan. Selain di kawasan Jeddah, BGN juga mencatat adanya sekitar 400 pelajar di Sekolah Indonesia Makkah yang berpotensi menjadi penerima manfaat.

“Dan meski tadi libur, mereka (anak-anak di Sekolah Indonesia Jeddah) antusias menanti kedatangan saya dan ada kurang lebih 100 orang dengan 56 guru yang menyambut saya,” imbuh dia.

Tindak lanjut dari peninjauan awal ini akan segera dilaporkan langsung ke meja Presiden Prabowo Subianto. Apabila lampu hijau diberikan oleh Istana, SIJ akan mengukir sejarah sebagai institusi pendidikan pertama di luar batas negara yang mengadaptasi program pemenuhan gizi ini.

“Jika disetujui oleh Presiden, ini akan menjadi percontohan pertama (MBG di luar negeri),” kata dia saat berada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. “Kami datang untuk melihat dan kami akan laporkan ke Presiden apakah dimungkinkan kami membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah Indonesia Jeddah,” ujarnya.

Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, Dadan menegaskan bahwa operasional pemenuhan gizi di luar negeri tidak akan jauh berbeda dengan prosedur standar di nusantara. Namun, pembentukan ekosistem ini membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Mekanismenya sama dengan di Tanah Air, kita akan gandeng mitra untuk SPPG,” katanya.

Untuk urusan lidah dan asupan gizi, menu makanan nantinya akan diselaraskan dengan kondisi geografis. Variasi hidangan khas Nusantara akan dipadukan dengan kuliner lokal Arab Saudi demi menjaga kualitas makanan. “Disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal,” kata dia.

The post BGN Sedang Jajaki Beri MBG Untuk Anak Sekolah Indonesia Jeddah, Arab Saudi appeared first on Barakati ID.

Bela Rakyat Kecil: Di Gorontalo, Prabowo Janji Ubah Fokus Pembangunan ke Nelayan

Redaksi Barakati — Sat, 09 May 2026 12:58:40 +0000

Gorontalo – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan kritik tajam terhadap kelompok elite di Jakarta saat meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo, Sabtu (09/05/2026). Di hadapan ratusan nelayan dan warga pesisir, Prabowo menilai perhatian terhadap nasib pahlawan pangan nasional masih jauh dari kata cukup.

“Orang-orang pintar di Jakarta banyak yang tidak peduli terhadap nasib nelayan dan petani kita,” tegas Prabowo dalam sambutannya yang disambut riuh warga.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memaparkan arah kebijakan strategis pemerintah di sektor kelautan dan ketahanan pangan. Menurut Prabowo, pemerintah pusat kini tengah melakukan pergeseran besar dalam fokus pembangunan, yakni dengan memberikan afirmasi lebih luas kepada masyarakat di daerah, khususnya mereka yang berada di garis depan sektor perikanan dan pertanian.

Prabowo menjelaskan bahwa kehadiran program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bukti nyata komitmen pemerintah untuk mendongkrak taraf hidup masyarakat pesisir. Selain infrastruktur pemukiman, pemerintah juga tengah memacu program swasembada pangan nasional sebagai pilar utama kedaulatan negara.

“Sekarang arahnya berubah. Pemerintah pusat akan memberikan perhatian serius dan nyata kepada para nelayan dan petani,” imbuhnya.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini menekankan bahwa nelayan dan petani adalah kelompok strategis yang menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan melalui penyediaan infrastruktur yang memadai serta program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

The post Bela Rakyat Kecil: Di Gorontalo, Prabowo Janji Ubah Fokus Pembangunan ke Nelayan appeared first on Barakati ID.

Ketika Suara Rakyat Berpihak pada Prajurit: Seruan dari Gorontalo

Redaksi Barakati — Tue, 25 Nov 2025 15:36:09 +0000

Pohuwato – Dukungan terhadap peningkatan anggaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus bermunculan dari berbagai daerah. Kali ini, suara aspiratif datang dari kawasan wisata Pantai Pohon Cinta, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Seorang warga setempat, Mohamad Taufik, secara terbuka menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan prajurit TNI yang dinilainya sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa.

Menurut Taufik, TNI memikul tanggung jawab besar dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga peningkatan alokasi anggaran untuk institusi pertahanan tersebut perlu menjadi prioritas utama pemerintah.

“Saya meminta agar anggaran TNI dinaikkan karena mereka bekerja keras mempertahankan negara ini. Tanpa dukungan memadai, tugas mereka tentu semakin berat,” ujarnya.

Taufik juga menyoroti sejumlah pejabat daerah yang dinilainya belum menjalankan tugas secara maksimal, namun tetap menerima anggaran besar tanpa manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berpendapat, sebagian anggaran lembaga daerah seperti DPRD seharusnya dapat dialihkan untuk memperkuat sektor pertahanan nasional.

“Daripada anggaran diberikan kepada pihak yang kerjanya hanya duduk-duduk, lebih baik dialihkan untuk TNI,” tegasnya.

Aspirasi tersebut mendapat sambutan positif dari pengurus Forum Komunikasi Putra Putri TNI Angkatan Darat (FKPPI) Kabupaten Pohuwato. Wakil Sekretaris FKPPI Provinsi Gorontalo, Dumais Hasi Doda, menegaskan bahwa pihaknya siap menyalurkan suara masyarakat yang mendukung peningkatan kesejahteraan serta penambahan fasilitas bagi prajurit TNI.

Menurut Dumais, pengorbanan para pejuang bangsa serta keluarga besar TNI tidak boleh dilupakan begitu saja.

