BONE BOLANGO – Pemkab Bone Bolango meraih penghargaan yang mengapresiasi penerapan sistem merit yang cemerlang. Penghargaan tersebut, dikenal sebagai Anugerah Meritokrasi ASN Nasional dalam kategori baik, diberikan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Penyerahan penghargaan berlangsung di Keraton Grand Ballroom Yogyakarta Mariot Hotel diterima secara langsung oleh Plt Bupati Bone Bolango Merlan S Uloli, Kamis (07/12/2023).

Kepala BKPSDM Bone Bolango, Frieske Arinti Usman, menjelaskan bahwa Anugerah Meritokrasi ASN Nasional diselenggarakan untuk memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan baik dan sangat baik. “Di penilaian tahun ini, Pemkab Bone Bolango berhasil mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kami naik dari kategori nilai cukup menjadi baik,” ungkapnya.

Usman menjabarkan bahwa terdapat delapan aspek utama dalam penilaian sistem meritokrasi ASN, yang meliputi Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karier, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Penggajian Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan, serta Sistem Informasi.

Menurut informasi yang diterima, ada beberapa indikator yang menjadi fokus penilaian dalam sistem merit tersebut. Indikator penilaian tersebut meliputi ketepatan penempatan karir, kriteria penghargaan dan hukuman, prinsip keadilan, dan sejumlah indikator lainnya. Kedisiplinan, ketertiban, serta inovasi dalam pelayanan juga merupakan fokus utama yang ditanamkan kepada seluruh ASN di Kota Blitar. Ini mencerminkan komitmen penuh Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat dengan baik.

The post Bone Bolango Meraih Penghargaan Anugerah Meritokrasi ASN Nasional Kategori Baik dari Kemenpan-RB appeared first on Barakati ID.

The post Bone Bolango Meraih Penghargaan Anugerah Meritokrasi ASN Nasional Kategori Baik dari Kemenpan-RB appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Supratman Nento, menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2023.

Acara tersebut berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, dan diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Rapat yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, termasuk Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, serta Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono.

Bupati Saipul Mbuinga mengonfirmasi bahwa Kementerian PANRB telah menetapkan total kebutuhan ASN nasional untuk tahun 2023 sebanyak 572.496 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 78.862 ASN untuk 72 kementerian dan lembaga pemerintah pusat, serta 493.634 ASN untuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Menyinggung tentang Kabupaten Pohuwato, Bupati Saipul menyatakan akan menyesuaikan petunjuk teknis (juknis) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, kuota ASN di Kabupaten Pohuwato akan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni 493.634 ASN.

“Ia, jika sudah ada porsi maka kita akan melaksanakannya, yang tentu kita di daerah tetap menunggu kapan pelaksanaan dari pengadaan ASN itu sendiri,” jelas bupati

Bupati Saipul juga menjelaskan bahwa pihak daerah akan menunggu informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan ASN. Sejauh ini, Kabupaten Pohuwato telah menerima Surat Keputusan (SK) Menpan-RB Nomor 546 tahun 2023 tentang kebutuhan pegawai ASN, yang mengamanatkan jumlah formasi sebanyak 759 jabatan fungsional.

Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023 ini memberikan kesempatan bagi Bupati Saipul dan timnya untuk memperoleh panduan dan pengarahan dari pemerintah pusat guna memastikan pengadaan ASN di Kabupaten Pohuwato berjalan sesuai aturan dan kebutuhan daerah.

The post Rakor Bersama KEMENPAN-RB, Bupati Pohuwato: Kita Tunggu Info selanjutnya appeared first on Barakati ID.

The post Rakor Bersama KEMENPAN-RB, Bupati Pohuwato: Kita Tunggu Info selanjutnya appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran Menpan RB yang bernomor B/1527/M.SM.01.00/2023 Tanggal 25 Juli 2023, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Intansi ⁰0 dan Dan Daerah perihal status dan kedudukan Eks. Tenaga Honorer Kategori II dan tenaga Non ASN.

Menanggapi surat tersebut, Wali Kota Gorontalo Marten Taha ketika ditemui, menjelaskan bahwa kebijakan itu tidak lain merupakan tuntutan semua daerah dalam menyuarakan nasib honorer.

Marten Taha menyatakan, selaku pimpinan di Apeksi, dirinya merasa terpanggil untuk memperjuangkan hal tersebut, baik dirapat internal Apeksi maupun bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas.

“Intinya, hampir disetiap momen rapat pasti masalah honorer yang kita bahas. sebagai pimpinan Kota Gorontalo, tentu harus memperjuangkan hal itu. Terlebih, banyak dari mereka yang sudah lama bekerja, dan tidak tega melihat kondisi mereka yang selalu diselimuti kekhawatiran pemberhentian”, ungkap Marten Taha, (28/7/2023).

Menurut Wali Kota, terbitnya surat edaran Menpan RB tentang nasib tenaga honorer, tidak lepas dari perjuangannya. Terutama, dalam Apeksi sendiri, dirinya memiliki posisi penting yaitu Wakil Ketua Umum, disamping dirinya termasuk Tim pembahasan penyelesaian nasib honorer bersama Kemenpan RB.

