Kota Gorontalo – Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, mengukir capaian membanggakan dalam ajang Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026. Kelurahan tersebut dinyatakan resmi lolos seleksi administrasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Kepastian kelolosan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 100.3/5311/BPD tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Penjaringan Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2026.

Atas raihan tersebut, Kelurahan Moodu berhak melangkah ke tahapan krusial berikutnya, yakni pemaparan materi dan wawancara di tingkat pusat.

Kelurahan Moodu menjadi salah satu dari 22 kelurahan di seluruh Indonesia yang berhasil lolos pada tahapan seleksi administrasi kategori kelurahan. Secara keseluruhan, Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri meloloskan 45 desa dan kelurahan berprestasi di tingkat nasional, yang terdiri atas 23 desa dan 22 kelurahan.

Adapun proses evaluasi dan penilaian administrasi tersebut mencakup empat kriteria utama tata kelola wilayah, yaitu efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, keberhasilan program pembangunan, penataan kewilayahan, serta tingkat pemberdayaan masyarakat.

Kini, jajaran Pemerintah Kelurahan Moodu beserta masyarakat setempat tengah mematangkan berbagai persiapan guna menghadapi tahapan pemaparan dan wawancara di tingkat nasional.

Kelolosan pada tahap seleksi administrasi ini menegaskan bahwa perjuangan Moodu dalam ajang Desa dan Kelurahan Berprestasi 2026 masih berlanjut. Capaian ini sekaligus membawa nama harum Kota Gorontalo khususnya, serta Provinsi Gorontalo secara umum, di panggung nasional.

The post Tembus Kancah Nasional! Kelurahan Moodu Gorontalo Lolos Seleksi Administrasi Kemendagri 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Tembus Kancah Nasional! Kelurahan Moodu Gorontalo Lolos Seleksi Administrasi Kemendagri 2026 appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo mengalokasikan dana apresiasi senilai Rp1 miliar dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung penguatan dan pembangunan Museum 23 Januari. Langkah ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga sekaligus melestarikan warisan sejarah yang bernilai tinggi bagi masyarakat Gorontalo.

Dana apresiasi tersebut diperoleh atas prestasi Pemkot Gorontalo yang meraih penghargaan kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sulawesi.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melalui Juru Bicara, Jeffry As. Rumampuk, menegaskan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya sekadar torehan prestasi di atas kertas, tetapi harus membawa dampak nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

“Hari ini dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo, Pak Wali Kota sudah menyampaikan bahwa dana apresiasi dari Kemendagri akan digunakan untuk membiayai pembangunan Museum 23 Januari,” ungkap Jeffry, Senin (21/9/2026).

Ia melanjutkan, penggunaan dana Rp1 miliar ini menjadi momentum berharga untuk memperkuat pembangunan sektor kebudayaan dan sejarah daerah tanpa melupakan aspek kemanfaatan publik.

“Penghargaan ini tentu bukan hanya soal angka Rp1 miliar. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo, ini merupakan kesempatan untuk memperkuat pembangunan yang memiliki nilai substantif bagi masyarakat, termasuk menjaga warisan sejarah Kota Gorontalo,” jelasnya.

Menurut Jeffry, Museum 23 Januari memegang peranan sentral dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta memperkenalkan rekam jejak perjuangan Gorontalo kepada generasi penerus. Oleh karena itu, penguatan museum tidak sebatas pembenahan struktur fisik, melainkan juga penyampaian narasi sejarah yang lebih modern dan komunikatif.

“Warisan sejarah bukan hanya untuk dikenang, melainkan harus menjadi sumber pembelajaran bagi generasi muda. Ketika penghargaan ini diarahkan untuk mendukung Museum 23 Januari, semangatnya adalah menjaga apa yang sudah diwariskan sekaligus membuatnya tetap hidup dan relevan bagi generasi berikutnya,” tegas Jeffry.

Meskipun demikian, Pemkot Gorontalo memastikan seluruh proses penggunaan dana apresiasi tersebut tetap tunduk pada mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku secara transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Jeffry menyampaikan pandangan Wali Kota bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur fisik dan pelayanan publik, tetapi juga sejauh mana daerah tersebut merawat akar sejarah dan identitas budayanya.