“Orang tua kami telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan Republik Indonesia ini. Namun, perhatian terhadap anak-anak TNI dan para pejuang mulai terasa pudar,” ujarnya penuh harap.

Dumais juga mengapresiasi masyarakat yang masih menunjukkan kepedulian tinggi terhadap TNI dan berharap aspirasi tersebut dapat didengar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Mudah-mudahan aspirasi ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah Republik Indonesia. Semoga pesan ini sampai kepada pimpinan kita, Bapak Presiden Prabowo,” pungkasnya.

The post Ketika Suara Rakyat Berpihak pada Prajurit: Seruan dari Gorontalo appeared first on Barakati ID.

Resmi! Gaji di Bawah 10 Juta Bebas Pajak Sampai 2026

Redaksi Barakati — Sat, 04 Oct 2025 12:32:40 +0000

Pemerintah memperpanjang insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi para pekerja bergaji di bawah Rp10 juta per bulan hingga tahun 2026. Kebijakan ini diperuntukkan bagi pekerja sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, pakaian jadi, kulit, furnitur, serta sektor pariwisata yaitu hotel, restoran, dan kafe.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, “Untuk sektor pariwisata ini PPh 21-nya sudah Permen-nya sudah disiapkan dan untuk gaji di bawah Rp10 juta PPh-nya ditanggung oleh pemerintah.” Ia menambahkan, “Ini akan mencakup 552 ribu pekerja di sektor hotel, restoran dan kafe.”

Sebelum perpanjangan, pekerja sektor padat karya telah menerima insentif sejak terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2025 per 4 Februari 2025. Pada 2026, insentif pajak ini akan kembali diberikan pada pekerja sektor padat karya, dengan target penerima mencapai 1,7 juta pekerja dan alokasi anggaran sebesar Rp800 miliar.

Pekerja sektor pariwisata mendapat PPh 21 DTP 100% mulai Oktober 2025 dan dilanjutkan hingga 2026, dengan alokasi anggaran mencapai Rp480 miliar. media Pajakku menjelaskan pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta bulanan akan menerima upah penuh tanpa potongan pajak.

Kebijakan ini diharapkan menjaga daya beli dan melindungi sektor-sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional.

The post Resmi! Gaji di Bawah 10 Juta Bebas Pajak Sampai 2026 appeared first on Barakati ID.

Kontroversi Pernyataan Sri Mulyani terhadap Guru ditengah Sorotan atas Kekayaannya Senilai 79,8 Milyar

Redaksi Barakati — Wed, 27 Aug 2025 14:47:34 +0000

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi sorotan publik setelah menyatakan bahwa rendahnya gaji guru dan dosen merupakan salah satu tantangan keuangan negara: “Apakah semuanya harus dibiayai oleh keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?” ujar Sri Mulyani dalam sesi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025, Kamis (7/8/2025)

Pernyataan tersebut menuai kritik keras dari berbagai kalangan, yang menilai kurangnya empati terhadap realitas keterbatasan penghasilan tenaga pendidik. Ketegangan semakin memuncak ketika data resmi LHKPN pada 15 Maret 2024 yang di lansir dari media suaradotcom yang mencatat harta kekayaan Sri Mulyani mencapai Rp 79.841.692.348

Rinciannya sebagai berikut:

Tanah dan bangunan senilai Rp 48,98 miliar, tersebar di Jakarta, Tangerang, dan luar negeri
Surat berharga senilai Rp 24,28 miliar
Kas dan setara kas sebesar Rp 15,45 miliar
Alat transportasi, termasuk sepeda motor, senilai Rp 204,8 juta

Sri Mulyani juga mencatatkan sejarah unik sebagai satu-satunya Menteri Keuangan yang menjabat di tiga periode pemerintahan, yaitu era Susilo Bambang Yudhoyono (2005–2010), era Joko Widodo (2016–2024), dan kini di era Presiden Prabowo Subianto (2024–2029)

The post Kontroversi Pernyataan Sri Mulyani terhadap Guru ditengah Sorotan atas Kekayaannya Senilai 79,8 Milyar appeared first on Barakati ID.

Wajib Catat! Bahlil Sebut Tahun Depan Beli LPG 3 Kg Wajib Gunakan NIK

Redaksi Barakati — Wed, 27 Aug 2025 08:06:19 +0000

Jakarta, 25 Agustus 2025 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa mulai tahun depan, pembelian tabung LPG 3 kilogram hanya bisa dilakukan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Bahlil, kebijakan ini diterapkan karena saat ini LPG 3 kg masih banyak dinikmati oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar kelompok masyarakat tersebut beralih menggunakan jenis LPG nonsubsidi seperti desil 8, 9, dan 10, dan tak lagi memakai LPG 3 kg. “Tahun depan iya (beli LPG 3 kg pakai NIK). Jadi ya kalian jangan pakai LPG 3 Kg lah… desil 8, 9, 10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah,” ujar Bahlil di Istana Negara pada Senin (25/8).

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa detail teknis penerapan NIK dalam pembelian LPG 3 kg masih dirumuskan dan saat ini tengah dalam tahap penyusunan. “Teknisnya lagi diatur,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penyaluran subsidi energi, agar tepat sasaran, khususnya pada BBM dan LPG 3 kg yang memang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa skema subsisi energi baru tersebut sedang dikaji sebagai perluasan dari mekanisme penyaluran subsidi listrik berdasarkan tingkat pemakaian pelanggan. Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan baru akan disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat sebelum diterapkan.

The post Wajib Catat! Bahlil Sebut Tahun Depan Beli LPG 3 Kg Wajib Gunakan NIK appeared first on Barakati ID.