“Alhamdulilah, saya dipercaya masuk di Tim bersama Kemenpan RB dengan melibatkan beberapa Walikota dan Gubernur, yang kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga hal ini patut disyukuri para teman – teman honorer tidak diberhentikan”, jelas Marten Taha.

Sementara itu, mengenai anggaran pembiayaan gaji honorer ditahun 2024, Marten Taha mengungkapkan, bahwa berdasarkan edaran Kemenpan RB bahwa Pemerintah daerah diminta tetap menganggarkan dana tersebut.

“Hanya saja, para kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian didaerah dilarang menambah ataupun merekrut honorer baru”, ucap Wali Kota.

Mengenai anggarannya, pihaknya kata Wali Kota, sudah perintahkan kepada kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo tetap diadakan sesuai jumlah honorer yang ada saat ini.

Bagi Wali Kota, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Gorontalo, selalu berdasarkan aturan yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Kendati begitu, ada beberapa diskresi yang diambil oleh Marten Taha selama tidak ada aturan yang mengikat. Seperti halnya dengan masa kontrak honorer berakhir pada oktober 2023. Meskipun, disejumlah daerah mulai merumahkan para honorer tetapi Marten tetap menganggarkan gaji para honorer sampai desember.

“Artinya, hal ini mengisyaratkan bahwa ia sangat yakin bahwa honorer daerah tetap akan dipekerjakan”, ujar Wali Kota.

The post Marten Taha Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer appeared first on Barakati ID.

The post Marten Taha Perjuangkan Nasib Tenaga Honorer appeared first on Barakati ID.

GORUT – Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Dua hal pokok ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro sebagai penekanan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait perekrutan PPPK di daerah.

“Yang pertama, penataan PPPK ini harus berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Kemudian kedua, berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan,” ungkap Suleman usai mengikuti sosialisasi pendataan tenaga non ASN yang diselenggarakan KemenPAN-RB via zoom meeting, Rabu (24/8/2022).

Dan berdasarkan data yang diminta KemenPAN-RB sebelumnya, kata Suleman, Pemkab Gorut hanya mengajukan 300 formasi dan itu sudah sesuai analisis jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

“Ternyata eksistingnya setelah didata, kita ada 1.000 lebih ya. Yang jelas kita mengikuti ketentuan pemerintah pusat, dalam hal ini KemenPAN-RB,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denni menyampaikan, melalui sosialisasi tersebut diharapkan akan ada kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Masing-masing instansi pemerintah pun didorong untuk mempercepat proses pemetaan (mapping), validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansinya masing-masing.

Pada sosialisasi tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen turut memaparkan alur proses serta penggunaan Aplikasi Pendataan Tenaga Non ASN yang telah disiapkan oleh BKN.

Hadir pada acara tersebut, Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Aba Subagja, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN BKN Jumiati, serta hadir secara daring para Sekretaris Kementerian/Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.

The post Ikuti Sosialisasi Pendataan PPPK Oleh KemenPAN-RB, Ini Yang Disampaikan Sekda appeared first on Barakati ID.

The post Ikuti Sosialisasi Pendataan PPPK Oleh KemenPAN-RB, Ini Yang Disampaikan Sekda appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Sehubungan dengan diterbitkannya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi (Kemepan RB) nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi pada instansi pemerintah.

Menanggapi hal itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato menggelar rapat koordinasi penyerdehanaan struktur organisasi perangkat daerah dan penyetaraan jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pohuwato, di Gedung Aula Panua Pohuwato, (23/6/2021).

Menurut Wakil Bupati Suharsi Igirisa terkait dengan hasil penyederhanaan struktur di lingkup pemerintahan tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Diakuinya model penyederhanaan struktur berdasarkan hasil data yang sudah disampaikan dan telah terverifikasi dan validasi sehingga menghasilkan pemetaan jabatan berdasarkan model urusan pemerintahan baik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Selanjutnya, penyederhanaan birokrasi menurutnya untuk mempercepat proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, agile dan efektif dalam memberikan pelayanan publik.

“Penyetaraan jabatan ini sangat penting di dilaksanakan atau di rumuskan secepatnya sebelum kita terkena pinalti nantinya di tanggal 31 Juni,..

“Itu harus selesai dan kita tidak bisa merubah atau menambahkan sesuai dari rekomendasi struktur sebab itu sudah diatur dan harapan saya disini tidak ada yang di rugikan dan selama itu ASN berperilaku baik dan santun selama itu juga baik baik saja,” Ungkap Wabup Suharsi.

The post Pemda Pohuwato Kebut Penyederhanaan Birokrasi Sebelum Kena Penalti appeared first on Barakati ID.

The post Pemda Pohuwato Kebut Penyederhanaan Birokrasi Sebelum Kena Penalti appeared first on Barakati ID.