Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons santai tantangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang menyatakan siap “mencium lutut” Dedi jika mampu membangun jalan di Kalbar dengan APBD Rp 6 triliun. Polemik ini dipicu viralnya perbandingan infrastruktur jalan Jabar dan Kalbar di media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan tak pernah berniat pamer. “Mohon maaf, pembangunan di Jawa Barat tidak ada maksud untuk diperbandingkan dengan daerah lain,” ungkapnya melalui video, Sabtu (11/4/2026).

Alih-alih adu argumen, Dedi justru berterima kasih atas tantangan tersebut. Ia memaklumi sulitnya membangun infrastruktur di wilayah seluas Kalbar dengan APBD terbatas. “Kami memahami setiap daerah punya tantangannya sendiri-sendiri, apalagi dengan keterbatasan fiskal di wilayah seluas Kalimantan Barat,” paparnya. Hal ini sejalan dengan catatan CNBC Indonesia terkait tingginya disparitas pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Secara terbuka, Dedi meminta maaf jika pembangunan di Jabar menyinggung daerah lain. Ia berharap pemerataan fiskal ke depan lebih baik agar dana bagi hasil mengalir proporsional ke daerah. Menutup pernyataannya, Dedi mengirim salam hangat dan mendoakan Wagub serta seluruh warga Kalbar agar selalu sehat dan bahagia.

The post Respons Berkelas! Dedi Mulyadi Tanggapi Santai Tantangan Cium Lutut Wagub Kalbar appeared first on Barakati ID.

The post Respons Berkelas! Dedi Mulyadi Tanggapi Santai Tantangan Cium Lutut Wagub Kalbar appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Dalam upaya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato mengacu pada regulasi serta memperhatikan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Umum Antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

Sekretaris Daerah (Sekda) Iskandar menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan layanan publik menjadi prioritas utama, sesuai dengan amanah undang-undang yang harus diprioritaskan.

Meskipun menghadapi keterbatasan fiskal akibat penurunan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pohuwato tetap berkomitmen untuk memprioritaskan hal-hal yang bersifat mendesak.

Iskandar juga menyoroti isu belanja pegawai yang dianggap terlalu tinggi. Menurutnya, hal tersebut sebenarnya merupakan pemenuhan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Honorer.

Kabupaten Pohuwato tidak mengikuti kebijakan merumahkan tenaga Honorer, mengingat keterbatasan fiskal yang dialami oleh banyak daerah, termasuk Kabupaten Pohuwato.

“Dalam kondisi kemampuan fiskal yang menurun, Kebijakan Anggaran kita lebih memprioritaskan hal-hal yang urgent, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan,” tambah Iskandar.

Sekda Iskandar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya agar harapan DPRD, termasuk Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dapat terpenuhi.

Dengan kinerja yang baik, Pemda dan DPRD berhasil meraih prestasi, seperti mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) inflasi tahap satu dan dua, yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“Saat ini, kami sedang menyelesaikan proses dengan Surat Manfaat Insentif (SMI) dan Kementerian Keuangan untuk mendapatkan kelonggaran pencicilan pinjaman, sambil menunggu review dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKP),” tutup Sekda Iskandar.

The post Hadapi Keterbatasan Fiskal Pemda Pohuwato Komitmen Prioritaskan Hal Urgent appeared first on Barakati ID.

The post Hadapi Keterbatasan Fiskal Pemda Pohuwato Komitmen Prioritaskan Hal Urgent appeared first on Barakati ID.