“Pembangunan itu tidak boleh membuat kita kehilangan arah sejarah. Justru pembangunan harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas daerah. Museum 23 Januari adalah salah satu ruang vital untuk tujuan tersebut,” terangnya.

Melalui program penguatan ini, Pemkot Gorontalo berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat makin dekat dan bangga akan sejarah daerahnya sendiri.

“Ini bukan sekadar membangun fisik sebuah museum. Yang ingin kami bangun adalah kesadaran kolektif bahwa Gorontalo memiliki sejarah besar yang harus diketahui, dihargai, dan terus diwariskan,” pungkas Jeffry.

The post Komitmen Jaga Warisan Sejarah, Pemkot Gorontalo Perkuat Pembangunan Museum 23 Januari appeared first on Barakati ID.

The post Komitmen Jaga Warisan Sejarah, Pemkot Gorontalo Perkuat Pembangunan Museum 23 Januari appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo berhasil meraih penghargaan terbaik dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II yang berlangsung di Makassar.

Capaian ini menjadi catatan penting bagi Pemkot Gorontalo dalam upayanya memperkuat pelayanan dasar, khususnya di sektor kesehatan masyarakat.

Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, melalui Juru Bicara Wali Kota, Jeffry Rumampuk, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai deretan pencapaian di atas kertas, melainkan dorongan nyata bagi pemerintah daerah untuk terus memastikan pelayanan kesehatan dirasakan secara merata oleh warga.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Pemerintah Kota Gorontalo, tetapi yang paling penting adalah bagaimana capaian ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ujar Jeffry saat menyampaikan pesan Wali Kota Adhan Dambea, Senin (21/09/2026).

Jeffry menjelaskan, penilaian Kemendagri mencakup aspek-aspek vital yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat harian. Aspek tersebut meliputi kemudahan akses fasilitas kesehatan (faskes), kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi, kesiapan faskes, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga keberadaan inovasi pelayanan.

Dalam dokumen penilaian Kemendagri, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di Kota Gorontalo tergolong relatif mudah. Sebanyak 10 Puskesmas dan rumah sakit di seluruh wilayah kota dapat dijangkau warga dengan waktu tempuh rata-rata kurang dari 20 menit dari pemukiman.

Pelayanan di tingkat Puskesmas juga terus diarahkan melalui pendekatan klaster agar terintegrasi dan komprehensif. Pendekatan ini mencakup layanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan lansia, penanganan penyakit menular, kesehatan lingkungan, hingga pelayanan lintas klaster seperti Unit Gawat Darurat (UGD), poli gigi, laboratorium, dan farmasi.

Dari segi jaminan kesehatan, Kota Gorontalo tercatat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen. Pemkot Gorontalo juga mengambil langkah aktif memberikan jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan, seperti penyandang disabilitas, warga lanjut usia, dan masyarakat terlantar.

“Prinsipnya, pelayanan kesehatan harus bisa diakses masyarakat. Pemerintah hadir memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tidak tertinggal dalam mendapatkan pelayanan,” tegas Jeffry.

Selain jaminan kesehatan, indikator sanitasi lingkungan turut menopang penilaian ini. Dari 50 kelurahan di Kota Gorontalo, rata-rata capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyentuh angka 98,7 persen. Selain itu, sebanyak 97,41 persen dari total 39.532 rumah terdata telah memenuhi standar rumah sehat.

Di sektor fasilitas penunjang, seluruh Puskesmas dan RSUD milik Pemkot Gorontalo kini telah terakreditasi Paripurna. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan juga mencatatkan angka sempurna 100 persen untuk 12 jenis pelayanan dasar. Sementara itu, capaian Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Gorontalo tercatat berada di atas 50 persen.

Kendati memborong deretan capaian positif, Jeffry menegaskan bahwa pekerjaan Pemkot Gorontalo di bidang kesehatan belum usai. Salah satu evaluasi yang terus diperkuat adalah pemenuhan ketersediaan alat kesehatan di tingkat Puskesmas.

Dokumen penilaian mencatat target pemenuhan alat kesehatan sebesar 40 persen belum seluruhnya terpenuhi akibat adanya penambahan standar peralatan kesehatan nasional. Sebagian kebutuhan tersebut kini telah diusulkan melalui program Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia (SOPHI) yang saat ini tengah menjalani proses distribusi bertahap.

