Penulis : Jurnalis Perempuan S.Amu

Hari Kebebasan Pers menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran jurnalis dalam menjaga demokrasi, transparansi, dan hak publik atas informasi. Namun di balik semangat itu, ada satu kelompok yang kerap menghadapi tantangan berlapis: wartawan perempuan.

Di tengah dinamika dunia jurnalistik yang terus berkembang, perempuan tidak lagi sekadar pelengkap di ruang redaksi. Mereka hadir sebagai reporter lapangan, editor, hingga pemimpin media. Meski demikian, perjalanan mereka tidak selalu mudah.

Selain menghadapi tekanan profesional seperti tuntutan kecepatan dan akurasi berita, wartawan perempuan juga kerap berhadapan dengan risiko kekerasan berbasis gender, diskriminasi, hingga stereotip yang masih melekat.

Hari Kebebasan Pers menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi harus inklusif dan menjamin keamanan bagi semua jurnalis, tanpa terkecuali perempuan.

Dalam menjalankan tugasnya, wartawan perempuan seringkali berada di garis depan meliput isu-isu sensitif seperti konflik sosial, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga praktik korupsi. Keberanian mereka tidak hanya memperkaya perspektif pemberitaan, tetapi juga membuka ruang empati yang lebih luas bagi masyarakat.

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap wartawan perempuan masih perlu diperkuat. Kasus pelecehan saat peliputan, intimidasi di ruang digital, hingga minimnya kebijakan redaksi yang sensitif gender menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Oleh karena itu, peringatan Hari Kebebasan Pers harus menjadi momentum untuk mendorong media, pemerintah, dan masyarakat sipil agar menciptakan ekosistem jurnalistik yang aman dan setara.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan perempuan di dunia pers. Representasi perempuan dalam posisi strategis akan mendorong kebijakan yang lebih adil dan memperhatikan perspektif gender dalam pemberitaan.

Di era digital saat ini, suara wartawan perempuan semakin kuat dan luas jangkauannya. Melalui berbagai platform, mereka tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memperjuangkan keadilan dan kesetaraan. Hari Kebebasan Pers bukan sekadar perayaan, melainkan panggilan untuk memastikan bahwa setiap jurnalis perempuan dapat bekerja dengan aman, bebas, dan bermartabat.

Karena pada akhirnya, kebebasan pers yang sejati adalah ketika semua suara termasuk suara perempuan dapat didengar tanpa rasa takut. Selamat Hari Kebebasan Pers.

The post Perempuan di Garda Depan: Makna Hari Kebebasan Pers bagi Wartawan Perempuan appeared first on Barakati ID.

The post Perempuan di Garda Depan: Makna Hari Kebebasan Pers bagi Wartawan Perempuan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama sejumlah instansi terkait, di antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Biro Hukum, Badan Keuangan, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo. Rapat tersebut membahas finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG).

Ketua Pansus Ranperda PUG, Kristina Udoki, menegaskan bahwa seluruh pihak telah menyepakati komitmen untuk memastikan implementasi nyata dari perda ini setelah disahkan. Ranperda tersebut dijadwalkan akan diparipurnakan pada 26 Januari mendatang.

“Intinya, setelah Perda Pengarusutamaan Gender disahkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah wajib menerapkan prinsip anggaran responsif gender. Ini bukan sekadar aturan administratif, tetapi komitmen bersama yang tidak boleh diabaikan,” ujar Kristina.

Ia menjelaskan, penerapan anggaran responsif gender akan dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi. Pada tahap perencanaan, Bappeda berperan penting memastikan setiap program dan kegiatan sudah mengakomodasi perspektif gender. Sementara pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan aspek pengawasan serta monitoring akan dijalankan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo.

“Jika ada OPD yang mengajukan anggaran tanpa memperhatikan aspek kesetaraan gender, maka pengajuan tersebut dapat ditolak, baik oleh Bappeda di tahap perencanaan maupun oleh Badan Keuangan,” tegasnya.

Selain membahas aspek regulasi, rapat juga menyoroti peran perempuan dalam sektor ekonomi, terutama dalam kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari berbagai pokok pikiran anggota DPRD, tercatat sekitar 80 persen pelaku UMKM diusulkan berasal dari kalangan perempuan.

Namun, Kristina menegaskan bahwa pengarusutamaan gender tidak terbatas pada isu perempuan saja.

“Gender itu bukan hanya soal perempuan. Di dalamnya juga mencakup laki-laki, anak-anak, lansia, serta kelompok rentan lainnya. Perda ini hadir untuk memastikan arah pembangunan daerah lebih adil, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak,” tandasnya.

Dengan diterapkannya Perda Pengarusutamaan Gender, DPRD Provinsi Gorontalo berharap seluruh OPD ke depan memiliki perspektif yang setara dalam perencanaan kebijakan dan penganggaran, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

The post Anggaran Responsif Gender, DPRD Provinsi Gorontalo Minta OPD Tak Lagi Abai appeared first on Barakati ID.

The post Anggaran Responsif Gender, DPRD Provinsi Gorontalo Minta OPD Tak Lagi Abai appeared first on Barakati ID.

The post Mengharukan. Simak bagaimana Perjuangan Seorang Pria Mengadopsi Anak Berkebutuhan Khusus appeared first on Barakati ID.

The post Mengharukan. Simak bagaimana Perjuangan Seorang Pria Mengadopsi Anak Berkebutuhan Khusus appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, menghadiri seminar yang digelar oleh Gabungan Organisasi Wanita (GOW) di Aston Gorontalo Hotel & Villas. Acara ini bertema “Perempuan dan Politik,” yang menjadi platform untuk mendiskusikan peran perempuan dalam dunia politik, (16/10/2023)

Dalam sambutannya, Wali Kota Marten Taha menekankan bahwa politik seharusnya tidak memandang gender sebagai hambatan dalam menilai kemampuan seseorang dalam berpolitik. Dengan tegas, ia menyatakan, “Bidang politik bisa digeluti oleh siapa saja, termasuk kaum perempuan. Sejarah memang menunjukkan keterlibatan lebih banyak kaum laki-laki, tetapi ini bukan berarti perempuan tidak mampu.”

Marten Taha mencatat bahwa perempuan kini semakin gencar terlibat dalam politik, mengatasi stigma dan pandangan bahwa mereka tidak mampu berperan di bidang-bidang tertentu.

“Seiring berjalannya waktu, perempuan semakin masuk dan menggeluti dunia politik. Perempuan telah lama mendapat stigma dan dianggap belum mampu berperan dalam beberapa bidang,” ujarnya.

Dalam pandangannya, kegigihan kaum perempuan telah menciptakan gerakan emansipasi wanita, memberikan peluang bagi mereka untuk berkiprah di berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat dan negara.

“Ini dikenal sebagai peran gender yang harus diperankan oleh kaum perempuan,” tambahnya.

Sebagai seorang wali kota yang telah menjabat dua periode, Marten Taha mengapresiasi semangat perempuan untuk mengambil peran aktif dalam politik. Seminar ini menjadi momentum penting untuk merangsang diskusi lebih lanjut tentang kesetaraan gender dan peran perempuan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

The post Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, Menyuarakan Kesetaraan Gender dalam Seminar GOW appeared first on Barakati ID.

The post Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, Menyuarakan Kesetaraan Gender dalam Seminar GOW appeared first on Barakati ID.