Pohuwato – Pemerintah Desa (Pemdes) Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, akhirnya melayangkan surat resmi kepada Kapolres Pohuwato, Bupati Pohuwato, dan Camat Marisa terkait maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih terus beroperasi di wilayah mereka.

Surat bernomor 06/DT-MRS/III/2026 yang ditandatangani Kepala Desa Teratai, Simson Hasan, pada 2 Maret 2026 itu berisi laporan sekaligus permintaan penanganan serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai semakin tak terkendali.

Dalam surat tersebut, Pemdes Teratai menegaskan bahwa maraknya PETI telah menjadi persoalan serius dalam tata kelola pertambangan di Kabupaten Pohuwato. Aktivitas penambangan tanpa izin tak hanya merusak lingkungan dan mengancam kelestarian alam, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara dan konflik sosial di tengah masyarakat.

“Tak mau membiarkan praktik penambangan tanpa izin (PETI) kian tak terkendali dan terus beroperasi hingga saat ini, maka kami selaku Pemerintah Desa Teratai memohon agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat memikirkan nasib masyarakat yang terdampak serta memberikan solusi atas persoalan ini,” tulis Pemdes Teratai dalam surat tersebut.

Lebih lanjut, pemerintah desa menilai bahwa solusi atas persoalan PETI tidak cukup hanya dengan penertiban, tetapi juga harus disertai pendekatan sosial dan ekonomi yang mempertimbangkan keberlangsungan hidup warga yang bergantung pada sektor pertambangan.

Langkah Pemdes Teratai ini menjadi tanda peringatan penting bahwa persoalan PETI di Pohuwato telah mencapai titik yang tidak lagi bisa dianggap sepele. Pemerintah desa berharap adanya tindakan nyata dan solusi jangka panjang dari pihak berwenang agar praktik tambang ilegal dapat dihentikan tanpa menimbulkan dampak sosial baru bagi masyarakat sekitar.

The post Berani Bertindak, Pemdes Teratai Desak Penertiban Tambang Emas Ilegal appeared first on Barakati ID.

The post Berani Bertindak, Pemdes Teratai Desak Penertiban Tambang Emas Ilegal appeared first on Barakati ID.

Pohuwato – Polemik banjir yang melanda Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, terus memanas. Desakan keras kini datang dari Rian Uno, Ketua Tani Merdeka Indonesia Provinsi Gorontalo, yang juga dikenal sebagai anak muda Pohuwato sekaligus bagian dari masyarakat lingkar tambang.

Rian meminta Pemerintah Daerah Pohuwato untuk tidak bersikap pasif dan segera menjelaskan secara transparan penyebab utama banjir yang merusak permukiman warga tersebut.

“Pemerintah daerah harus jujur dan terbuka. Sampaikan ke masyarakat, apa sebenarnya penyebab banjir di Desa Hulawa. Jangan dibiarkan kabur seperti sekarang,” tegas Rian, Selasa (31/12/2025).

Menurutnya, sikap diam pemerintah justru memperkeruh situasi dan memicu potensi konflik sosial di tengah masyarakat, terutama antara warga lingkar tambang dan masyarakat umum.

“Kalau penyebabnya karena perusahaan, sampaikan. Kalau karena tambang ilegal, ungkap juga. Jangan masyarakat dibiarkan saling menyalahkan sementara pemerintah memilih diam,” ujarnya.

Kondisi yang Dinilai Kian Berbahaya

Rian menilai ketidakjelasan informasi telah menimbulkan berbagai spekulasi liar di masyarakat. Akibatnya, muncul saling curiga dan saling tuding antarkelompok, bahkan membuka potensi konflik terbuka.

“Sekarang masyarakat lingkar tambang disalahkan, besok bisa saja perusahaan yang diserang. Semua bisa jadi korban karena pemerintah tidak memberikan kejelasan,” katanya.

Ia menegaskan, kejujuran dan keterbukaan pemerintah merupakan kunci utama meredam konflik. Tanpa itu, persoalan banjir di Hulawa bukan hanya menjadi bencana alam, tetapi bisa berkembang menjadi bencana sosial.

Tuntutan Audit dan Investigasi Terbuka

Lebih lanjut, Rian mendesak Pemda Pohuwato segera melakukan audit lingkungan dan investigasi terbuka yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, akademisi, serta aparat penegak hukum.

“Kami tidak mau kesimpulan sepihak. Harus ada audit lingkungan, kajian ilmiah, dan penyampaian hasilnya secara terbuka kepada publik,” ujar Rian menegaskan.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban moral, melainkan juga kewajiban hukum pemerintah terhadap warganya sebagaimana diatur dalam prinsip transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Di akhir pernyataannya, Rian menyebut pihaknya akan mengirim surat resmi kepada Ketua Dewan Penasihat DPN Tani Merdeka Indonesia di Jakarta, yang dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, untuk melaporkan kondisi tersebut.

“Karena kami, Tani Merdeka Indonesia, adalah mata dan telinganya Presiden Prabowo Subianto, maka kami akan menyampaikan langsung persoalan banjir Hulawa agar mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Rian juga memperingatkan bahwa jika pemerintah daerah terus bersikap pasif, kepercayaan publik akan runtuh dan penanganan banjir di masa depan akan semakin sulit.

“Pemerintah jangan menunggu masalah ini meledak menjadi konflik besar. Buka sekarang, jelaskan sekarang, selamatkan masyarakat sekarang,” pungkasnya.

The post Jangan Diam! Tani Merdeka Minta Pemda Pohuwato Jelaskan Penyebab Banjir appeared first on Barakati ID.

The post Jangan Diam! Tani Merdeka Minta Pemda Pohuwato Jelaskan Penyebab Banjir appeared first on Barakati ID.