“Penghargaan ini tentu bukan garis akhir, melainkan pengingat bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus kami tuntaskan. Pemkot Gorontalo akan terus mengevaluasi kekurangannya dan memperbaikinya secara bertahap,” imbau Jeffry.

Keberhasilan Pemkot Gorontalo meraih penghargaan ini tidak lepas dari rentetan inovasi pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, antara lain:

• Puskesmas Hulonthalangi: Inovasi VIMORA TB.

• Puskesmas Kota Barat: Inovasi Ruko Sudirman dan Pelita TB.

• Puskesmas Dumbo Raya: Inovasi Dian Cerdasss.

• Puskesmas Kota Tengah: Inovasi GEMA SENJA.

• Puskesmas Pilolodaa: Inovasi SIDITA LANGSING.

• Puskesmas Dungingi: Inovasi RUCIKA dan Nakes Menyapa di RUTE LAMA.

“Pak Wali Kota berharap penghargaan ini tidak berhenti pada seremoni belaka. Ukurannya tetap terletak pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Kualitas pelayanan, kemudahan akses, dan keberlanjutan program kesehatan harus terus dijaga,” ungkap Jeffry.

Mengenai peruntukan serta skema pemanfaatan insentif dari nilai penghargaan tersebut, Jeffry menambahkan bahwa pihak juru bicara dan dinas terkait masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari Wali Kota Gorontalo.

The post Terbaik Nasional! Pemkot Gorontalo Boyong Penghargaan Layanan Kesehatan Kemendagri appeared first on Barakati ID.

The post Terbaik Nasional! Pemkot Gorontalo Boyong Penghargaan Layanan Kesehatan Kemendagri appeared first on Barakati ID.

Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo terus membenahi sistem pendapatan daerah melalui penguatan digitalisasi sektor pajak, retribusi, serta perizinan usaha. Langkah strategis ini dinilai krusial untuk memperluas basis penerimaan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota (Wawali) Gorontalo, Indra Gobel, saat menghadiri Forum Koordinasi Strategis Implementasi Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) bagi Pimpinan Daerah Series I. Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut berlangsung pada 2–4 September 2026.

Dalam agenda tersebut, Wawali Indra hadir didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Gorontalo, Zamronie Agus. Mengusung tema “Memperkuat Kepemimpinan Fiskal Daerah untuk Optimalisasi PAD yang Berkelanjutan, Berkeadilan, dan Berbasis Data”, forum ini diikuti oleh para kepala daerah, sekretaris daerah, serta pimpinan perangkat daerah pengelola pendapatan dari seluruh Indonesia.

Menurut Wawali Indra, peningkatan PAD tidak boleh sebatas mengejar target penerimaan tahunan semata. Pemerintah daerah perlu membangun tata kelola sistemik yang mampu memastikan seluruh potensi pendapatan terdata, terkelola, dan diawasi secara transparan.

Salah satu poin penting yang ia garis bawahi adalah evaluasi sistem perizinan usaha berbasis Online Single Submission (OSS). Ia menilai integrasi OSS dengan sistem kementerian maupun lembaga terkait masih memerlukan penguatan. Kendala ini, menurutnya, kerap menyulitkan pelaku usaha saat melakukan perpanjangan izin, terutama yang berkaitan dengan penyelarasan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Wawali Indra berharap digitalisasi perizinan tidak berhenti sebagai perubahan administratif, melainkan benar-benar menghadirkan kemudahan nyata bagi para pelaku usaha. Kemudahan tersebut diyakini akan memicu efek berantai yang positif terhadap perekonomian daerah.

“Digitalisasi perizinan harus benar-benar memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Dengan begitu, investasi dapat tumbuh, lapangan kerja terbuka, ekonomi daerah bergerak, dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD,” ujar Indra.

Selain sektor perizinan, Wawali Indra mendorong perluasan masif digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah. Ia meminta Pemkot Gorontalo memaksimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta berbagai kanal pembayaran non-tunai di seluruh lini penerimaan daerah.

