<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komisi Pemberantasan Korupsi Archives - Barakati ID</title>
	<atom:link href="https://barakati.id/tag/komisi-pemberantasan-korupsi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://barakati.id/tag/komisi-pemberantasan-korupsi/</link>
	<description>Information Visual Creator</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 09:30:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://barakati.id/wp-content/uploads/2025/01/cropped-logo-BARAKATI-copy-32x32.jpg</url>
	<title>Komisi Pemberantasan Korupsi Archives - Barakati ID</title>
	<link>https://barakati.id/tag/komisi-pemberantasan-korupsi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi</title>
		<link>https://barakati.id/langkah-bersih-dprd-provinsi-gorontalo-gandeng-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=langkah-bersih-dprd-provinsi-gorontalo-gandeng-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi</link>
					<comments>https://barakati.id/langkah-bersih-dprd-provinsi-gorontalo-gandeng-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 09:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD PROVINSI]]></category>
		<category><![CDATA[akuntabilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Audiensi]]></category>
		<category><![CDATA[Bumi Serambi Madinah]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[integritas]]></category>
		<category><![CDATA[kolaborasi antikorupsi]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi Pemberantasan Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[Kpk ri]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintahan bersih]]></category>
		<category><![CDATA[pencegahan korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[tata kelola pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas mopili]]></category>
		<category><![CDATA[transparansi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=28099</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/langkah-bersih-dprd-provinsi-gorontalo-gandeng-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi/">Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/langkah-bersih-dprd-provinsi-gorontalo-gandeng-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi/">Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<button id="bb1" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb1.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("DEPROV - DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah. Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah tersebut untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas. Thomas menambahkan, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi juga harus dibarengi langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah. “Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya. Ia juga menyambut baik inisiatif KPK dalam penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. “Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas. Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis. “Seringkali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, atau LKPP dalam memberikan advis terkait program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya. Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi jika terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila di daerah muncul persoalan yang memerlukan kejelasan, silakan bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi, agar kami dapat memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan. “KPK ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya. Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">DEPROV &#8211; DPRD Provinsi Gorontalo menggelar audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Sidang DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (10/11/2025). Kegiatan ini dirangkaikan dengan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 sebagai langkah nyata memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh jajaran KPK RI, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, serta unsur Sekretariat DPRD. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang berintegritas di Bumi Serambi Madinah.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan apresiasi atas kehadiran KPK RI. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga antirasuah tersebut untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan selamat datang kepada jajaran KPK RI. Kehadiran Bapak/Ibu menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Thomas.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Thomas menambahkan, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui penindakan semata, tetapi juga harus dibarengi langkah pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan audiensi seperti ini menjadi wadah penting untuk memperkuat edukasi publik serta menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan pemerintahan daerah.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">“Kami menyadari bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh kebijakan daerah berpihak kepada kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan prinsip kejujuran serta keterbukaan,” ungkapnya.