DPRD KABGOR – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat atas dugaan pelanggaran tempat hiburan karaoke pada saat penerapan PPKM level III di Desa Bulota Kecamatan Telaga Jaya.

Pertemuan tersebut turut dihadiri pihak Polres Gorontalo, Satuan Polisi Pamong Praja, pihak Dispora, Camat, dan Kades Bulota, di ruang Dulohupa (13/9/2021).

Ketua komisi I Syafrudin Bano mengatakan berdasarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing pihak, maka DPRD Kabupaten Gorontalo memberikan rekomendasi hasil RDP tersebut kepada Pemerintah Daerah.

“DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah, Satpol PP, dan juga bisa koordinasi bersama-sama kepada pihak kepolisian Polres Gorontalo untuk menutup proses operasi karaoke yang ada di JTM tersebut,” Ujar Syafrudin Bano.

“Jika mereka membaca izin tersebut pasti mereka tidak beroperasi, karena diklausul izin tersebut bahwa tertulis izin ini belum efektif setelah menyelesaikan persyaratan administrasi yang lain dan itu belum diurus,..”

“Maka karena dia belum efektif, apapun kegiatan yang dilakukan itu ilegal, walaupun sudah keluar izin karena belum efektif,” Sambungnya.

Ia kembali menegaskan tempat hiburan karaoke tersebut akan segera ditutup, sehingga untuk kembali dioperasikan maka beberapa unsur persyaratan adminstrasi harus dipenuhi.

“Sambil memberi ruang kepada mereka untuk memenuhi persyaratan lain rekomendasi terkait dari dinas pariwisata pemuda dan olahraga ketika direkomendasikan bahwa ini sudah bisa, baru itu dimasukan lagi bahwa izin tersebut bisa efektif dan bisa beroperasi,” Pungkasnya.

The post Langgar Aturan PPKM, Satu Tempat Hiburan Karaoke Akan Ditutup appeared first on Barakati ID.

The post Langgar Aturan PPKM, Satu Tempat Hiburan Karaoke Akan Ditutup appeared first on Barakati ID.

DPRD KABGOR – Sebagai mitra Kepala Desa tentu saja peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan terutama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja sang Kepala Desa.

Untuk memaksimalkan hal tersebut Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo meminta ke Pemerintah Daerah terutama Dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi kinerja BPD berdasarkan regulasi yang ada.

Menurut Syafrudin Bano, berdasarkan pantauannya kinerja BPD selama ini tidak terlalu maksimal dikarenakan ada yang merangkap jabatan, “Ada guru, ada tenaga kesehatan, dan ada juga pejabat lainnya menjadi ketua atau anggota BPD,” Ungkapnya.

Lanjut Syafrudin pada regulasi Perbub dan Perda jelas, bahwa BPD dituntut bekerja sepenuh waktu sama dengan kerja ASN. Walaupun dalam regulasi dibenarkan ASN tidak boleh sebagai anggoat BPD. Tetapi pada poin berikut BPD wajib berkerja sesuai regulasi yang ada.

“Kami dorong untuk dilakukan evaluasi BPD, kami juga minta BPD ontime dalam bekerja baik perencanaan, pengawasan, dan membentuk Perdes yang ada di desa,” Tegas Syafrudin Bano.

The post Berdasarkan Peraturan BPD Dituntut Bekerja Secara Maksimal appeared first on Barakati ID.

The post Berdasarkan Peraturan BPD Dituntut Bekerja Secara Maksimal appeared first on Barakati ID.