Penerapan transaksi non-tunai ini dinilai efektif mempersempit ruang kebocoran penerimaan sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PAD.

“Pembayaran secara non-tunai sangat penting untuk membangun kepercayaan wajib pajak dan masyarakat. Mereka harus yakin bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan benar-benar tercatat dan dimanfaatkan pemerintah untuk pembangunan,” tegasnya.

Adapun forum Kemendagri tersebut juga menekankan perubahan paradigma tata kelola PAD, yakni bertransformasi dari sekadar mengejar target angka menuju penyusunan sistem pendapatan yang kokoh dan berkelanjutan.

Sejumlah langkah prioritas yang dibahas mencakup pemetaan selisih potensi pajak (tax gap), integrasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal, penguatan validasi data, percepatan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga pengawasan yang ketat.

Melalui Series I ini, Pemkot Gorontalo memetakan berbagai tantangan regulasi dan teknis sebagai basis data reformasi PAD yang akan dimatangkan pada Series II mendatang.

Melalui pembenahan menyeluruh ini, Pemkot Gorontalo optimistis dapat menciptakan iklim usaha yang makin kondusif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur secara mandiri.

The post Dongkrak PAD! Wawali Indra Gobel Dorong Digitalisasi Pajak dan Perizinan Usaha appeared first on Barakati ID.

The post Dongkrak PAD! Wawali Indra Gobel Dorong Digitalisasi Pajak dan Perizinan Usaha appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Menjelang momentum perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Wakil Bupati Pohuwato Iwan S. Adam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan pembahasan persiapan Idulfitri 1447 Hijriah. Pertemuan makro ini juga mengevaluasi dukungan daerah terhadap program prioritas nasional pembangunan tiga juta rumah, Senin (09/03/2026).

Jajaran Pemkab Pohuwato mengikuti rakor rutin tersebut secara virtual dari Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato. Wabup didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mahyudin Ahmad, Kepala Bappeda Rustam Melleng, Kepala Dinas Pangan Muzna Giasi, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Dely Pakaya, serta perwakilan OPD teknis terkait.

Jalannya rakor terpusat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., dari Sasana Bhakti Praja, Jakarta.

Ditemui usai rakor, Wakil Bupati Iwan S. Adam memaparkan bahwa forum lintas sektor tersebut membedah langkah-langkah konkret penjinakan inflasi, terutama intervensi pasar untuk meredam fluktuasi harga komoditas pokok menjelang lebaran. Selain itu, Kemendagri memaparkan rapor pertumbuhan ekonomi regional beserta realisasi belanja dan pendapatan daerah sebagai indikator kinerja fiskal.

“Ada beberapa instruksi strategis pusat yang harus segera diakselerasi di tingkat daerah menjelang Idulfitri. Kami fokus pada jaminan ketersediaan pasokan bahan pokok, stabilitas harga eceran tertinggi, serta kelancaran jalur distribusi logistik agar tidak terjadi hambatan di lapangan,” urai Iwan.

Rakor ini memang didesain untuk menyinkronkan ritme kerja pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat rantai pasok pangan nasional. Sinergi ini krusial demi memastikan stabilitas daya beli masyarakat sehingga perayaan hari kemenangan dapat berlangsung aman, nyaman, dan minim gejolak harga.

“Bukan hanya urusan pangan, rakor kali ini secara khusus juga mengevaluasi sejauh mana komitmen dan kontribusi nyata pemerintah daerah dalam menyokong Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Program ini merupakan atensi langsung Presiden untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian layak dengan skema terjangkau,” imbuhnya.

Menyikapi arahan pusat, Wabup Iwan menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mengawal stabilitas ekonomi Bumi Panua sekaligus mengamankan pasokan lebaran.

Di akhir keterangannya, Iwan menyebutkan bahwa seluruh draf evaluasi dari Kemendagri akan segera dikoordinasikan di level pimpinan tertinggi daerah.

“Seluruh poin krusial dan hasil analisis inflasi dari Kemendagri ini akan segera kami laporkan secara detail kepada Bapak Bupati Saipul A. Mbuinga, mengingat saat ini beliau masih menyelesaikan agenda dinas penting di luar daerah,” pungkas Iwan.

