DEPROV – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat bersama Gubernur Gorontalo sebagai tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya melibatkan pihak Bandara, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta keluarga pemilik lahan di kawasan bandara.

Rapat tersebut fokus membahas tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ganti kerugian lahan milik keluarga Muniaga yang berada di area operasional bandara. Pertemuan ini bertujuan agar keluarga pemilik lahan dapat mendengarkan secara langsung penjelasan serta sikap resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo terkait penyelesaian kasus tersebut.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadly Poha, mengatakan Gubernur Gorontalo menginginkan agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan secara tuntas dan berkeadilan, tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.

“Pak Gubernur berharap permasalahan ini bisa cepat diselesaikan. Namun ada catatan penting, yakni pihak bandara diminta segera mengajukan permintaan pendapat hukum kepada Kejaksaan, agar pembayaran ganti rugi dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui mekanisme yang sah,” ujar Fadly Poha.

Ia menambahkan, hasil kajian hukum dari Kejaksaan Negeri Limboto nantinya akan menjadi dasar hukum yang kuat bagi Gubernur dalam menindaklanjuti proses pembayaran, termasuk memastikan langkah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan berjalan sesuai prosedur.

“Berdasarkan hasil kajian Kejaksaan Negeri Limboto, itulah yang akan menjadi landasan hukum bagi Pak Gubernur untuk menindaklanjuti pembayaran ganti rugi, disertai koordinasi dengan kementerian terkait,” jelas Fadly.

Lebih lanjut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda penyelesaian ganti rugi lahan tersebut agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi, sekaligus memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The post Putusan MK Jadi Acuan, DPRD Provinsi Gorontalo Kawal Ganti Rugi Lahan Bandara appeared first on Barakati ID.

The post Putusan MK Jadi Acuan, DPRD Provinsi Gorontalo Kawal Ganti Rugi Lahan Bandara appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Kejaksaan Negeri Limboto Kabupaten Gorontalo menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian kredit investasi dan modal kerja kepada debitur UD. Agro Pratama oleh PT. Bank SulutGo Cabang Limboto Tahun 2015 dan 2016.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Armen Wijaya mengatakan berdasarkan hasil penyidikan dalam kasus itu ditemukan fakta tersangka inisial MJM di duga melakukan tindak pidana pada pemberian kredit investasi dan modal kerja.

Armen mengatakan, pada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik menetapkan saudara MJM sebagai tersangka dari UD. Agro Pratama. Selanjutnya penahanan tersangka dilakukan di rutan Polres Gorontalo selama 20 hari.

“Tersangka melanggar Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.” Jelas Armen.

Menurut Armen dari perkara tersebut menyebabkan kerugian sebanyak 4 miliar. Ia juga menyampaikan sesuai dengan tahapan berkas perkara akan segera dilimpahkan ke penuntut umum untuk dilakukan pengembangan selanjutnya.

“Kemudian tahapan berikutnya apa bila hasil penelitian dari penuntut umum menyatakan perkara ini sudah lengkap .aka kami akan tahap duakan tersangka dan barang bukti dan selanjutnya kami persiapkan untuk pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor,” Pungkasnya.

The post Kejaksaan Negeri Limboto Tetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Kredit Bank BSG Limboto appeared first on Barakati ID.

The post Kejaksaan Negeri Limboto Tetapkan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Kredit Bank BSG Limboto appeared first on Barakati ID.