DEPROV – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Partai Gerindra, Iqbal Al Idrus, menegaskan bahwa pers memiliki peran vital sebagai jantung informasi masyarakat yang menyampaikan berita secara aktual, jernih, dan berimbang.

Hal tersebut disampaikannya bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional, sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi insan pers dalam menjaga arus informasi yang sehat dan mencerdaskan publik di tengah derasnya perkembangan teknologi informasi.

“Pers adalah jantung informasi masyarakat yang menyampaikan berita secara aktual dan jernih. Melalui pers, masyarakat dapat mengetahui berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi, baik di bidang pemerintahan, sosial, maupun pembangunan,” ujar Iqbal di Gorontalo, Senin (9/2/2026).

Iqbal menyampaikan ucapan Selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers se-Provinsi Gorontalo. Ia menyatakan apresiasi setinggi-tingginya terhadap kerja keras dan profesionalisme jurnalis yang terus mengedukasi masyarakat dengan informasi yang kredibel.

“Saya mengucapkan Selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers di Gorontalo. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi dalam menyajikan informasi yang edukatif, inspiratif, serta membangun bagi masyarakat,” tambahnya.

Politisi Gerindra itu juga berharap insan pers terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, menjaga independensi, serta mengedepankan fakta dan keseimbangan berita demi memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap media.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan pentingnya sinergi antara pers dengan lembaga legislatif. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi pintu utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, aspiratif, dan akuntabel di Provinsi Gorontalo.

“Sinergi antara pers dan legislatif sangat penting, karena melalui kerja sama inilah aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dapat berjalan lebih efektif,” tutupnya.

The post Di Momen Hari Pers Nasional, Iqbal Al Idrus Sebut Pers Adalah Jantung Informasi Masyarakat appeared first on Barakati ID.

The post Di Momen Hari Pers Nasional, Iqbal Al Idrus Sebut Pers Adalah Jantung Informasi Masyarakat appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Nasib 328 guru honorer di Gorontalo yang seharusnya masuk dalam formasi tambahan PPPK paruh waktu hingga kini belum jelas. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Iqbal Al Idrus, mengungkapkan bahwa aspirasi terkait masalah ini telah diterima pihaknya sejak satu bulan lalu.

Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Iqbal bersama anggota Komisi IV dan perwakilan guru honorer telah mendatangi Kementerian PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyampaikan langsung permohonan penyelesaian masalah tersebut.

Namun, menurut Iqbal, pihak Kemenpan-RB dan BKN mengembalikan pertanyaan itu kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo yang memiliki kewenangan dalam proses perekrutan PPPK paruh waktu.

“Seharusnya 328 guru honorer ini sudah termasuk dalam kuota tambahan PPPK paruh waktu. Tetapi oleh BKD Provinsi Gorontalo, mereka tidak dimasukkan. Akibatnya, para guru ini belum memiliki kejelasan status dan harus segera diperjuangkan nasibnya,” ujar Iqbal.

Ia menilai, kesalahan terletak pada BKD Provinsi Gorontalo yang tidak menambahkan nama-nama guru tersebut dalam formasi tambahan. Pihaknya berharap BKD bersama Gubernur Gorontalo segera melakukan langkah konkret melalui lobi ke Kemenpan-RB dan BKN agar dapat diberikan diskresi untuk memperjuangkan hak 328 guru honorer tersebut.

Para guru honorer saat berunjuk rasa di Kantor BKD Provinsi Gorontalo untuk meminta kejelasan nasib mereka || Foto Majid

“Salahnya BKD Provinsi itu karena tidak memasukkan mereka ke dalam formasi tambahan. Kami berharap Gubernur dan BKD melakukan lobi ke Menpan-RB dan BKN agar dikeluarkan diskresi yang bisa memberi solusi bagi 328 guru honorer ini,” tegas Iqbal.

Sebelum berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat, Komisi IV sempat memanggil BKD Provinsi Gorontalo untuk dimintai keterangan mengenai nasib para guru honorer tersebut. Namun, undangan dari komisi tidak dihadiri pihak BKD, sehingga BKN RI menegaskan bahwa kebijakan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“BKN RI mengatakan, ini dapurnya daerah. Harusnya eksekutif, dalam hal ini Gubernur dan BKD, lebih berperan aktif menyelesaikan persoalan ini,” jelas Iqbal.

Iqbal mendesak Pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Gubernur dan BKD, untuk segera berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dan BKN RI guna mencarikan solusi terbaik bagi ratusan tenaga pendidik tersebut.

“Saya berharap Gubernur dan BKD segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kami di Komisi IV akan terus mengawal aspirasi ini sampai ada kejelasan bagi para guru honorer,” pungkas Iqbal Al Idrus.

The post BKD Dinilai Lalai, Ratusan Guru Honorer Tertahan di PPPK Tambahan appeared first on Barakati ID.

The post BKD Dinilai Lalai, Ratusan Guru Honorer Tertahan di PPPK Tambahan appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Di tengah persiapan menjelang Pemilu Legislatif 2024, sebuah inisiatif menarik muncul di Gorontalo: Training Legislatif Universitas se Gorontalo yang menampilkan Adnan Entengo, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, sebagai narasumber.