The post Jelang Idulfitri 1447 H: Wabup Iwan Adam Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bareng Sekjen Kemendagri appeared first on Barakati ID.

The post Jelang Idulfitri 1447 H: Wabup Iwan Adam Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Bareng Sekjen Kemendagri appeared first on Barakati ID.

NEWS – Kehilangan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) selama ini kerap dianggap sepele oleh sebagian masyarakat karena proses cetak ulangnya yang tidak dipungut biaya alias gratis. Namun, paradigma tersebut tampaknya akan segera berubah. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mewacanakan penerapan sanksi denda bagi warga yang ceroboh dan menghilangkan kartu identitas kependudukan mereka.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyoroti tingginya angka pelaporan kehilangan e-KTP yang terjadi setiap harinya. Ia menilai kebijakan menggratiskan pencetakan ulang justru memicu sikap kurang berhati-hati dari masyarakat dalam menjaga dokumen penting tersebut.

“Jadi perlu dipikirkan agar warga bisa lebih bertanggung jawab dengan mewajibkan untuk membayar dikenakan segenap biaya, denda lah kira-kira begitu ya. Karena setiap hari itu ada berapa Pak Teguh (Dirjen Dukcapil) ya laporan kehilangan? Puluhan ribu. Puluhan ribu, karena kan gratis gitu. Jadi ini cost center juga di sini begitu,” katanya.

Merujuk pada data tambahan dari rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, usulan denda ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara. Proses pencetakan puluhan ribu blanko KTP pengganti secara terus-menerus terbukti menguras sumber daya yang cukup besar. Meski demikian, sanksi ini kabarnya tidak akan diberlakukan secara pukul rata. Pengecualian tetap akan diberikan apabila e-KTP hilang akibat kondisi kahar seperti bencana alam atau kejadian di luar kendali pemiliknya.

Usulan pengenaan denda ini menjadi salah satu dari sekian banyak poin yang diusulkan dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Lebih jauh, Bima Arya juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola data serta pembagian tanggung jawab lintas sektoral.

“Selama ini sering kali kita berdebat menguras energi ini leading-nya siapa, kewenangan siapa. Kami kira diproses nanti, pembahasan, akan baik sekali apabila kita menyentuh isu tentang kewenangan dan koordinasi antar lembaga tadi,” pungkasnya.

Melalui rencana perbaikan regulasi ini, pemerintah berharap sistem administrasi kependudukan di Indonesia bisa menjadi lebih tertib, efisien, serta mendorong warganya untuk lebih proaktif dan bertanggung jawab terhadap keamanan identitas pribadi mereka.

The post Siap-Siap Rogoh Kocek! Wamendagri Usulkan Aturan Denda Buat Warga yang Hilangkan e-KTP appeared first on Barakati ID.

The post Siap-Siap Rogoh Kocek! Wamendagri Usulkan Aturan Denda Buat Warga yang Hilangkan e-KTP appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, bersama Wakil Bupati Iwan S. Adam serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pohuwato, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (02/02/2026).

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kesatuan langkah dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung keberhasilan agenda pembangunan nasional. Ia menekankan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas nasional sangat bergantung pada peran serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pelaksana kebijakan di lapangan.

Usai kegiatan, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyampaikan bahwa banyak hal penting yang menjadi perhatian dalam Rakornas tersebut. “Presiden memberikan arahan yang sangat jelas agar seluruh kepala daerah berperan aktif dalam mengawal implementasi program prioritas nasional. Pesannya tegas: kebijakan pusat harus berjalan seiring dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Rakornas Tahun 2026 ini juga menjadi ajang penyamaan persepsi dan komitmen bersama antarpemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program strategis nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan.

Selain membahas program sosial-ekonomi, forum nasional tersebut juga menyoroti berbagai isu penting lain seperti stabilitas keamanan daerah, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, dan percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta berdaya saing.

Presiden melalui Kemendagri mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam kebijakan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadiran Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Rakornas ini adalah bentuk nyata komitmen Pemkab untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan visi pembangunan nasional. “Pemerintah Kabupaten Pohuwato siap mendukung penuh program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia. Implementasinya akan disesuaikan dengan potensi dan karakteristik masyarakat Pohuwato agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara langsung,” tegasnya.

