DEPROV – Tidak adanya alokasi anggaran untuk Komisi Informasi Publik (KIP) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam APBD 2026 mendapat sorotan tajam dari Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo.

Hal ini terungkap dalam rapat bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gorontalo, KPI, dan KPID, yang membahas rancangan APBD 2026. Dalam pembahasan, Komisi 1 menemukan bahwa pos anggaran untuk KIP dan KPID tidak tercantum sama sekali.

Anggota Komisi 1, Kristina Udoki, menegaskan bahwa kedua lembaga tersebut dibentuk berdasarkan undang-undang dan harus mendapatkan perhatian, termasuk dukungan anggaran, agar keterbukaan informasi publik tetap terjamin.

“Kalau tidak ada anggaran, sama saja mau dibubarkan. Kalau ini terjadi, maka Komisi 1 wajib bertanggung jawab,” tegas Kristina.

Sementara itu, anggota Komisi 1 lainnya, Femy, menjelaskan bahwa anggaran untuk KPID seharusnya disediakan sesuai surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia, arahan Presiden, serta surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta gubernur di setiap provinsi untuk mengalokasikannya.

Namun, Kominfo Gorontalo justru tidak menganggarkan KIP dan KPID dalam APBD murni, melainkan hanya mengusulkannya pada anggaran tambahan.

“KIP dan KPID ini adalah langkah maju pemerintah. Tetapi jika tidak dianggarkan, berarti ini kemunduran,” ujar Femy.

Kristina juga menambahkan, alasan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi penghalang, karena provinsi lain tetap mengalokasikan dana bagi KIP dan KPID meski mengalami efisiensi anggaran. Dari total Rp17 miliar anggaran Kominfo, dilakukan efisiensi hingga tersisa Rp14 miliar.

The post KIP dan KPID Gorontalo Terancam Lumpuh, Anggaran Hilang dari APBD 2026 appeared first on Barakati ID.

The post KIP dan KPID Gorontalo Terancam Lumpuh, Anggaran Hilang dari APBD 2026 appeared first on Barakati ID.