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Gorontalo pada Sabtu (09/12/2023) bertajuk “Melintas Menciptakan Legislator Milenial dan Gen Z Berkapasitas”. Adnan Entengo, seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut yang mengajak generasi muda untuk memahami dunia legislatif.

“Ini adalah ide yang luar biasa, karena mengajak anak muda untuk lebih memahami dunia legislatif, terutama menjelang Pemilu legislatif tahun 2024,” ungkap Adnan.

Acara ini menjadi kesempatan penting bagi generasi muda untuk memahami peran, tugas, dan tanggung jawab seorang legislator. Adnan memberikan motivasi kepada peserta dengan menekankan pentingnya peran pemilih yang terinformasi dan matang dalam menentukan pilihannya.

“Sekitar sepertiga dari pemilih yang akan memberikan suara pada 14 Februari 2024 adalah milenial dan Gen Z. Mereka pasti telah melakukan pertimbangan yang matang dalam memilih calon legislator,” paparnya.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo ini berharap agar peserta dapat mengambil manfaat maksimal dari materi yang disampaikan. “Saya berharap apa yang dipelajari hari ini akan menjadi bekal yang berharga ketika ada di antara mereka yang ingin maju sebagai calon legislatif pada pemilihan selanjutnya,” ujarnya.

Training Legislatif ini menjadi langkah awal yang positif dalam mendukung keterlibatan generasi muda dalam dunia politik. Sebuah upaya membangun kesadaran dan kapasitas bagi calon pemimpin masa depan.

The post Training Legislatif Gorontalo: Adnan Entengo Ajak Generasi Muda Pahami Dunia Legislatif Menuju Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

The post Training Legislatif Gorontalo: Adnan Entengo Ajak Generasi Muda Pahami Dunia Legislatif Menuju Pemilu 2024 appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Kisah keluhan Arif (28) terhadap layanan Puskesmas Telaga yang diungkapkan di media sosialnya menjadi sorotan. Setelah mendapat perhatian dari Ombudsman, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo pun turut menyambangi Puskesmas Telaga untuk mendalami masalah ini pada Rabu (06/12/2023).

Salah satu anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, yang hadir dalam kunjungan tersebut, memberikan beberapa catatan terkait insiden yang dikeluhkan oleh Arif. Menurutnya, temuannya menunjukkan bahwa petugas piket malam saat kejadian memang ada di tempat ketika Arif membawa istrinya yang membutuhkan perawatan.

Espin menjelaskan bahwa petugas piket yang bertugas di Unit Gawat Darurat (UGD) sedang mengganti oksigen untuk pasien rawat inap lainnya. “Ada catatan yang ditinggalkan di atas meja bahwa sedang terjadi pergantian oksigen. Mungkin karena terburu-buru dan dalam keadaan panik, yang bersangkutan tidak sempat melihat catatan tersebut,” terang Espin.

Meskipun menemukan penjelasan terkait piket jaga di malam hari, Espin juga menggarisbawahi pentingnya memahami kewenangan Puskesmas dalam memberikan layanan rawat inap. Menurutnya, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 43 tahun 2019 dengan tegas melarang Puskesmas untuk memberikan layanan rawat inap.

“Dalam aturan tersebut, tidak ada lagi ijin untuk Puskesmas memberikan layanan rawat inap,” ungkap Espin. Ia menekankan bahwa dengan semakin banyaknya rumah sakit yang dapat diakses, layanan rawat inap seharusnya diserahkan kepada rumah sakit sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Espin juga menyoroti aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketersediaan sarana serta prasarana yang mendukung layanan rawat inap. Menurutnya, evaluasi yang mendalam terhadap peran Puskesmas, terutama terkait layanan rawat inap, penting untuk menjamin kualitas optimal pelayanan kesehatan di masyarakat.

The post Peninjauan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Puskesmas Telaga: Mengklarifikasi Keluhan Arif appeared first on Barakati ID.

The post Peninjauan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Puskesmas Telaga: Mengklarifikasi Keluhan Arif appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dalam kunjungan kerja yang berlangsung Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan peninjauan lokasi pengelolaan limbah B3 (limbah medis) di Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, pada Rabu (22/11/2023).

Hamid Kuna menyampaikan bahwa masyarakat, terutama di Desa Talumelito, tampaknya belum sepenuhnya setuju dengan adanya pengelolaan limbah medis tersebut. Menurutnya, diperlukan sosialisasi bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup agar masyarakat dapat memahami dampak dan manfaat dari pembangunan tersebut.

“Masyarakat sebenarnya bukan belum setuju, akan tetapi mereka perlu adanya sosialisasi mengenai pembangunan limbah medis ini. Masyarakat ingin mendengar sosialisasi ini, intinya masyarakat setuju hanya saja mereka harus mengetahui apa efek dilakukannya pembangunan ini,” ungkap Hamid Kuna.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Talumelito, Wilson Harun Yantu, yang menjelaskan bahwa masyarakat setuju dengan pembangunan limbah medis, tetapi mereka menunggu sosialisasi yang lebih rinci terkait pengelolaannya.