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Ia juga menyambut baik inisiatif KPK dalam penerapan Monitoring Center for Prevention (MCP) serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum refleksi dan komitmen bersama untuk menjaga amanah rakyat dengan tanggung jawab dan kejujuran. Semoga langkah kita hari ini menjadi bagian nyata menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya,” tutup Thomas.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI dalam paparannya menyoroti pentingnya komunikasi lintas instansi dalam penyelesaian berbagai persoalan daerah, terutama ketika muncul perbedaan pandangan antar lembaga teknis.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">“Seringkali kami temukan adanya perbedaan pemahaman antara instansi vertikal seperti Kemendagri, Bappenas, atau LKPP dalam memberikan advis terkait program daerah. Hal tersebut wajar karena masing-masing memiliki kewenangan dan perspektif teknis yang berbeda,” jelasnya.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Ia menegaskan bahwa KPK siap menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi jika terjadi kebuntuan antar lembaga. “Apabila di daerah muncul persoalan yang memerlukan kejelasan, silakan bersurat kepada instansi terkait dengan tembusan kepada KPK RI, khususnya Bidang Koordinasi dan Supervisi, agar kami dapat memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa KPK terus memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat lebih fokus menjalankan pembangunan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">“KPK ingin hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum dan berorientasi pada kepentingan publik,” tandasnya.</p>
<p class="my-2 [&amp;+p]:mt-4 [&amp;_strong:has(+br)]:inline-block [&amp;_strong:has(+br)]:pb-2">Kegiatan audiensi diakhiri dengan sesi diskusi interaktif antara jajaran KPK RI dan pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan berbagai masukan untuk memperkuat integritas daerah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/langkah-bersih-dprd-provinsi-gorontalo-gandeng-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi/">Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/langkah-bersih-dprd-provinsi-gorontalo-gandeng-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi/">Langkah Bersih! DPRD Provinsi Gorontalo Gandeng KPK Perkuat Pencegahan Korupsi</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/langkah-bersih-dprd-provinsi-gorontalo-gandeng-kpk-perkuat-pencegahan-korupsi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SPI Digelar di Pohuwato, Bupati Saipul: Saatnya Refleksi dan Perbaiki Layanan Publik</title>
		<link>https://barakati.id/spi-digelar-di-pohuwato-bupati-saipul-saatnya-refleksi-dan-perbaiki-layanan-publik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spi-digelar-di-pohuwato-bupati-saipul-saatnya-refleksi-dan-perbaiki-layanan-publik</link>
					<comments>https://barakati.id/spi-digelar-di-pohuwato-bupati-saipul-saatnya-refleksi-dan-perbaiki-layanan-publik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi Barakati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 14:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertorial]]></category>
		<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[kabupaten pohuwato]]></category>
		<category><![CDATA[Komisi Pemberantasan Korupsi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemda pohuwato]]></category>
		<category><![CDATA[Saipul mbuinga]]></category>
		<category><![CDATA[Survei Penilaian Integritas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://barakati.id/?p=25818</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/spi-digelar-di-pohuwato-bupati-saipul-saatnya-refleksi-dan-perbaiki-layanan-publik/">SPI Digelar di Pohuwato, Bupati Saipul: Saatnya Refleksi dan Perbaiki Layanan Publik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/spi-digelar-di-pohuwato-bupati-saipul-saatnya-refleksi-dan-perbaiki-layanan-publik/">SPI Digelar di Pohuwato, Bupati Saipul: Saatnya Refleksi dan Perbaiki Layanan Publik</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="226" data-end="533"><button id="bb2" type="button" value="Play" class="responsivevoice-button" title="ResponsiveVoice Tap to Start/Stop Speech"><span>&#128266; Dengarkan berita</span></button>
        <script>
            bb2.onclick = function(){
                if(responsiveVoice.isPlaying()){
                    responsiveVoice.cancel();
                }else{
