NEWS – Sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) semakin tajam. Lembaga antirasuah itu mulai membuka peluang untuk meminta keterangan dari Ketua Komite Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung, Luhut Binsar Pandjaitan, seiring penyelidikan dugaan korupsi yang dikabarkan melibatkan pencatatan anggaran tidak wajar atau mark up.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, hingga kini pihaknya masih belum bisa menyampaikan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang bakal dipanggil dalam rangka menguak perkara besar ini. “Pihak-pihak yang dimintai keterangan siapa saja, materinya apa, memang belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujar Budi kepada awak media di Jakarta, Selasa (28/10/2025). Ia menegaskan bahwa penyelidikan masih difokuskan pada upaya menemukan unsur dugaan tindak pidana korupsi hingga tahap penyelidikan yang saat ini berjalan tanpa hambatan berarti. “Sejauh ini tidak ada kendala, jadi tahapan di penyelidikan ini masih berprogres secara positif,” tambah Budi dalam pernyataan terpisah.​

Sinyal pemanggilan Luhut muncul setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara lewat kanal YouTube pribadinya. “Ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau mark up dalam proyek Whoosh,” ungkap Mahfud tanpa mengubah satu kata pun dari pernyataannya.​

Meskipun demikian, Mahfud sendiri ragu akan keterlibatan langsung Luhut, mengingat posisi Luhut di proyek tersebut bukan sebagai pelaksana utama. “Saya tidak tahu secara detail informasi soal perencanaan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, ketika saya masih menjabat sebagai Menko Polhukam era Jokowi. Kontrak proyek Whoosh dimulai pada sekitar tahun 2015-2016 silam,” terang Mahfud MD.​

Tokoh lain juga menyorot pernyataan Luhut yang sempat mengakui, “Proyek Whoosh sudah busuk dari awal,” meskipun pemerintah tetap melanjutkan pengerjaannya. Amien Rais secara terbuka mempertanyakan logika di balik keputusan tersebut, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa “APBN tidak akan menanggung beban utang Whoosh yang mencapai Rp 118 triliun”.​

Pendukung investigasi datang dari PDI Perjuangan yang menegaskan pentingnya KPK menuntaskan kasus ini secara transparan. “KPK tidak boleh takut dalam menangani kasus ini. Dugaan mark up anggaran dalam proyek kereta cepat harus diusut secara tuntas dan transparan,” tegas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.​

KPK mengimbau masyarakat, “Siapapun yang memiliki data atau informasi tambahan terkait dugaan korupsi ini, silakan menyampaikannya ke KPK,” lanjut Budi Prasetyo menutup keterangannya.

The post KPK buka peluang panggil Luhut dalam kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh appeared first on Barakati ID.

The post KPK buka peluang panggil Luhut dalam kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Whoosh appeared first on Barakati ID.

NEWS – Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan sebutan Whoosh, yang dirancang sebagai ikon kemajuan transportasi Indonesia, kini menghadapi beban finansial yang sangat besar. Utang jangka panjang proyek ini telah membengkak mencapai Rp116 triliun, nilai yang hampir setara dengan biaya pembangunan lima menara pencakar langit Burj Khalifa di Dubai.Pada awalnya, total biaya proyek diperkirakan sekitar Rp80 triliun. Akan tetapi, seiring waktu, jumlah ini melonjak drastis dipicu oleh beberapa faktor, seperti tantangan pembebasan lahan, perubahan desain di tengah pembangunan, serta biaya operasional dan perawatan yang sangat tinggi. Dari total pembiayaan tersebut, sekitar 75 persen bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga tahunan sebesar 3,3 persen, yang mengharuskan Indonesia mencicil utang tersebut selama 40 hingga 45 tahun.

Beberapa waktu lalu, Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat itu menjabat Ketua Komite Proyek KCJB, menyampaikan pernyataan mengejutkan yang memicu sorotan publik. Ia bahkan menyebut proyek Whoosh sebagai “barang busuk” sejak awal ditangani. Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya kejanggalan pada proyek prestisius tersebut dan mendorong seruan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan melakukan investigasi.

Menambah kerumitan finansial, proyek ini menggunakan pinjaman dari China dengan bunga 3,3 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tawaran dari Jepang yang hanya 0,1 persen. Padahal, proyek ini semula dijanjikan tidak akan menggunakan dana APBN, namun akhirnya tetap mendapat dukungan keuangan negara. Biaya konstruksi mencapai US$52 juta per kilometer, hampir tiga kali lipat dari proyek serupa di China yang menghabiskan biaya hanya US$17 hingga 30 juta per kilometer.

Dua tahun sejak beroperasi, Whoosh juga mengalami kerugian mencapai Rp4,1 triliun per tahun, belum terhitung bunga dan cicilan pinjaman pokok. Bahkan pendapatan harian yang diperoleh sekitar Rp3 miliar, atau Rp1,1 triliun per tahun, masih jauh dari cukup untuk membayar bunga pinjaman tahunan yang sebesar Rp3,3 triliun. Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi keuangan yang membebani negara dan publik ini.

Untuk memberikan perbandingan sederhana angka Rp116 triliun tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk membangun lima menara Burj Khalifa (masing-masing senilai Rp21 triliun), atau 22 menara Eiffel, atau bahkan satu kompleks Marina Bay Sands di Singapura yang dibangun dengan biaya Rp92,8 triliun. Dana sebesar itu juga bisa dialokasikan untuk memperluas akses internet hingga pelosok daerah yang masih blank spot, membangun fasilitas kesehatan di wilayah terpencil, serta merenovasi lebih dari 100 ribu sekolah agar anak-anak mendapatkan pendidikan layak.

The post Utang Kereta Cepat Whoosh Setara Bangun 5 Menara Burj Khalifa, Siapa yang Bertanggung Jawab? appeared first on Barakati ID.

The post Utang Kereta Cepat Whoosh Setara Bangun 5 Menara Burj Khalifa, Siapa yang Bertanggung Jawab? appeared first on Barakati ID.