“Masyarakat kita ini setuju, hanya saja mereka ingin mengetahui setelah pembangunan ini bagaimana pengelolaannya. Maka dari itu, akan lebih baik jika ada sosialisasi mengenai pembangunan ini,” ungkap Wilson Harun Yantu.

Estimasi pembangunan ini direncanakan sesuai dengan kontrak pada tanggal 13 Desember 2023, dan akan dipacu bersama dengan pengawas pembangunan. Kuna menegaskan pentingnya memantau proses pembangunan, termasuk kualitas bahan yang digunakan, untuk memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan yang telah di kontrak.

“Kita akan melihat proses pembangunan ini dan nantinya ada pengawasnya juga. Kita juga akan memastikan kualitas bahan dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya ingin kejar waktu tidak sesuai dengan yang ada dikontraknya,” ujar Hamid Kuna.

The post Komisi IV Deprov Tinjau Pengelolaan Limbah Medis di Desa Talumelito appeared first on Barakati ID.

The post Komisi IV Deprov Tinjau Pengelolaan Limbah Medis di Desa Talumelito appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan bimbingan teknis (bimtek) untuk penerima bantuan sosial Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) di Kantor Camat Telaga Biru.

Kegiatan yang dilaksanakan, (4/6/2023), turut serta dihadiri oleh ketua dan anggota Komisi IV, Sekretaris Camat Telaga Biru, Kabid Pemberdayaan Sosial, serta masyarakat setempat.

Bantuan sosial Pekka merupakan salah satu program yang memberikan dukungan kepada janda dan lansia produktif. Pada tahun ini, sebanyak 628 orang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut.

Dalam bimtek ini, Ketua Komisi IV, Hamid Kuna, menjelaskan bahwa kedepannya kategori bantuan Pekka akan digabungkan dengan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk mempermudah pemerintah dalam pengawasan serta memudahkan akses masyarakat terhadap bantuan.

Hamid Kuna menegaskan bahwa meskipun kategori bantuan Pekka akan digabungkan dengan UEP, masyarakat yang termasuk dalam kategori tersebut tetap akan menerima bantuan.

“Prioritas tetap diberikan kepada golongan rentan seperti janda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.

Sementara itu, Espin Tulie, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, juga menyatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat seperti ini akan dilakukan setiap tahun. Hal ini menunjukkan konsistensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Politisi fraksi PDIP tersebut menyampaikan, “Pemerintah banyak membantu masyarakat dengan upaya meningkatkan ekonomi rumah tangga, karena kita sedang menghadapi krisis ekonomi saat ini.”

Hamid dan Espin berharap bahwa bantuan yang diberikan dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang telah disurvei sebelumnya. Mereka juga mengingatkan agar bantuan ini digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Jika bantuan tidak digunakan sesuai dengan aturan, maka masyarakat yang melanggar akan dikenai tindakan tegas terukur (TGR).

Selain itu, Espin juga mengingatkan bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan seperti ini adalah menjadi bagian dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi mereka yang belum terdaftar atau ingin mendapatkan bantuan, penting untuk terlebih dahulu masuk dalam DTKS.

Dengan adanya bimtek ini, diharapkan penerima bantuan sosial Pekka di Gorontalo dapat lebih memahami pentingnya memanfaatkan bantuan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

The post Komisi IV Deprov Lakukan Bimtek Bagi Penerima Bansos Pekka appeared first on Barakati ID.

The post Komisi IV Deprov Lakukan Bimtek Bagi Penerima Bansos Pekka appeared first on Barakati ID.

GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, menerima beberapa aspirasi dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), saat melakukan kunjungan kerja di sekertariat Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, (2/2/2021).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi mengungkapkan, ada beberapa poin yang mengemuka terutama dalam menunjang kinerja yang selama ini menjadi program prioritas pemerintah, menurunkan angka kemiskinan di tingkat kecamatan.

“Alhamdulillah kami sudah mendapatkan masukan yang baik terhadap bagaimana upaya program prioritas kita untuk menurunkan angka kemiskinan.” Kata Sofyan.

Dirinya mengatakan, saat ini pelaksanaan pendataan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) belum tuntas baik dari tingkat Kecamatan hingga Desa. Sehingga Ia mengharapkan TKSK bisa mengoptimalkan pendataan kemasyarakat.

“Kendala hari ini kita tidak punya data yang jelas terhadap DTKS, ini harus tuntas dulu,” Jelas Sofyan

Sementara itu, yang menjadi alasan terkendalanya pendataan karena ketersediaan fasilitas penunjang yang belum memadai.

“misalnya dia harus punya laptop dan fasilitas-fasilatas yang lain untuk pendataan itu mereka tidak punya sehingga dengan apa adanya mereka bekerja” Ungkap Sofyan.

The post Komisi IV Deprov Gorontalo Serap Aspirasi Dari TKSK Kabupaten Gorontalo appeared first on Barakati ID.

The post Komisi IV Deprov Gorontalo Serap Aspirasi Dari TKSK Kabupaten Gorontalo appeared first on Barakati ID.