Sementara itu, kehadiran Wakil Bupati Pohuwato, Ketua DPRD, serta unsur Forkopimda menunjukkan soliditas dan sinergi pemerintahan daerah dalam memperkuat hubungan kerja antara lembaga eksekutif, legislatif, dan aparat keamanan. Sinergi ini diharapkan mampu memperkokoh koordinasi lintas sektor di tingkat daerah, terutama dalam pelaksanaan program strategis nasional.

Melalui Rakornas 2026 ini, pemerintah pusat berharap terbentuk kesamaan visi dan langkah antara pusat dan daerah demi mewujudkan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat—termasuk masyarakat Kabupaten Pohuwato.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.

The post Sinergi untuk Negeri: Pohuwato Tegaskan Komitmen pada Rakornas 2026 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat konsultasi pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (15/12/2025).

Rapat tersebut berlangsung dalam rangka mengoptimalkan kinerja DPRD di penghujung tahun serta mengantisipasi sejumlah agenda penting yang bertepatan dengan masa libur nasional.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin, menjelaskan bahwa rapat ini digelar untuk membahas langkah-langkah strategis dalam penyelesaian agenda legislatif yang masih tertunda.

“Rapat ini pada intinya untuk mengantisipasi pelaksanaan rapat-rapat di akhir tahun, karena masih terdapat agenda penting yang harus segera diselesaikan,” ujar La Ode.

Ia memaparkan, terdapat tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang menjadi prioritas DPRD Provinsi Gorontalo di sisa tahun 2025, masing-masing yakni Ranperda tentang Pengarusutamaan Gender, Ranperda Kepemudaan, serta Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Menurut La Ode, hingga saat ini DPRD masih menunggu hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang disampaikan melalui Pemerintah Kabupaten Sumedang terhadap ketiga Ranperda tersebut.

“Jika hasil fasilitasi itu keluar di akhir tahun, maka perlu dipastikan mekanisme agar rapat paripurna tetap dapat dilaksanakan meskipun dalam suasana libur,” jelasnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berencana melakukan konsultasi langsung ke Kemendagri di Jakarta, guna memastikan kesiapan serta progres fasilitasi terhadap tiga Ranperda tersebut.

“Hal inilah yang menjadi inti pembahasan dalam rapat konsultasi hari ini, agar seluruh agenda legislasi strategis DPRD dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” pungkas La Ode Haimudin.

The post Kejar Target Akhir Tahun, DPRD Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Konsultasi Pimpinan appeared first on Barakati ID.

The post Kejar Target Akhir Tahun, DPRD Provinsi Gorontalo Gelar Rapat Konsultasi Pimpinan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – DPRD Provinsi Gorontalo resmi menggelar Rapat Paripurna Tingkat II untuk membahas sekaligus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Monoarfa itu dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, unsur Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda, Umar Karim, dalam laporannya menyebutkan bahwa revisi regulasi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebijakan nasional, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah. Regulasi tersebut mewajibkan pemerintah daerah menata ulang struktur kelembagaan berdasarkan beban kerja, kondisi wilayah, kapasitas fiskal, serta urgensi urusan pemerintahan yang ditangani.

Menurut Umar, penataan ini mendesak dilakukan karena struktur OPD Provinsi Gorontalo saat ini dinilai belum efektif. Usai penataan pada 2022, jumlah OPD meningkat dari 27 menjadi 29, namun justru menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan penurunan efisiensi kinerja birokrasi.

Dalam proses pembahasannya, Pansus bersama Pemerintah Provinsi melakukan pendalaman substansi, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB, serta studi banding ke Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari praktik pemisahan Badan Keuangan dan Badan Pendapatan.

Umar memaparkan sejumlah poin perubahan penting dalam revisi perda tersebut, di antaranya:

• Penyesuaian konsideran “menimbang” dan “mengingat” agar lebih menonjolkan prinsip efektivitas, efisiensi, pembagian urusan, serta fleksibilitas organisasi.

• Penyempurnaan nomenklatur perangkat daerah, termasuk pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga. Penyesuaian ini dilakukan agar urusan kebudayaan tidak bercampur dengan aspek komersial sektor pariwisata.

• Perubahan pada sektor pekerjaan umum menyesuaikan hasil fasilitasi Kemendagri.

