DEPROV – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Limonu Hippy, menyampaikan kekecewaan publik terhadap Gubernur Gorontalo dalam Sidang Paripurna Ke-63 DPRD Provinsi Gorontalo, Jumat (28/11). Kritik tersebut ditujukan terhadap program Industri Kecil Menengah (IKM) yang hingga kini belum terealisasi, meskipun anggarannya telah disiapkan sejak awal tahun anggaran.

Dalam pemaparannya, Limonu menyoroti lemahnya komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menjalankan program IKM yang telah menjadi harapan masyarakat. Ia menekankan bahwa banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang telah dinyatakan lolos verifikasi, namun hingga kini belum menerima bantuan yang dijanjikan.

“Ini menjadi catatan penting bagi OPD terkait. Harus ada sanksi atau punishment bagi OPD yang seperti ini. Ada anggaran, tapi programnya tidak berjalan, Pak,” tegas Limonu di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Politikus dari Fraksi Partai Gerindra itu menyayangkan alasan yang disampaikan OPD kepada Gubernur, yang dinilai tidak masuk akal. Menurutnya, rentang waktu dari bulan Mei hingga Desember seharusnya cukup memadai untuk merealisasikan program IKM tersebut.

“Kalau berbicara waktu dari bulan Mei sampai Desember, tidak mungkin program tersebut tidak berjalan. Tapi bentuk keseriusan dari pemerintah memang tidak terlihat,” ujarnya.

Limonu menilai alasan yang disampaikan OPD kepada Gubernur hanya berupa dalih klasik yang kerap digunakan untuk menutupi ketidakmampuan atau ketidaksiapan. Ia menegaskan bahwa jika program tersebut benar-benar menjadi prioritas, maka realisasinya pasti dapat berjalan dengan baik.

“Alasan yang disampaikan ke Pak Gubernur, saya kira itu alasan klasik saja. Pada dasarnya tidak seperti itu. Kalau memang diseriusi saja, saya pasti percaya program tersebut terealisasi dengan baik,” lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat kini merasa kecewa dan kesal karena sudah dinyatakan lolos verifikasi, namun tidak mendapatkan hasil sesuai janji pemerintah. Harapan untuk mendapatkan bantuan modal dan fasilitas usaha belum terpenuhi, padahal mereka telah melalui proses seleksi dan verifikasi.

“Jujur Pak, kami kecewa. Masyarakat kesal. Sudah dinyatakan lolos verifikasi tapi tidak terealisasi,” ungkap Limonu.

Menutup penyampaian pandangannya, Limonu berharap Gubernur Gorontalo dapat melihat langsung kondisi di lapangan, bukan hanya mengandalkan laporan yang terkesan manis dari OPD. Ia meminta kepala daerah untuk lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mengevaluasi kinerja OPD terkait.

“Kami berharap Bapak tidak hanya mendengarkan retorika dan gaya yang manis, tapi fakta di lapangan tidak ada,” pungkasnya.

The post Alasan klasik OPD dinilai jadi dalih program IKM mangkrak di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Alasan klasik OPD dinilai jadi dalih program IKM mangkrak di Gorontalo appeared first on Barakati ID.

KOTA GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengikuti kegiatan halal bi halal dan silaturahmi yang dilaksanakan oleh jajaran keluarga besar badan perencanaan, penelitian dan pengembangan (BAPPPEDA) Kota Gorontalo.

Wali Kota Marten Taha mengungkapkan ini merupakan silaturahmi dan halal bi halal pertama yang dilakukan di jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Gorontalo. Menurutnya ini juga bagian dari menyemarakkan hari raya idul fitri 1444 hijriah.

“Karena dengan pelaksanaan kegiatan yang seperti ini akan mempererat hubungan kekerabatan diantara kita terutama di dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita di lingkungan pemerintah kota Gorontalo,” ungkap Marten Taha, (28/4/2023).

Ia juga menyebutkan setelah menjalani cuti bersama yang cukup panjang para aparatur bisa kembali optimal bekerja dalam rangka menyelesaikan berbagi program kegiatan di lingkungan pemerintahan baik dinas maupun badan dan OPD yang ada.

“Kita sekarang sudah berada di ruang waktu triwulan kedua tahun 2023 ini. Berbagai program kegiatan yang perlu diseriusi tolong ini agar segera diselesaikan. Saya memantau bahwa penyerapan anggaran masih belum memenuhi target sesuai waktu yang ditetapkan,” kata Marten.

Marten menjelaskan pada triwulan pertama minimal target 25 persen itu telah tercapai, namun belum berhasil sehingga untuk mengoptimalkan penyerapannya pada posisi triwulan kedua dan ketiga.

“Jangan nanti dilakukan pada triwulan ke empat sebab akan ada banyak persoalan yang tertumpuk mulai dari pembatasan pembayaran yang dibatasi pada tanggal 15 Desember, kemudian pemenuhan adminstrasi yang jika dilakukan terburu-buru bisa saja ada kekeliruan,” jelasnya.

The post Wali Kota Marten Taha Dorong Tiap OPD Optimalkan Kinerja appeared first on Barakati ID.

The post Wali Kota Marten Taha Dorong Tiap OPD Optimalkan Kinerja appeared first on Barakati ID.