DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh PT Tajakrindo Mas Gorontalo yang berlokasi di Bongomeme, Kabupaten Gorontalo.

Ketua Komisi I, Fadly Poha, menjelaskan bahwa aduan masyarakat menyangkut persoalan pekerja yang diberhentikan tanpa menerima upah.

“Kami menerima laporan bahwa beberapa pekerja mengalami pemutusan kerja tanpa pembayaran gaji,” ujar Fadly.

Komisi I kemudian memanggil pihak perusahaan dan perwakilan pekerja untuk dimintai klarifikasi. Dalam pertemuan tersebut, manajemen perusahaan menyatakan bahwa keputusan PHK dilakukan karena adanya instruksi dari pimpinan pusat untuk memindahkan karyawan ke anak perusahaan dan menghentikan aktivitas di unit sebelumnya. Namun, sebagian pekerja tidak mengindahkan instruksi tersebut.

“Perusahaan menyampaikan bahwa mereka sudah memerintahkan pemindahan karyawan, namun sebagian tidak hadir bekerja dalam waktu yang lama, sehingga dianggap mengundurkan diri dan tidak berhak atas gaji,” jelas Fadly.

Di sisi lain, pekerja menuntut pembayaran gaji yang belum diterima serta kejelasan status mereka, karena mengaku masih tercatat dalam struktur perusahaan.

Persoalan ini semakin rumit karena kedua belah pihak saling melapor ke pihak kepolisian.

“Pekerja melaporkan perusahaan atas PHK sepihak, sementara perusahaan melaporkan salah satu pekerja yang berstatus satpam atas dugaan pencurian barang perusahaan,” ungkap Fadly.

Komisi I berencana memediasi permasalahan ini agar tidak berlarut menjadi kasus pidana.

“Minggu depan kami akan mengundang OPD terkait seperti Disnaker, Biro Hukum, dan Polda Gorontalo untuk mencari solusi damai. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara musyawarah,” tegasnya.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Ambil Langkah Tegas atas Aduan Pekerja Tajakrindo Mas appeared first on Barakati ID.

The post Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Ambil Langkah Tegas atas Aduan Pekerja Tajakrindo Mas appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait temuan lapangan bahwa masih banyak sekolah tingkat SMA/SMK yang belum memiliki sertifikat lahan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Inogeluma DPRD Gorontalo, dipimpin oleh Ketua Komisi I Fadli Foha dan dihadiri anggota komisi, antara lain Kristina Udoki, Ramdan Liputo, dan Yeyen Sidiki.

Dari pihak eksekutif hadir perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gorontalo, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, serta sejumlah kepala sekolah SMA/SMK di Gorontalo.

Dalam rapat tersebut, Yeyen Sidiki menegaskan bahwa Komisi I sebelumnya telah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa SMA/SMK dan mendapati masih banyak sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah.

“Sekolah yang sudah siap administrasinya bisa langsung melakukan pengurusan aset sertifikat ke BPN. Kami mendorong pihak sekolah untuk segera berkomunikasi agar proses ini berjalan,” ujarnya.

Yeyen juga mengingatkan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan tanggung jawab bersama, bukan untuk saling menyalahkan antarinstansi.

“Aset ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai kita saling lempar tanggung jawab. Kami bahkan pernah mencari arsip hingga ke BPN Manado demi mengamankan aset daerah agar tidak hilang,” tegasnya.

Rapat ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses legalisasi aset sekolah, mengingat status kepemilikan yang jelas akan mencegah potensi sengketa lahan di masa mendatang.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Tegaskan: Aset Pendidikan Harus Aman, Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab appeared first on Barakati ID.

The post DPRD Provinsi Gorontalo Tegaskan: Aset Pendidikan Harus Aman, Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab appeared first on Barakati ID.

DEPROV – Dalam rangka monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan kunjungan kerja ke Desa Tualango, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi I, Fadly Poha, dan dihadiri oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Fikram A.Z. Salilama, Kritina Udoki, Yeyen Sidiki, Siti Nuraini Sompie, Umar Karim, Wahyudin Moridu, serta Ekwan Ahmad.

Dalam wawancaranya, Fadly Poha menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait penyelenggaraan program dan layanan pemerintahan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tualango.

“Alhamdulillah, Kelembagaan Operasional Pemerintah Desa (Kopdes) sudah terbentuk dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” ujar Fadly.

Salah satu aspirasi utama yang mengemuka dalam kunjungan ini adalah rencana pengembangan potensi pariwisata lokal, khususnya pemanfaatan kanal-kanal yang berada di perbatasan dan wilayah tengah desa.

“Pemerintah Desa bersama BPD mengusulkan agar kanal-kanal tersebut dijadikan destinasi wisata desa. Ini merupakan program unggulan yang kami nilai punya potensi besar untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” tambah Fadly.

Selain itu, isu infrastruktur jalan turut menjadi perhatian Komisi I, khususnya kondisi jalan penghubung dari Lekobalo menuju Desa Tualango yang kerap mengalami hambatan akibat kepadatan pasar dan lebar jalan yang terbatas.

“Meskipun status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kota, kami akan tetap berkoordinasi agar dilakukan perbaikan dan pelebaran demi kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas warga,” pungkasnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara aspirasi desa dan kebijakan pemerintah provinsi, serta menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.

The post Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Fokus Komisi I Saat Tinjau Desa Tualango appeared first on Barakati ID.

The post Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Fokus Komisi I Saat Tinjau Desa Tualango appeared first on Barakati ID.