                    responsiveVoice.speak("Pohuwato - Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan salah satu instrumen strategis yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat integritas instansi pemerintah serta memetakan potensi risiko korupsi berdasarkan persepsi internal dan eksternal. Demikian disampaikan Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, saat menghadiri Rapat Koordinasi SPI tingkat Kabupaten Pohuwato yang berlangsung di Aula Inspektorat Daerah, Selasa (10/06/2025). Dalam sambutannya, Bupati Saipul menegaskan bahwa pelaksanaan SPI sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “SPI bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana integritas dan budaya antikorupsi tertanam dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Saipul. Ia berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya SPI, serta memberikan partisipasi aktif dalam proses pengisian survei hingga tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan. “Mari kita jadikan SPI sebagai momentum refleksi sekaligus koreksi. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperkuat sistem, memperbaiki layanan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tambahnya. Bupati juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Pohuwato untuk membangun semangat kolektif dalam menumbuhkan integritas, sebagai bagian dari pondasi pembangunan daerah. “Saya meyakini bahwa pemerintahan yang berintegritas adalah pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,” tegas Saipul. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Iskandar Datau, Inspektur Daerah Muslimin Nento, para pimpinan OPD, serta camat se-Kabupaten Pohuwato. SPI sendiri menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi dan mendorong peningkatan tata kelola yang lebih baik di daerah, sejalan dengan upaya pencegahan korupsi dan penguatan reformasi birokrasi.", "Indonesian Male");
                }
            };
        </script>
    </p>
<p data-start="226" data-end="533">Pohuwato &#8211; <strong data-start="255" data-end="292">Survei Penilaian Integritas (SPI)</strong> merupakan salah satu instrumen strategis yang dilaksanakan oleh <strong data-start="357" data-end="395">Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</strong> untuk mengukur tingkat integritas instansi pemerintah serta memetakan potensi risiko korupsi berdasarkan persepsi internal dan eksternal.</p>
<p data-start="535" data-end="727">Demikian disampaikan <strong data-start="556" data-end="594">Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga</strong>, saat menghadiri <em data-start="612" data-end="661">Rapat Koordinasi SPI tingkat Kabupaten Pohuwato</em> yang berlangsung di Aula Inspektorat Daerah, Selasa (10/06/2025).</p>
<p data-start="729" data-end="922">Dalam sambutannya, Bupati Saipul menegaskan bahwa pelaksanaan SPI sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mewujudkan pemerintahan yang <strong data-start="884" data-end="921">bersih, transparan, dan akuntabel</strong>.</p>
<p data-start="729" data-end="922"><em data-start="926" data-end="1122">“SPI bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi cermin bagi kita semua untuk melihat sejauh mana integritas dan budaya antikorupsi tertanam dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan,”</em> ujar Saipul.</p>
<p data-start="1137" data-end="1348">Ia berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya SPI, serta memberikan <strong data-start="1247" data-end="1268">partisipasi aktif</strong> dalam proses pengisian survei hingga tindak lanjut rekomendasi yang dihasilkan.</p>
<p data-start="1137" data-end="1348"><em data-start="1352" data-end="1564">“Mari kita jadikan SPI sebagai momentum refleksi sekaligus koreksi. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk memperkuat sistem, memperbaiki layanan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah,”</em> tambahnya.</p>
<p data-start="1622" data-end="1790">Bupati juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Pohuwato untuk membangun <strong data-start="1691" data-end="1741">semangat kolektif dalam menumbuhkan integritas</strong>, sebagai bagian dari pondasi pembangunan daerah.</p>
<p data-start="1622" data-end="1790"><em data-start="1794" data-end="1930">“Saya meyakini bahwa pemerintahan yang berintegritas adalah pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan,”</em> tegas Saipul.</p>
<p data-start="1946" data-end="2115">Kegiatan ini turut dihadiri oleh <strong data-start="1979" data-end="2015">Sekretaris Daerah Iskandar Datau</strong>, <strong data-start="2017" data-end="2052">Inspektur Daerah Muslimin Nento</strong>, para <strong data-start="2059" data-end="2075">pimpinan OPD</strong>, serta <strong data-start="2083" data-end="2114">camat se-Kabupaten Pohuwato</strong>.</p>
<p data-start="2117" data-end="2313">SPI sendiri menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi dan mendorong peningkatan tata kelola yang lebih baik di daerah, sejalan dengan upaya pencegahan korupsi dan penguatan reformasi birokrasi.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://barakati.id/spi-digelar-di-pohuwato-bupati-saipul-saatnya-refleksi-dan-perbaiki-layanan-publik/">SPI Digelar di Pohuwato, Bupati Saipul: Saatnya Refleksi dan Perbaiki Layanan Publik</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
<p>The post <a href="https://barakati.id/spi-digelar-di-pohuwato-bupati-saipul-saatnya-refleksi-dan-perbaiki-layanan-publik/">SPI Digelar di Pohuwato, Bupati Saipul: Saatnya Refleksi dan Perbaiki Layanan Publik</a> appeared first on <a href="https://barakati.id">Barakati ID</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://barakati.id/spi-digelar-di-pohuwato-bupati-saipul-saatnya-refleksi-dan-perbaiki-layanan-publik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