• Restrukturisasi sektor pertanian, termasuk penggabungan sub-bidang tanaman pangan dan hortikultura ke dalam Dinas Ketahanan Pangan serta perubahan nama Dinas Pertanian menjadi Dinas Peternakan dan Perkebunan.

• Pemisahan Badan Keuangan menjadi dua lembaga: Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

• Penataan ulang Badan Kepegawaian menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

• Ketentuan peralihan yang menjamin pejabat saat ini tetap menjalankan tugas hingga penetapan pejabat baru. OPD hasil penataan akan efektif setelah anggaran dimasukkan pada APBD 2026 atau perubahan APBD tahun yang sama.

Pansus juga menegaskan pentingnya memastikan setiap urusan pemerintahan terfasilitasi secara tepat agar tidak terjadi stagnasi seperti pada urusan pertanahan yang sebelumnya belum tertangani maksimal.

Dalam sambutannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas kerja intensif DPRD dan Pansus dalam menyelesaikan pembahasan, termasuk dua kali fasilitasi bersama Kemendagri. Ia menyoroti pentingnya pengaturan masa transisi karena berpengaruh terhadap psikologis ASN dan penyerapan anggaran daerah.

“Pejabat yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya,” tegas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan dua mekanisme penyusunan APBD 2026, yaitu melalui input manual di SIPD sambil menunggu pengesahan SOTK baru, serta penginputan digital setelah perda disahkan agar tidak menghambat proses penganggaran.

Ia juga menambahkan, kinerja fiskal Provinsi Gorontalo tergolong baik secara nasional. Realisasi belanja daerah berada di peringkat ketujuh, sementara pendapatan menempati posisi kelima secara keseluruhan.

Dengan disetujuinya Ranperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 ini, pemerintah berharap penataan kelembagaan daerah dapat meningkatkan efektivitas birokrasi, mempercepat pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan membantu percepatan capaian target pembangunan daerah.

The post Demi Efisiensi, DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Susunan Perangkat Daerah appeared first on Barakati ID.

The post Demi Efisiensi, DPRD Provinsi Gorontalo Ubah Susunan Perangkat Daerah appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) Tahun 2025 yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 26–28 Agustus 2025.

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ini mengusung tema “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Asta Cita.” Rakornas menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga terkait dalam membahas mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional.

Bupati Saipul menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mendukung upaya pemerintah pusat memperkuat kepastian hukum di daerah.

“Rakornas ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, mendukung iklim investasi, dan mempercepat pencapaian program strategis nasional,” ujar Bupati Saipul.

Ia menambahkan, kejelasan regulasi melalui produk hukum daerah sangat penting agar pelaku usaha merasa terlindungi. Dengan begitu, investasi dapat berjalan baik, pembangunan daerah dipercepat, serta pelayanan publik semakin meningkat.

Pada kesempatan itu, Bupati Saipul yang didampingi Sekretaris Dewan Pohuwato, Hamkawaty Mbuinga, mengikuti rangkaian kegiatan hari kedua Rakornas, mulai dari apel pemantapan pelaksanaan peraturan daerah, penampilan tarian kolosal tradisional Sultra, hingga laporan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Agenda dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM, sambutan Menteri Dalam Negeri, serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan Kementerian Hukum terkait harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi pembentukan produk hukum daerah. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen kepatuhan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan strategis nasional menuju terwujudnya Asta Cita.

Rakornas juga menghadirkan materi strategis dari berbagai narasumber, di antaranya Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM, Ketua Kadin, serta Dirjen Otonomi Daerah. Kegiatan turut dirangkaikan dengan pemberian penghargaan indeks kepatuhan daerah, talk show lintas kementerian, hingga kunjungan ke PHD Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan UMKM Expo 2025.

Bupati Saipul berharap, hasil Rakornas dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato, dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas guna mendukung peningkatan investasi dan percepatan pembangunan daerah.

The post Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Bupati Pohuwato Dorong Regulasi Berkualitas untuk Investasi dan Asta Cita appeared first on Barakati ID.

The post Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Bupati Pohuwato Dorong Regulasi Berkualitas untuk Investasi dan Asta Cita appeared first on Barakati ID.