Pohuwato – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam memperjuangkan intervensi pembangunan kawasan pesisir dan penguatan ekonomi masyarakat perikanan terus membuahkan hasil positif. Langkah nyata ini dipertegas melalui pertemuan strategis antara Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, dengan Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Drs. Halid K. Jusuf, Selasa (02/06/2026).

Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan dan tindak lanjut program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diinisiasi pemerintah pusat untuk menggenjot modernisasi kawasan perikanan sekaligus mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dalam audiensi tersebut, terungkap kabar baik bahwa dari sembilan lokasi KNMP yang diusulkan oleh Pemkab Pohuwato, sebanyak tiga lokasi dipastikan memasuki tahap kontrak pekerjaan pada tahun anggaran 2026. Ketiga wilayah prioritas tersebut meliputi Desa Bumbulan di Kecamatan Paguat, Desa Torosiaje Jaya di Kecamatan Popayato, serta satu lokasi strategis di Kecamatan Wanggarasi.

“Alhamdulillah, dari hasil pertemuan ini kami mendapatkan informasi yang sangat menggembirakan. Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Pohuwato akan segera berkontrak pada tahun ini. Ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat nelayan yang telah lama menantikan realisasi program tersebut,” ujar Bupati Saipul Mbuinga pascapertemuan.

Bupati menegaskan bahwa jajaran pemerintah daerah berkomitmen mengawal ketat seluruh tahapan administrasi dan teknis agar eksekusi di lapangan berjalan lancar serta tepat waktu. Ia optimistis, akselerasi proyek ini akan memicu pertumbuhan ekonomi baru di sektor maritim daerah.

“Harapan kami tentu agar proyek fisik segera dimulai tanpa kendala berarti. Jika semua proses berjalan simultan, pembangunan KNMP ini akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) bagi kesejahteraan nelayan tradisional kita,” tambahnya.

Meski tiga lokasi telah disetujui, Bupati Saipul tetap melayangkan harapan agar enam usulan lokasi KNMP lainnya dapat diakomodasi oleh kementerian terkait pada gelombang berikutnya. Menurutnya, seluruh usulan tersebut berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

Atas capaian ini, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam kepada KKP RI, khususnya Ditjen PSDKP, atas perhatian intensif yang diberikan kepada daerah berjuluk Bumi Panua tersebut. Ia juga menginstruksikan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak pasif dan terus menjalin komunikasi jemput bola ke kementerian pusat.

“Saya meminta OPD terkait untuk terus membangun komunikasi vertikal yang intensif dengan pihak kementerian. Kita harus proaktif menjemput bola demi memperjuangkan alokasi program dan anggaran pusat untuk percepatan pembangunan daerah,” tegasnya.

Merespons hal tersebut, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP KKP RI, Drs. Halid K. Jusuf, menyatakan kesiapan institusinya untuk memberikan pendampingan penuh dan supervisi ketat dalam pelaksanaan program KNMP di Kabupaten Pohuwato. Pendampingan ini dinilai krusial guna memastikan proyek berjalan sesuai regulasi dan bebas dari penyimpangan hukum.

“Kami akan melakukan pendampingan melekat terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik ini. Tujuannya agar seluruh proses berjalan akuntabel, tepat sasaran, dan menghasilkan kualitas infrastruktur yang kokoh. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci sukses dari program maritim ini,” pungkas Halid Jusuf.

The post KABAR GEMBIRA: Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Pohuwato Dipastikan Berkontrak Tahun Ini appeared first on Barakati ID.

The post KABAR GEMBIRA: Tiga Kampung Nelayan Merah Putih di Pohuwato Dipastikan Berkontrak Tahun Ini appeared first on Barakati ID.

POHUWATO – Review kegiatan usaha garam rakyat pada kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di fokuskan untuk menginformasikan ke petani garam dan sejauh mana kegiatan optimalisasi pemberdayaan usaha garam rakyat yang dilaksanakan di Kabupaten Pohuwato.

Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Bidang Ekososbud Darmadi Aris Wibowo, Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau, (19/11/2021).

Iskandar mengatakan, dengan kehadiran KKP RI apa yang menjadi permasalahan terkait dengan optimalisasi pemberdayaan usaha garam rakyat (Pugar) bisa menjadi referensi untuk perencanaan ke depan.

“Kami termasuk kabupaten yang menerima tugas pembantuan tahun ini, akan tetapi di tengah jalan karena pandemi covid-19 terjadi refocusing,” Kata Sekda.

Melalui pertemuan ini, dirinya berharap keberlanjutan dukungan dari kementerian sangat dibutuhkan, selanjutnya ada perhatian khusus dari pihak KKP itu sendiri.

Sebelumnya Kadis Perikanan, Amrin Umar menjelaskan, kegiatan ini adalah rangkaian dari tahapan kegiatan pengelolaan pugar, karena di tahun 2021 mendapatkan alokasi tugas pembantuan melalui direktorat jenderal ruang laut, akan tetapi dengan adanya refocusing anggaran yang diperoleh tidak sebesar dari apa yang diharapkan.

“Kita berdoa semoga kedepan perhatian untuk petani tambak di pohuwato bisa lebih besar lagi sehingga usaha bapak ibu petani tambak dalam mengembangkan usahanya bisa meningkat,” Ungkapnya.

The post Hadirnya Pihak KKP RI Diharapkan Bisa Jadi Referensi Untuk Perencanaan appeared first on Barakati ID.

The post Hadirnya Pihak KKP RI Diharapkan Bisa Jadi Referensi Untuk Perencanaan appeared first on Barakati ID.