DEPROV – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyoroti buruknya pengelolaan arsip daerah yang dinilai terabaikan akibat minimnya dukungan anggaran. Sorotan itu disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Kamaru, dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pembahasan RKA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Meyke menyesalkan kondisi arsip daerah yang hingga kini tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah, bahkan anggarannya terbilang sangat minim. Padahal, menurutnya, keberadaan lembaga arsip memiliki fungsi penting dalam mendukung jalannya program pemerintah daerah.

“Arsip itu kelengkapan daerah yang semata-mata untuk mendukung program pemerintah. Terlalu naif kalau saya bilang ambil contoh dari perjalanan dinas saya. Tapi itu bisa menjadi tolak ukur kinerja kami,” tegas Meyke.

Dalam rapat tersebut, Meyke mendorong agar pemerintah daerah segera melakukan perbaikan pengelolaan arsip. Ia bahkan menekankan pentingnya menelusuri aturan dan tata kelola lembaga arsip agar dapat dijalankan dengan baik.

“Kemarin waktu pak Sekda masih PJ, upaya itu kami lakukan terus menerus sampai ada alokasi Rp1 miliar khusus untuk pengelolaan arsip. Karena tujuannya begitu mulia,” jelasnya.

Meyke menegaskan, DPRD tidak ingin melihat dinas pengelola arsip dibiarkan dalam kondisi bobrok. Menurutnya, keberadaan arsip yang tertata dengan baik bukan hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga generasi muda bangsa di masa depan.

“Saya mohon, saya minta. Agar manfaatnya bisa dirasakan pemerintah, dan lebih jauh lagi anak-anak bangsa dapat merasakan hasil dari pengelolaan arsip yang baik,” tandasnya.

The post Pengelolaan Arsip Gorontalo Dinilai Bobrok, DPRD Minta Jangan Ditinggalkan appeared first on Barakati ID.

The post Pengelolaan Arsip Gorontalo Dinilai Bobrok, DPRD Minta Jangan Ditinggalkan appeared first on Barakati ID.